Wiranto: Setop ‘goreng’ isu impor senjata

JAKARTA, Indonesia – Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto meminta kepada publik agar memberinya kesempatan untuk melakukan konsolidasi dengan lembaga yang ada di bawahnya terkait kisruh impor senjata yang sempat disebut dibeli secara ilegal. Isu yang menyangkut rahasia negara itu akhirnya mencuat ke publik setelah kali pertama diungkit oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada Jumat, 22 September di Mabes TNI di Cilangkap.

Di hadapan para purnawirawan TNI, Gatot mengatakan ada institusi non militer yang mengimpor 5.000 pucuk senjata. Walaupun tidak mau menyebut siapa institusi itu, namun satu pekan sesudahnya tiba sebuah kargo di Bandara Soekarno-Hatta berisi pesanan senjata dari Bulgaria. Hanya pada faktanya jumlah benda yang didatangkan dari luar itu tidak sebanyak pernyataan Gatot. (BACA: Mabes benarkan senjata yang tertahan di Bandara Soetta milik Polri)

Kargo yang diangkut dengan menggunakan maskapai Ukraina terdiri dari Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) 280 pucuk dan amunisi peluru RLV-HEFJ sebanyak 5.932 butir. Pihak yang memesan benda itu adalah sebuah PT Mustika Dutamas yang selama ini sudah menjadi rekanan Polri.

Mereka pun mengimpor senjata-senjata itu atas rekomendasi Polri. Namun, pihak TNI hingga kini belum mengeluarkan izin agar senjata itu bisa dirilis dan diantar ke Brimob Polri. Maka, kesan yang tercipta di mata publik yakni seolah-olah ada miskomunikasi antara TNI dengan Polri karena insiden impor senjata tersebut.

Melihat hal itu, Wiranto akan berkoordinasi lebih dulu dengan semua lembaga yang ada di bawahnya untuk menyelesaikan hal tersebut. Proses pembicaraan itu, menurutnya tidak bisa ia sampaikan ke publik.

“Karena ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menjadi komoditas publik, khususnya ketika koordinasi ini dilakukan. Berikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pindad dan siapa pun yang terlibat pengadaan senjata itu agar kami berkoordinasi menyelesaikan isu itu,” kata Wiranto yang ditemui di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu pagi, 1 Oktober kemarin.

Setelah ditemukan titik temu, Wiranto berjanji akan menjelaskannya kepada media. Sambil ia berkoordinasi, Wiranto meminta kepada pihak mana pun utnuk berhenti memanaskan suasana dan ‘menggoreng’ isu tersebut.

“Makanya, saya enggak (mau) berbicara, Panglima TNI dan Kapolri juga sama-sama enggak ngomong. Kenapa? Karena kalau kami berbicara pasti ‘digoreng’ lagi,” katanya.

Wiranto berjanji isu impor senjata yang tengah menjadi perbincangan saat ini tidak akan menyebabkan gangguan keamanan nasional. Sementara, terkait kebutuhan untuk mengimpor senjata, Wiranto menjelaskan jika memang perusahaan di dalam negeri tidak ada yang dapat mengakomodir, maka tidak ada pilihan lain selain mengimpornya dari luar negeri. Tetapi, tentu ia akan memastikan semua prosedurnya sudah terpenuhi, dimulai dari siapa yang melakukan impor, pendanaan dan aturannya.

“Tapi, sekali lagi kita tidak perlu membicarakan itu di depan publik dan akan dibahas secara internal,” tutur pria yang dulu sempat menjadi Panglima ABRI itu.

Ia juga berjanji kisruh pembelian senjata itu tidak akan mengganggu stabilitas tiga institusi tersebut. Sejak dulu, baik Polri, TNI (dulu bernama ABRI) dan BIN sudah memiliki fokusnya masing-masing. Hubungan di antara ketiga institusi itu pun masih baik. 

Pemerintah pun akhirnya memisahkan ABRI dan polisi agar mereka dapat fokus ke isu dan profesionalitasnya masing-masing. Begitu pula jenis dan karakter senjata yang digunakan untuk menunjang tugasnya.

“Jadi, saya minta ini (kisruh pembelian senjata) disetop,” katanya tegas. – Rappler.com