Survei SMRC: Masyarakat puas atas kinerja Jokowi selama tiga tahun

JAKARTA, Indonesia – Sepertinya, peluang Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk kembali bertarung di Pilpres 2019 terbuka lebar. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja mantan Gubernur DKI itu selama tiga tahun terakhir mencapai di atas 60 persen.

Hal itu terungkap dalam rilis survei nasional SMRC terhadap kecenderungan dukungan politik tiga tahun Presiden Jokowi. SMRC melakukan survei pada periode 3-10 September dan melibatkan 1.220 responden yang telah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum atau sudah menikah ketika disurvei.

Responden dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen. Margin of error survei ini +/- 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari survei itu, terlihat tingkat kepuasan masyarakat mencapai 68 persen. Mereka terutama sepakat bahwa pembangunan jalan-jalan umum semakin baik. Responden juga mengaku puas dengan cara pemerintahan Presiden Jokowi menekan ancaman teroris.

Pembangunan infrastruktur yang masif selama tiga tahun terakhir, ternyata mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi sendiri dan partai yang menaunginya yakni PDI Perjuangan. Elektabilitas menjadi indikator utama untuk mendongkrak popularitas partai dan tokoh yang diusung.

Berdasarkan data SMRC sejak September 2017, hasil survei mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki elektabilitas yang besar untuk memenangkan Pilpres 2019.

“Dalam jawaban spontan, dukungan untuk Jokowi per September 2017 memiliki angka elektabilitas sebanyak 38.9% dari 1.057 responden. Harusnya dia punya peluang atau kesempatan lebih besar untuk memenangkan pilpres putaran kedua,” ujar Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan.

Tokoh lain yang berpotensi menjadi saingan terkuat Jokowi adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Tetapi, tingkat elektabilitasnya hanya 12 persen, sangat jauh dibandingkan Jokowi. Sementara, nama-nama lain terlintas di kepala berada di bawah 2 persen.

Nama Jokowi dan Prabowo merupakan dua sosok yang ada paling dipikirkan oleh publik untuk dipilih pada Pilpres pada tahun 2019.

PDIP alami peningkatan elektabilitas

Selain kepada tokoh, SMRC juga melakukan survei kepada partai politik terkait. Yang menarik, terdapat anomali dalam hasil statistik SMRC mengenai dukungan elektoral terhadap partai-partai yang menjadi pendukung Presiden Jokowi.

Hasilnya menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sementara, partai pendukung pemerintah lainnya tidak mengalami kemajuan dukungan.

Dalam pandangan Djayadi, anomali itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan, karena adanya masalah internal di dalam partai-partai tersebut dan tidak adanya antusiasme dari publik. Sementara, untuk faktor lain bisa diidentifikasi dari hasil data survei.

Dari data SMRC, dukungan masyarakat terhadap PDIP mengalami kenaikan yang signifikan. Sejak bulan Juni 2016 menunjukkan bahwa PDIP menjadi satu-satunya partai yang memiliki suara terkuat.

“Hal ini menunjukkan bahwa PDIP mengalami kemajuan dukungan, sementara partai pendukung lain tidak,” kata dia.

Namun, salah satu kader Partai Golkar Ace Hasan Syadzili mengingatkan bahwa partai bergambar pohon beringin itu memiliki fungsi yang penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan saat ini.

“Tanpa dukungan Partai Golkar, mungkin pemerintahan Jokowi tidak bisa stabil. Contohnya, kami berada di garis pendukung pertama yang mendukung program tax amnesty dan kasus Kapolri sebelumnya,” ujar pria yang menjadi anggota Komisi III DPR tersebut.

Dengan adanya hasil survei ini menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagaimana bisa ikut menarik dukungan dari publik yang puas terhadap kinerja Jokowi. Ace pun memastikan bahwa Partai Golkar akan konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga tahun 2019 mendatang.

“Saya kira, arah kinerja Pak Jokowi punya trek yang tepat, per tahun selalu punya fokus sendiri,” kata Ace.

Sementara, kader PDIP Maruar Sirait mengaku prihatin terhadap anomali hasil survei SMRC. Beberapa partai pendukung seperti Golkar, PKB, PPP, Hanura, dan Nasdem justru malah tidak ikut terkerek elektabilitasnya seperti yang dialami Jokowi.

Padahal, mantan Walikota Solo itu mampu menjadi magnet elektoral untuk merekrut suara eksternal. Hal ini selaras dengan Megawati yang punya magnet untuk merekatkan hubungan internal PDIP. Seharusnya, kata Maruar, partai-partai pendukung lainnya bisa kecipratan suara elektoral tersebut.

Daya beli belum terpenuhi

Di luar pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan dari pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat beberapa aspek lain yang tertinggal. Berdasarkan data SMRC pada September 2017, penanggulangan masalah pengangguran, jumlah orang miskin, penyediaan lapangan kerja dan daya beli kebutuhan pokok masih berada di urutan terbawah dalam tingkat kepuasan masyarakat.

Dari data SMRC menunjukkan masyarakat masih belum cukup puas dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran.

“Dari jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang, saya belum melihat ada upaya optimal dalam mengatasi masalah pengangguran,” ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi.

Didi juga mengaitkan data tersebut dengan beberapa peristiwa toko-toko retailer besar yang melakukan pemberhentian kerja (PHK) kepada karyawan-karyawannya. Tak hanya pengangguran, daya beli masyarakat bawah juga masih dinilai belum optimal.

Didi menilai harga-harga sembako yang sering mengalami kenaikan membuat masyarakat kaget.

“Seperti beras, dibandingkan 3-4 tahun lalu zaman Pak SBY, beberapa tahun ini mengalami kenaikan dua kali lipat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan dengan kenaikan harga listrik yang terjadi secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada masyarakat.

“Kami mengetahui ini karena kami ke lapangan, jadi kami juga menampung aduan-aduan semacam itu,” kata dia.

Di samping memuji pembangunan infrastruktur yang dibangun pada pemerintahan Presiden Jokowi, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan itu merupakan peninggalan dari masa-masa presiden sebelumnya.

“Saya kira kita jangan klaim sepihak, membuat rancangan seperti blue print itu kan pasti sudah dilakukan dari zaman presiden-presiden terdahulu,” tutur Didi.

Berkaitan dengan survei ini, pada 20 Oktober publik memiliki kesempatan untuk mengevaluasi pemerintahan yang sedang berjalan. Survei ini dilakukan untuk memberikan panduan peta politik menjelang Pilpres 2019.

Dengan melihat pola dan tren kecenderungan politik ini, masyarakat diiimbau untuk berancang-ancang menyiapkan pilihannya pada 2019 mendatang. – Rappler.com