Kasus Rohingya ujian besar bagi ASEAN

JAKARTA, Indonesia – Serangan terhadap kaum Muslim Rohingya terus terjadi. Serangan terakhir terjadi pada 25 Agustus lalu, menewaskan sedikit 32 orang meninggal dengan 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap serangan tersebut sebagai ancaman atas kedaulatan Myanmar terhadap negara bagian Rakhine. Akibat serangan tersebut pemerintah Myanmar melakukan serangan balasan. Serangan balasan tersebut berimbas pada komunitas Rohingya secara Keseluruhan.

Situasi di negara bagian Rakhine makin memperihatinkan pada akhir Agustus 2017. Puluhan ribu penduduk yang mayoritas adalah komunitas Rohingya mengungsi ke perbatasan Banglades setelah konflik bersenjata yang menewaskan sedikitnya 400 warga sipil.

Pelanggaran serius Hak Asasi Manusia telah dialami penduduk di negara bagian Rakhine, terutama komunitas Rohingya selama puluhan tahun karena kesewenang-wenangan pemerintah Myanmar.

Amnesty Internasional mencatat pada 2016 aparat bersenjata Myanmar telah dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada warga sipil, menembak secara serampangan di desa-desa, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan jelas, memperkosa perempuan Rohingya, dan merusak tempat tinggal serta harta benda mereka.

Oleh karena itu, melihat gentingnya situasi kemanusiaan di Rakhine, Dewan HAM PBB pada Maret 2017 membentuk Tim Pencari Fakta yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Tim Pencari Fakta diharapkan mampu mengungkap kebenaran dan menuntut tanggung jawab para pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi korban.

Kepedulian Pemerintah Indonesia 

Philips J. Vermonte mengatakan bahwa kasus Rohingya adalah ujian besar bagi negara ASEAN. Pemerintah Indonesia kerap kali berdiskusi mengenai kasus Rohingya melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. 

“Seharusnya ada mekanisme penyelesaian internal di ASEAN untuk kasus semacam ini,” ujar Philips. Kasus Rohingya juga diperparah karena pemerintah Myanmar yang belum mengizinkan Tim Pencari Fakta.

Marzuki Darusman selaku ketua Tim Pencari Fakta juga menyebut harus ada penyelesaian dan pemahaman bersama dari pemerintah Myanmar. “Sudah ada pencabutan tuntutan dari pihak pemerintah Myanmar terhadap 7 orang wartawan,” ujar Marzuki.

Meski demikian, rangkaian penangkapan dan pembunuhan masih menimpa para pembela HAM di Myanmar. Persekusi ini telah menimpa para aktivis HAM, pastor, jurnalis, pengacara, dan siapapun yang dianggap kritis.

Menagih janji Presiden

Berkaca melalui kasus Rohingya, baiknya bagi masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi. Mengingat bahwa belakangan ini masyarakat Indonesia dipecah melalui politik primordialisme. 

“Apa yang terjadi kepada Rohingya akibat intoleransi yang terjadi diantara kaum mayoritas dan minoritas,” ujar Philips J. Vermonte. Philips juga menyebut kejadian yang menimpa komunitas Rohingya juga bisa menimpa siapa saja dan dimana saja selama masih ada intoleransi.

Kasus kemanusiaan di Indonesia memang masih belum usai mengingat bahwa kasus seperti pembunuhan aktivis HAM, Munir, G30S PKI, serta pembunuhan sejumlah mahasiswa pada periode orde baru belum selesai.

Miris memang melihat bagaimana pemerintah begitu peduli terhadap kasus HAM yang menimpa negara lain, namun belum ada itikad yang sungguh dalam menyelesaikan permasalah di tanah air sendiri. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyebut dalam Nawacitanya, berjanji akan menyelesaikan masalah HAM yang belum selesai hingga periode presiden yang keenam. Alangkah baiknya, Presiden mau mengulurkan tangan kepada korban kasus HAM, yang hanya berharap mendapat keadilan di negeri sendiri, dan mereka yang berharap agar keluarganya bisa pulang, sesuai yang dijanjikan dalam Nawacita.

Karena bagaimana mungkin, pemerintah Indonesia bisa begitu peduli dengan kasus HAM di negara lain, sementara kasus HAM di negeri sendiri masih terbengkalai. —Rappler.com