Dampak isu Rohingya, ormas agama di Surakarta larang dialog umat Buddha

SEMARANG, Indonesia – Tragedi tindak kekerasan yang dialami etnis minoritas Rohingya di Myanmar turut berimbas pada eksistensi umat Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di mana muncul aksi penolakan terhadap acara diskusi yang digelar oleh umat Buddha.

Semula, diskusi bertajuk “Dharma Talk Show” itu akan dilakukan di Hotel Tosan Solo Baru Sukoharjo pada Sabtu, 9 September pukul 19:00 WIB. Acara itu rencananya akan dihadiri perwakilan dari Wali Umat Buddha Indonesia (WALUBI), bernama Bhikkhu Dhammasubhu Mahathera.

Namun, rencana itu buyar, setelah beberapa ormas yang dipimpin Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) melayangkan protes kepada pihak panitia. Sekeretaris LUIS, Yusuf Suparno, mengatakan apa yang dilakukan panitia dengan menggelar diskusi umat Buddha bisa memperkeruh suasana di tengah memanasnya konflik Rohingya di Myanmar.

“Kami tidak menginginkan munculnya dampak negatif akibat pelaksanaan diskusi tersebut. Bukannya tidak menghargai, akan tetapi sebaiknya acara Dharma Talk Show dipindahkan ke vihara dan jangan di hotel,” ujar Yusuf kepada Rappler pada Selasa, 5 September.

Ia mengaku menentang keras pelaksanaan diskusi tersebut karena saat ini warga Rohingya yang menganut agama Muslim dibantai oleh sekelompok umat Buddha. Yusuf mengatakan, jika panitia tetap ngotot menggelar acara diskusi itu, maka ia tidak dapat menjamin bila acara Dharma Talk Show bisa berjalan aman dan terkendali.

“Karena beberapa ormas Islam lainnya juga sepakat dengan kami untuk menolak acara Dharma Talk Show di Hotel Tosan,” kata dia.

Yusuf mengaku telah bertemu dengan panitia acara Dharma Talk Show dan menyampaikan keberatan mereka. Hasilnya, panitia memahami maksud mereka dan memutuskan untuk membatalkan acara tersebut.

“Acaranya dibatalkan setelah ada penolakan dari kelompok kita,” katanya.

Keputusan itu juga didukung oleh pihak kepolisian setempat. Yusuf menjelaskan jika LUIS dan ormas Islam lainnya mengaku kecewa usai melihat derita yang dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Rakhine state.

Ia mengaku geram dan kesal dengan lambatnya tindakan yang diambil oleh Pemerintah Myanmar. Baginya, tragedi tersebut sudah tidak lagi bisa dimaafkan.

“Darah dibalas dengan darah. Jika kami punya biaya lebih maka kami akan pergi ke sana untuk membantu warga Muslim melawan organisasi Buddha. Sayang, karena bekal kami minim, maka tentu yang dapat kami lakukan yakni dengan mencegah secara persuasif. Kami tegas menolak pelaksanaan diskusi umat Buddha di Hotel Tosan,” kata dia dengan nada berapi-api.

Selain LUIS, ormas Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) Jawa Tengah memastikan ikut berunjuk rasa dengan ormas lain di area Candi Borobudur. Padahal, Polri sudah melarang warga untuk berunjuk rasa di sana.

Komandan Paramiliter KOKAM Jawa Tengah Mohammad Ismail mengaku walau tak mendapat restu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, namun pihaknya tetap memutuskan ikut unjuk rasa di Borobudur selama dua hari mulai 8-9 September nanti.

“Kami pastikan tetap mengirim anggota agar ikut demo di Borobudur. Sebab kami peduli pada Rohingya. Yang penting kami bisa berpartisipasi,” kata dia.

Keputusan untuk ikut dalam aksi tersebut diambil pada Senin malam ketika digelar rapat antar ormas. Bahkan, mereka tidak menghiraukan larangan yang disampaikan PP Muhammadiyah.

“Kami sudah matangkan acara untuk berangkat ke Borobudur,” katanya.

Borobudur siaga satu

Sementara, pihak kepolisian memberlakukan situasi keamanan di sekitar area Candi Borobudur dengan status siaga satu. Peningkatan status itu dimulai pada tanggal 7-9 September.

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Condro Kirono mengeaskan akan mengerahkan ribuan personelnya untuk ditempatkan di ring satu dan ring tiga Candi Borobudur.

“Akan ada 23 satuan setingkat kompi (SSK) ditambah 3 SSK TNI di Borobudur. Semua personel harus bersiaga memperketat penjagaan Candi Borobudur agar steril dari demonstrasi ormas,” ujar Condor.

Satu SSK beranggotakan 150 personel. Maka, total pasukan yang akan dikerahkan mencapai 2.500 orang.

Padahal, sebelumnya Condro sudah mengatakan melarang semua ormas untuk merapat ke Candi Borobudur. Polisi tidak memberikan izin aksi #SaveRohingya digelar di sana. Alasannya, Candi Borobudur merupakan situs warisan dunia yang sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Candi Borobudur juga menghidupi banyak warga mulai tukang andong, homestay, cinderamata.

“Sangat kontra produktif kalau empati kita kepada Rohingyq diselenggarakan di Borobudur,” kata dia. – Rappler.com