PP Muhammadiyah usul ASEAN bekukan keanggotaan Myanmar

JAKARTA, Indonesia – Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan opsi untuk menyediakan kawasan tertentu bagi pengungsi dari etnis Rohingya. Opsi tersebut pernah dilakukan Pemerintah Indonesia bagi pengungsi yang terdampak Perang Vietnam.

“Kami juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan diplomasi yang selama ini diterapkan kepada Myanmar karena tidak terbukti menghentikan Myanmar melakukan praktik genosida terhadap etnis Rohingya,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Bahtiar Effendi pada Jumat, 1 September di Jakarta.

Pemerintah menyediakan kawasan di Pulau Galang bagi pengungsi perang Vietnam pada tahun 1979 lalu. Dalam pandangannya, jika krisis Myanmar dibiarkan, maka dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebab, dapat menumbuhkan semangat perlawanan dari negara lain terhadap isu perdagangan manusia dan imigran ilegal.

PP Muhammadiyah juga meminta ASEAN untuk menekan Myanmar di antaranya dengan mempertimbangkan untuk membekukan keanggotaan Myanmar dari ASEAN. Organisasi di kawasan Asia Tenggara itu tidak dapat lagi mengedepankan prinsip non-intervensi dan menggantinya dengan ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan krisis ini.

Aktivis HAM di seluruh dunia diminta untuk ikut ambil bagian dalam isu krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

“Dalam hal ini, PP Muhammadiyah bersedia memimpin untuk menggalang bantuan dan dukungan bagi etnis Rohingya,” katanya.

PP Muhammadiyah juga mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Komite hadiah Nobel pun diminta turun tangan dengan mencabut hadiah Nobel Perdamaian yang pernah diberikan bagi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, karena alih-alih berperan mendamaikan, di bawah kepemimpinannya, Suu Kyi justru memperburuk keadaan. PBB juga diminta untuk berperan sebab Myanmar tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan konflik.

PP Muhammadiyah juga meminta kepada Pemerintah Bangladesh untuk membuka area perbatasan karena alasan kemanusiaan.

“Rohingya disebut PBB sebagai salah satu etnis paling tertindas di muka bumi. Mereka tertolak di Myanmar dan tertindas di Bangladesh. Karena ketidakjelasan identitas ini, akhirnya akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal layak sangat terbatas,” katanya.

Berdasarkan pantuan PP Muhammadiyah dalam satu pekan terakhir, 3.000 etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh untuk menghindar dari kebrutalan militer Myanmar. Jumlah korban tewas sudah mencapai 800 orang baik itu anak-anak dan perempuan. – dengan laporan ANTARA/Rappler.com