Aung San Suu Kyi: Kami lindungi siapa pun di Myanmar

JAKARTA, Indonesia – Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi akhirnya menyampaikan komentar pasca kembali terjadi tindak kekerasan di Rakhine State sejak 25 Agustus lalu. Ia mengatakan pemerintahnya tengah berupaya yang terbaik untuk melindungi semua orang di negara bagian Rakhine.

Sayangnya, Suu Kyi lagi-lagi absen untuk menyebut mengenai etnis Rohingya yang telah mengungsi ke Bangladesh. Jumlahnya kini sudah mencapai 164 ribu orang.

Pemimpin berusia 72 tahun itu hanya mengatakan bahwa pemerintahannya mencoba untuk menjaga semua warga negara, baik itu yang tercata sebagai warga Myanmar atau tidak.

“Kami harus menjaga warga negara kami. Kami harus menjaga dan melindungi semua orang yang bermukim di negara kami, apakah dia warga negara atau bukan,” ujar Suu Kyi ketika diwawancarai media.

Ia pun meminta kepada publik internasional untuk memahami situasi yang terjadi di Myanmar. Sebab, selama puluhan tahun, negara itu berada dalam cengkeraman rezim militer. Kini, perlahan-lahan arah pemerintahan Myanmar mulai menunjukkan demokrasi, kali pertama dipimpin oleh kelompok sipil.

“Sangat tidak masuk akal untuk berharap kami dapat memecahkan isu ini dalam kurun waktu 18 bulan,” ujarnya.

Dia mengakui untuk dapat mewujudkan harapan publik tidaklah mudah, lantaran sumber daya yang mereka miliki tidak cukup.

“Tetapi, kami mencoba yang terbaik dan kami ingin memastikan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum,” katanya lagi.

Sayang, apa yang terjadi sejak akhir bulan Agustus tidak menggambarkan pernyataan tersebut. Etnis Rohingya justru menjadi objek tindak kekerasan militer.

Desa tempat mereka tinggal dibumihanguskan. Sementara, jalan menuju ke perbatasan Myanmar-Bangladesh dipasangi ranjau. Tujuannya agar mereka tidak dapat kembali lagi ke Myanmar.

PBB memperkirakan jumlah warga Rohingya yang menyeberang ke Bangladesh bisa mencapai 300 ribu orang.

Tetapi, justru Suu Kyi menganggap tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar bermula pada kelompok Rohingya militan yang mereka anggap teroris. Kelompok itu kerap menyebar luaskan informasi palsu mengenai tindak kekerasan yang terjadi di Myanmar.

“Informasi palsu merupakan contoh tumpukan gunung es untuk menciptakan banyak permasalahan antara komunitas yang berbeda di Myanmar. Tujuan dari penyebaran informasi palsu itu, yakni mempromosikan kepentingan teroris,” kata Suu Kyi.

India ingin deportasi warga Rohingya

Pernyataan Suu Kyi kepada media disampaikan di sela kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi ke Myanmar pada pekan ini. Ia diprediksi sudah tiba sejak hari Selasa kemarin usai menuntaskan kunjungan ke Xiamen untuk menghadiri KTT BRICS.

Salah satu isu yang kemungkinan dibahas dalam dua hari kunjungan tersebut yakni soal rencana deportasi 40 ribu warga Rohingya dari India.

“Kami akan berdiskusi bagaimana India dapat membantu mereka dalam mengatasi situasi yang sedang terjadi di daerah itu,” ujar seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri India, Sripriya Ranganathan seperti dikutip media.

Pada akhirnya, satu-satunya pihak yang harus mengatasi isu itu adalah Myanmar. Alasan India akan mendeportasi warga Rohingya karena mereka dianggap imigran ilegal. India bukan termasuk salah satu negara penanda tangan Konvensi PBB tahun 1951 mengenai pengungsi. Oleh sebab itu, mereka tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya.

Menteri Dalam Negeri India, Kiren Rijiju mengatakan kartu registrasi yang dikeluarkan oleh UNHCR tidak berguna. Sebab, sesuai aturan di India, siapa pun yang masuk ke negara itu secara ilegal maka akan dideporasi. – Rappler.com