Maju-mundur reklamasi Teluk Jakarta, dampaknya terhadap lingkungan

JAKARTA, Indonesia — Reklamasi Teluk Jakarta terus menjadi polemik. Pemerintah pusat menginginkan reklamasi jalan terus. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berjanji akan menyetop reklamasi saat kampanye.

Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengatakan reklamasi Teluk Jakarta merupakan domain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meskipun kebijakan tersebut tidak terlepas dari lintas kementerian, seperti Menko Maritim, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

Hal ini, menurut Marco, tertuang dalam Keppres Nomor 52 tahun 1995.Karena itu, Marco melanjutkan, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta  berwewenang mengambil kebijakan terkait reklamasi.

“Prinsip itu harus dihormati. Ada keseimbangan kekuasaan menurut saya baik. Pemerintah pusat itu sektor, kalau ijin akhir pelaksanaan di Gubernur. Semua reklamasi (di 17 pulau) wewenangnya ada di Gubernur,” kata Marco di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis, 26 Oktober 2017.

Sementara Dosen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor Alan Frendi Koropitan mengatakan persoalan reklamasi Teluk Jakarta bukanlah pada mendukung atau menentang prouek tersebut, tapi apakah proyek tersebut telah mematuhi semua aturan.

“Perpres 102 tahun 2012 menyatakan reklamasi harus terintegrasi dengan KLHS dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Bukan persoalan dukung mendukung. Evidence based policy yang kita kedepankan,” kata Alan.

Alan juga meminta pengambil kebijakan memperhatikan dampak reklamasi terhadap lingkungan. “Permasalahan reklamasi dapat kita lihat dari ektraksi air tanah besar-besaran, kompaksi geologi lebih lembut sehingga mudah turun dan beban bangunan,” katanya. Alan menunjuk Pantai Mutiara Indah Kapuk yang turun sudah di bawah muka laut sebagai buktinya.  

Selain itu, Alan melanjutkan, dampak utama dari konversi lahan adalah sedimentasi yang tinggi di muara dan pesisir Teluk Jakarta, yang masuk melalui sungai-sungai. Hal ini telah mempengaruhi luas tutupan karang di Kepulauan Seribu. 

Misalnya, Pulau Pari dan Pulau Air telah terjadi perubahan luas tutupan karang dari 70-80% pada tahun 1970 menjadi tinggal 15-30% pada tahun 1995. Dampak lainnya dari adanya pemukiman dan industri, adalah pencemaran logam berat yang tinggi di Teluk Jakarta yang masuk melalui sungai. 

Data isotop menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat di sedimen dasar Teluk Jakarta pada kurun 1865 1965 masih stabil, namun pada tahun 2005 meningkat drastis lebih dari 100%. —Rappler.com