Bantu warga Rohingya tanpa sikap prejudice

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Bantu warga Rohingya tanpa sikap prejudice
Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar fokuskan bantuan kemanusiaan kepada 4 hal

 Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengenakan topeng tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi saat aksi teatrikal sebagai bentuk solidaritas bagi umat muslim Rohingya di depan Gedung DPRD Malang, Jawa Timur, Senin (4/9). FOTO oleh Ari Bowo Sucipto/ANTARA

JAKARTA, Indonesia — Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) bertekad mengambil peran kongkrit dan aktif dalam upaya kemanusiaan di Rakhine State. “Bantu warga Rohingya tanpa sikap prejudice yang justru bisa kontraproduktif,” kata Ketua Dewan Pembina Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Hajrianto Y. Thohari melalui pesan pendek kepada Rappler, Selasa 5 September 2017.

Hajrianto yang juga ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah yang membidangi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), LazisMu dan Pemberdayaaan Masyarakat itu menanggapi beredarnya draf pernyataan sikap Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Sehari sebelumnya, kepada Rappler, staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Salman Al Farisi mengatakan, draf pernyataan disiapkan oleh HFI.

Hajrianto mengatakan, poin 1 dan 4 dari draf pernyataan yang beredar itu intinya adalah, “Bahwa rintisan kerja kemanusiaan yang dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia dan organisasi-organisasi kemanusiaan yang membantu masyarakat Rohingya adalah langkah yang lebih konstruktif, produktif dan strategis yang perlu terus dikembangkan secara programatis.”

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan para pemimpin di Myanmar, menyusul meningkatnya eskalasi kekerasan yang menimpa ribuan warga Muslim Rohingya di Rakhine State dalam dua pekan terakhir. Pada hari Senin, 4 September 2017, Menlu Retno telah bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dan State Counsellor yang juga pemimpin partai mayoritas, Aung San Suu Kyi.  

Retno menyampaikan 4 poin sikap Indonesia ditambah dukungan implementasi rekomendari dari laporan final Komisi Kofi Annan untuk perdamaian dan kesejahteraan di Rakhine. Sebelum ke Myanmar, Menlu bertemu dengan sejumlah tokoh Islam dan menerima masukan untuk disampaikan ke pemimpin Myanmar.

(BACA :  Menlu Retno ke Myanmar Sampaikan Pesan Indonesia untuk Aung San Suu Kyi)

Sebelumnya, Menlu Retno juga meresmikan AKIM yang bersama-sama pemerintah akan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga di Rakhine State.  Bantuan yang diprakarsai AKIM itu bagian dari program Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat yang Berkelanjutan (HASCO).

AKIM merupakan Aliansi dari 11 lembaga kemanusiaan di Indonesia yang terdiri dari Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Dompet Perduli Ummat – Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas LMI, Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund – UIN Jakarta. 

Dalam draf yang beredar di masyarakat, AKIM menyatakan  mereka akan bekerja secara kongkrit dalam membantu penanganan masalah konflik dan kemanusiaan di Rakhine State Myanmar melalui pendekatan kemanusiaan dengan target 4 isu dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, mata pencaharian (livelihood), dan pemenuhan layanan dasar.

“Program ini menjadi bagian dari soft diplomacy,  bukan “silent diplomacy” karena pendekatan inilah yang selama ini selalu bisa diterima oleh Pemerintah Myamar dalam membantu mengatasi dampak konflik sosial yang terjadi. Saat ini negara satu-satunya yang masih dan dapat diterima oleh Pemerintah Myanmar adalah Indonesia,” demikian butir 3 pernyataan AKIM.

AKIM juga mengingatkan kompleksitas masalah Rohingya di Myanmar.  “Etnis Rohingya sendiri tidak homogen atau tunggal. Kajian yang dilakukan, dari 2 juta warga etnis ini, 1,1 juta orang sudah memiliki status warga kewarganegaraan terutama Rohingya yang memang asli Rakhine dan Rohingya yang datang 400an tahun lalu,” demikian AKIM.  

Sementara Rohingya yang belakangan menjadi imigran baru ini yang jadi persoalan karena banyak dari mereka berinteraksi dan tidak bisa berbahasa Myanmar dan mereka menggunakan bahasa Bengali.

Rakhine state adalah salah satu dari negara bagian termiskin, ada di  urutan ke-2 di Myanmar dengan disertai indeks gizi buruk yang cukup tinggi. Berkaitan dengan Imbauan untuk penggalangan dana kemanusiaan dan pembangunan bagi masyarakat di Rakhine Myanmar, AKIM menyatakan, “Dukungan ini akan diberikan kepada dua komunitas (Rohingya dan Rakhine), karena hakikatnya keduanya sama-sama hidup dalam kemiskinan.”

Sesaat setelah tiba di Naypyidaw, ibukota Myanmar, Menlu Retno menyampaikan perkembangan pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Rakhine. Retno berharap proses pembangunan yang melibatkan kedua komunitas dapat menjadi ajang rekonsiliasi dan meredakan ketegangan komunal di sana.

–Rappler.com

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!