Ketum PERHEPI: Industri penggilingan jangan ambil untung besar

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ketum PERHEPI: Industri penggilingan jangan ambil untung besar
Hermanto Siregar terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia 2017-2020

JAKARTA, Indonesia –  Ada dua hal terpisah yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menangani silang-sengkarut masalah harga beras yang menyeret perusahaan ke proses hukum.   “Yang pertama, upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan.  Kedua, upaya aparat untuk penegakan hukum,” kata Profesor Hermanto Siregar  kepada Rappler, Kamis, 24 Agustus 2017.

Hermanto, guru besar ilmu ekonomi pertanian di Institut Pertanian Bogor itu baru terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) dalam kongres ke-17 di Bali, 23 Agustus 2017. Alumni jurusan sosial ekonomi pertanian dengan bidang studi agribisnis itu menggantikan DR Bayu Krisnamurthi yang menjabat pimpinan Perhepi selama lima tahun terakhir.  Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat.

Pada 20 Juli 2017 Aparat bersama satgas pangan menggerebek gudang PT Indo Beras Unggul dan menyita 1.162 ton beras dengan alasan menyalahi hukum.

(BACA : Membahas 15 Poin Keterangan Mentan Soal Beras)

Menurut Hermanto yang juga wakil rektor  IPB bidang sumberdaya dan kajian strategis itu, untuk yang pertama,  dalam kaitan bisnis beras supaya kesenjangan dapat diturunkan, sifatnya adalah “business ethics“. “Artinya, industri penggilingan diharapkan tidak mengambil untung terlalu besar sementara harga gabah tingkat petani ditekan,” ujar dia.

Hermanto mengatakan, harga beras dari industri tersebut haruslah pada tingkat wajar, dalam arti mendatangkan tingkat keuntungan yang wajar. Sementara pada tingkat petani harga gabah harus cukup baik sehingga dapat mendorong petani untuk terus berproduksi dan semakin meningkatkan kualitas gabah yang diproduksinya.

Hal kedua yang perlu diperhatikan, kata Hermanto, dalam kaitan penegakan hukum, harus dinyatakan secara jelas bahwa penegakan hukum dilakukan aparat terhadap fihak yang melakukan kecurangan. Misalnya, menyatakan beras yang dihasilkannya kualitas premium, padahal setelah dicek secara obyektif dan ilmiah beras tersebut adalah kualitas menengah. Kecurangan atau penipuan tentu harus ditindak. “

“Tapi kalau industri penggilingan memang menghasilkan beras kualitas premium, maka harga jualnya juga tentu harus yang wajar karena perusahaan tentu mengeluarkan biaya utk investasi mesinnya dan untuk operasional pengolahan dari gabah menjadi beras kualitas premium,” kata Hermanto.

Program Perhepi 2017-2020

Berkaitan dengan program Perhepi 2017-2020, Hermanto mengatakan salah satu prioritas adalah mengarusutamakan pertanian dalam kebijakan pembangunan Indonesia. Ini tidak hanya di pusat namun juga di daerah.

“Bupati-bupati  banyak yang tidak paham  bagaimana seharusnya membangun pertanian sekaligus menyejahterakan petani,” kata Hermanto. Dia mendorong  komisariat daerah Perhepi untuk  mendampingi pemda di wilayah masing-masing.

Di usianya yang ke-48, Perhepi kini  anggota 5.700an orang yang tersebar di 32 komisariat daerah di seluruh Indonesia.  “Saya akan  efektifkan Perhepi sebagai wadah pengembangan profesi ekonom pertanian, termasuk ekonom pertanian muda,” ujar Hermanto, yang dalam kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua umum. – Rappler.com

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!