Mabes benarkan senjata yang tertahan di Bandara Soetta milik Polri

JAKARTA, Indonesia – Mabes Polri akhirnya mengklarifikasi informasi barang impor berupa senjata yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta memang milik Polri. Barang-barang tersebut, kata Polri, diimpor melalui prosedur yang sesuai dan sah.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan jika pembelian senjata yang didatangkan dari Bulgaria itu sesuai sesuai dengan prosedur.

“Barang yang ada di dalam Bandara Soetta dan dinyatakan oleh rekan-rekan, betul itu adalah senjata milik Polri dan barang yang sah,” ujar Setyo ketika memberikan keterangan pers pada Sabtu, 30 September di Mabes Polri.

Polri sudah melakukan perencanaan, lalu melelang, dan ditinjau oleh staf Irwasum dan BPKP. Semua proses itu dilakukan, katanya, sebelum mereka memutuskan untuk membeli melalui pihak ketiga dan barangnya tiba di Indonesia.

Berdasarkan informasi, ada dua jenis benda yang diimpor oleh Polri, yakni senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40X46 mm. Jumlahnya mencapai 280 pucuk dan dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak) dengan berat total 2.212 kilogram. Sementara, benda kedua adalah amunisi RLV-HEFJ kaliber 40X46 mm yang dikemas dalam 70 boks (84 butir/boks) dan 1 boks (52 butir). Totalnya mencapai 5.932 butir (71 boks) dengan berat 2.892 kilogram.

Baik amunisi dan senjata merupakan peralatan yang sesuai dengan standar militer. Menurut situs arsenal-bg.com, SAGL merupakan senjata pelontar granat tipe M 406. Sementara, RLV-HEFJ adalah amunisi granat yang digunakan sebagai senjata serbu militer untuk menghancurkan kendaraan atau material lapis baja ringan.

Kargo berisi senjata dan amunisi diimpor oleh PT Mustika Duta Mas. Rencananya, senjata dan amunisi itu akan digunakan oleh Korps Brimob Polri.

Walau senjata sudah tiba dengan menggunakan pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024 pada Jumat malam kemarin pukul 23:30 WIB, namun proses bongkar muat baru rampung pada Sabtu dini hari. Barang kemudian digeser ke kargo Unex.

Kini, kargo itu masih tertahan di bandara karena membutuhkan rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan harus lolos proses kepabeanan. Brimob Polri menegaskan jika mereka tidak akan mengambil barang itu kalau kedua proses tersebut tidak rampung.

Bukan pembelian pertama

Setyo mengatakan bahwa ini bukan kali pertama mereka membeli senjata serupa. Pada tahun 2015 dan 2016, benda serupa juga masuk ke Indonesia.

Ia menjelaskan jika Polri membutuhkan senjata dan amunisi tersebut untuk kegiatan anti teror.

“Tugas pokok Brimob kan sebagai personel kepolisian khusus. Intensitas mereka tinggi, ada yang menangani peristiwa anti teror, anti bahan peledak dan sebagainya,” kata Setyo.

Ia mengatakan personel Brimob juga bertugas membantu jika negara dalam keadaan perang. Mereka akan membantu TNI dalam melawan musuh.

Lalu, apakah ini jenis senjata yang dirujuk oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo tempo hari dan menyebabkan kegaduhan? Setyo mengaku enggan mengomentari hal tersebut.

Lagipula, menurut Setyo fungsi dari senjata itu sebagai alat pengejut, bukan senjata menyerbu.

Polemik harus diakhiri

Pada pekan lalu, Gatot sempat mengungkap di forum terbuka bahwa ada institusi non militer yang melakukan impor pembelian senjata secara ilegal dan mencatut nama Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Gatot tidak mau mengungkap siapa institusi yang dimaksud.

Namun, akibat pernyataan itu menimbulkan kegaduhan di dalam negeri. Gatot pun disorot karena diduga menggunakan isu itu demi kepentingan politik.

Ia mengaku sudah menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Presiden Jokowi. Sebab, jika informasi itu benar berasal dari BAIS TNI, maka hanya boleh diketahui oleh end user yakni Presiden Jokowi.

Menurut pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Syanislaus Riyanta, polemik pengadaan senjata ini tidak perlu terjadi dan harus segera diakhiri. Sebab, hal tersebut justru sangat merugikan Indonesia.

“Polemik semacam ini tidak sehat mengingat jika ini terus terjadi akan menjadi celah kerawanan bagi masuknya ancaman dari pihak lain. Selain itu, kegaduhan tersebut berdampak pada terbukanya rahasia-rahasia negara termasuk senjata yang dimiliki Indonesia,” ujar Stanislaus melalui keterangan tertulis pada Minggu pagi, 1 Oktober.

Isu tersebut jika terus dibiarkan malah dapat mengadu domba tiga institusi yakni TNI-Polri-BIN. Padahal, seharusnya ketiga institusi itu terlihat kompak di mata publik.

“Perlu dipilah mana informasi yang bisa menjadi konsumsi publik, mana yang cukup menjadi penanganan pemerintah. Hindari polemik yang tidak perlu dan kontra produktif,” katanya lagi.

Untuk mengklarifikasi peristiwa itu, anggota Komisi I DPR rencananya pekan depan akan memanggil Panglima TNI dan Kepala BIN untuk menghadiri rapat kerja. – Rappler.com