Kisruh Golkar: Nusron Wahid kecam pemecatan Yorrys Raweyai

JAKARTA, Indonesia – Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memecat kadernya menuai kecaman. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I (Sumatera dan Jawa) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nusron Wahid memprotes keras penggantian Yorrys Raweyai dari jabatan Korbid Polhukam.

“Iya, saya enggak setuju kalau ditanya tentang pemecatan itu,” katanya saat ditemui usai rapat pleno di kantor DPP Golkar, Kemanggisan, Jakarta, 11 Oktober 2017.

Yorrys Raweyai dicopot dari posisi koordinator bidang, segera setelah Setya Novanto keluar dari rumah sakit.  Novanto masuk rumah sakit jelang pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Novanto atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat Novanto dirawat di rumah sakit, Yorrys dianggap melakukan manuver dengan mengusulkan penunjukan pelaksana tugas ketua umum partai.

Menurut Nusron pemecatan adalah langkah yang buruk jika dilakukan sekarang. Pasalnya, Partai Golkar membutuhkan lebih banyak dukungan menjelang pemilu. Pemecatan saat ini justru nengurangi dukungan yang akan diterima partai. Sebaliknya, penambahan jumlah kader lebih dibutuhkan.

“Sejelek-jeleknya orang itu punya pendukung, mau sepuluh ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut,” ujar mantan ketua umum GP Ansor itu.

Pemecatan satu orang juga tidak hanya akan berdampak pada pengurangan satu suara, melainkan banyak. “Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu,” lanjutnya.

Baginya, revitalisasi seharusnya menambah kekuatan partai untuk mencapai tujuan politiknya dan bukan bergerak sebaliknya. Meski demikian, Nusron mengaku tidak dapat mengubah keputusan.

“Namanya restrukturisasi, revitalisasi, itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa,” ujar Nusron.

Tolak Pansus Hak Angket KPK

Lebih lanjut, disampaikan Nusron, koruptor lebih pantas untuk dipecat. “Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat. Idealnya,” lanjut Nusron.

Hal ini juga berkaitan dengan tentangannya terhadap keterlibatan partai di dalam Pansus Angket KPK. Baginya, aksi tidak bermanfaat bagi cita-cita dan misi partai dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Demikian pula, menurutnya, keberadaan Pansus Angket KPK di mata publik sudah menjadi upaya pelemahan pemberantasan korupsi. 

“Jadi kalau ada orang yang bilang keberadaan pansus angket KPK akan memperkuat, boleh-boleh saja. Tapi faktanya, rakyat mengatakan keberadaan Pansus Angket KPK itu dianggap antitesa dari pemberantasan korupsi dan menghalangi upaya penegakkan hukum, terutama penegakan anti korupsi,” jelasnya.

Menurut Nusron, jika dibiarkan berlarut-larut, Partai Golkar akan identik dan dipandang sebagai sarang koruptor oleh publik. Dan hal ini tidak akan ia biarkan terjadi. Karenanya, ia menyarankan agar aksi ini segera diakhiri.

“Karena ekspektasi rakyat yang paling tinggi adalah pemerintahan yang clean, partai politik yang clean. Kalau tidak percaya, coba hari ini buat survei, lebih percaya mana omongannya Pansus Angket KPK atau omongannya KPK? Saya yakin bahkan tanpa disurvei, mayoritas revsponden akan lebih percaya apa yang disampaikan KPK,” lanjut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini.

(BACA : Lima kader  Partai Golkar tersangka kasus korupsi)

Nusron mengatakan kecamannya menuai beragam respon di dalam rapat. “Ada yang mendukung, mantuk-mantuk, enggak berani ngomong, banyak. Ada yang menentang keras, Pak Agun dan Misbakhun, banyak. Kan ada yang anggota Pansus. Kan namanya orang banyak, ada yang berani, ada yang enggak berani. Kebetulan saja Tuhan kasih kenikmatan saya kasih keberanian seperti ini,” kata Nusron.

Saat Novanto memimpin rapat, polisi menjaga ketat kantor DPP Golkar.  Usai rapat, Setya Novanto menghindari awak media. Sekretaris Jenderal Idrus Marham memperkenalkan Eko Wiratmoko sebagai pengganti Yorrys Rawerai.  Yorrys kini menjadi kader biasa. –Rappler.com