Dirjen Perhubungan Laut bantah ada aliran dana suap ke Menhub

JAKARTA, Indonesia – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono memastikan uang gratifikasi yang ia terima tidak mengalir ke institusi tempatnya bekerja di Kementerian Perhubungan. Ia juga membantah Menteri Perhubungan Budi Karya ikut menikmati uang suap tersebut.

Tonny mengaku hanya menikmati uang suap itu seorang diri. Total uang suap yang diterima Tonny dari beberapa proyek mencapai Rp 20,74 miliar. Uang tersebut ditemukan dari 33 tas kecil dan disimpan di beberapa rekening.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mengungkap nominal di satu rekening yakni Bank Mandiri yang terdapat saldo sebesar Rp 1,174 miliar. Sementara, uang di tiga rekening lainnya masih terus ditelusuri.

Di setiap rekening itu, pemberi suap memberikan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga Tonny dapat mengakses kapan pun uang tersebut.

“Enggak ada (uang untuk Menteri). Itu fitnah. (Ini saya lakukan) tanpa sepengetahuan Menteri. Tanggung jawab pribadi,” ujar Tonny yang keluar dari gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna orange pada Jumat dini hari, 25 Agustus.

Kepada media, Tonny mengaku memang menerima uang gratifikasi. Hadiah itu diterima sebagai ucapan terima kasih atas tindakannya mencegah mafia di Kementerian Perhubungan.

“Jadi, gini, selama ini kan di Hubla (Hubungan Laut) banyak mafia untuk merekayasa evaluasi, kepada Dirjen. Saya usahakan agar rekayasa ini dihilangkan. Nah, mungkin karena suasana baru itu, mereka mengucapkan terima kasih ke saya. Terus, kemudian kasih sesuatu ke saya. Tapi, itu melanggar hukum karena merupakan gratifikasi,” katanya.

Salah satu praktik mafia yang jamak ditemukan di lapangan kata Tonny yaitu proses pengurusan izin yang seharusnya bisa cepat justru sengaja dibuat lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Tonny mengaku berbuat tegas dengan menghukum anak buahnya jika ada yang terbukti melakukan praktik mafia tersebut.

“Saya berusaha menghilangkan budaya SMS, Senang Melihat Orang Susah, Susah Melihat Orang Senang. Kalau ada anak buah saya yang suka mempersulit customer pasti saya ganti,” tuturnya.

Atas perbuatannya itu, Tonny meminta maaf karena ia sudah berbuat khilaf. Dengan menerima uang gratifikasi, justru Tonny memberikan contoh kepemimpinan yang tidak baik. Padahal, ia pernah menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya pada tahun 2000 dan 2010.

Penghargaan itu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kedisiplinan, kesetiaan, kecakapan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lainnya.

“Jadi, saya atas nama pribadi memohon maaf kepada masyarakat banyak. Mudah-mudahan ini tidak terulang kembali kepada pengganti saya nanti,” katanya.

Siap dipecat

Atas perbuatannya itu, Tonny mengaku sudah mengetahui konsekuensi yang akan dihadapinya. Salah satunya yakni diberhentikan dari status PNS nya secara tidak hormat. Ada pula kemungkinan penghargaan Satya Lancana Karya yang pernah diterimanya akan dicabut.

Tetapi, Tonny mengaku tidak terlalu memusingkan jika penghargaan untuknya ditarik. Menurut Tonny, hukuman paling berat yakni diberhentikan dari status PNS dengan tidak hormat.

“Otomatis kan saya diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau Satya Lancana dikembalikan, tidak ada dalam cerita. Tapi, kalau diberhentikan tidak hormat, itu hukuman paling berat,” kata Tonny.

Menteri Perhubungan Budi Karya akhirnya menunjuk pejabat sementara untuk menggantikan Tonny, yakni Bay Mokhammad Hasani. Penunjukkan Bay melalui surat Keputusan Menteri Perhubungan KP No. 1106 Tahun 2017 yang diteken langsung oleh Budi. Sebelumnya, Bay diketahui menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Kegiatan sosial

Lalu, untuk apa saja uang suap puluhan miliar yang diterima Tonny? Ia mengaku uang suap tersebut sebagian untuk kegiatan sosial seperti kebutuhan anak yatim piatu dan pembangunan sekolah yang rusak. Sebagian lagi tentu digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Enggak (bukan untuk pensiun). Saya (menggunakan uang) tujuannya untuk operasional. Saya kadang-kadang kalau ada, kadang kebutuhan anak yatim piatu kalau mereka menggelar acara, saya nyumbang. Terus ada gereja rusak, saya nyumbang. Ada juga sekolah yang rusak, saya ikut nyumbang,” katanya.

Uang suap yang diterima Tonny terdiri dari beragam mata uang yakni Poundsterling, dollar Amerika Serikat dan Ringgit Malaysia. Total uang dalam bentuk tunai ditemukan di dalam 33 tas kecil senilai Rp 18,9 miliar.

“Saya mungkin dari 2016 dikumpulkan tasnya,” kata dia.

Namun, ketika ditanya dari mana saja aliran uang puluhan miliar itu, Tonny mengaku lupa.

“Saya tidak menghitung proyek sampai detail,” katanya.

KPK akhirnya menahan Tonny dan Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan dalam kasus pemberian uang suap. Tonny ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Guntur, sedangkan Adiputra ditahan di Polres Jakarta Timur. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Pejabat Kemenhub terjaring OTT KPK
• KPK resmi menahan Dirjen Perhubungan Laut usai kena OTT