Komisi IX DPR desak pemerintah cabut izin operasi RS Mitra Keluarga Kalideres

JAKARTA, Indonesia – Anggota Komisi IX dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah agar mencabut izin operasi RS Mitra Keluarga Kalideres. Hal itu lantaran, mereka lebih mengutamakan untuk menagih uang muka sebesar Rp 11 juta kepada orang tua bayi Tiara Debora.

Uang muka itu dibutuhkan sebagai setoran awal biaya penggunaan ruang PICU untuk merawat Debora yang baru berusia 4 bulan. Putri kelima dari pasangan Rudianto dan Henny Silalahi itu meninggal pada Minggu pagi, 3 Desember diduga akibat tidak diberikan perawatan memadai oleh RS Mitra Keluarga Kalideres.

Kisah tragis Debora terungkap ketika menjadi viral di media sosial. Debora dilarikan ke rumah sakit Minggu pagi dini hari karena terus batuk-batuk yang mengeluarkan dahak.

Namun, kondisinya memburuk dan menghembuskan nafas di ruang UGD. Pihak manajemen rumah sakit menunda Debora dibawa ke PICU, karena Rudianto dan Henny tidak mampu membayar uang muka perawatan. Mereka sempat menjelaskan bahwa keduanya adalah peserta BPJS, namun justru dirujuk ke rumah sakit lain.

Henny dan Rudianto pun terpukul mengetahui permata hatinya menghembuskan nafas terakhir hanya karena tidak memiliki biaya.

“Sebenarnya Komisi IX meminta Menteri Kesehatan untuk mencabut izin RS Mitra Keluarga Kalideres, baru kemudian dilakukan investigasi. Tangkap dulu, baru proses investigasi dilakukan,” ujar Nihayatul Wafiroh melalui pesan pendek kepada Rappler pada Senin malam, 11 September.

Ia mengaku gemas terhadap sikap Menkes Nila F. Moeloek yang dianggap kurang responsif dan cekatan dalam menangani beberapa isu, termasuk kematian bayi Debora. Padahal, peristiwa bayi Debora menggambarkan situasi warga menengah ke bawah di ibukota. Mereka sebagian besar tidak sanggup membayar biasa kesehatan yang harganya selangit.

“Saya bahkan mengkritik Twitter dia yang terakhir malah sudah beberapa tahun yang lalu,” katanya.

Ketika digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada siang tadi, anggota Komisi IX sempat enggan membahas anggaran dengan Nila, lantaran ia tidak tegas terhadap isu bayi Debora. Bahkan, mereka memberi tenggat waktu 1X2 jam agar Nila memberian keputusan dalam isu tersebut.

“(Waktu) 1X2 jam, silakan Ibu ngomong dulu dan memberikan pernyataan, baru kita bahas lagi soal anggaran. Kita enggak ingin suasana kebatinan ini menjadi tidak enak karena membahas anggaran dalam suasana seperti ini,” ujar anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Robert Rouw di dalam rapat.

Akhirnya, Nila angkat bicara dan mengatakan saat ini sedang dilakukan investigasi oleh tim gabungan dari Kementerian Kesehatan. Investigasi dilakukan kepada dua pihak, orang tua bayi Debora dan rumah sakit.

Saksikan video pernyataan Nila berikut ini: 

Menkes @NilaMoeloek berjanji akan menindak RS Mitra Keluarga Kalideres jg terbukti lbh mendahulukan uang muka drpd menolong bayi Debora. pic.twitter.com/1FaBK5CTdn

— Santi Dewi (@santidewi888) September 11, 2017

“Kemenkes akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan UU kepada rumah sakit jika terbukti melalaikan pelayanan dan mendahulukan meminta uang muka dalam kasus gawat darurat. Kami mendukung DPR agar memanggil manajemen rumah sakit baik pemerintah atau swasta, BPJS, Dinkes, dan Kemenkes untuk RDP atau membentu panja. Tujuannya, agar hal tersebut tidak terulang kembali,” kata Nila. – Rappler.com