Pakar interdisiplin desak pemerintah hentikan reklamasi Teluk Jakarta

 JAKARTA, Indonesia – Sekelompok pakar interdisiplin dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak memberikan manfaat baik bagi publik dan oleh karena itu harus dihentikan.

“Ia (reklamasi) menambah parah kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta, berpotensi meningkatkan ancaman banjir, dan merugikan kehidupan masyarakat banyak,” kata Koalisi Pakar Antardisiplin dalam sebuah makalah berjudul Selamatkan Teluk Jakarta. 

Menurut mereka, keberadaan 17 pulau hasil reklamasi itu akan memperlambat kecepatan arus yang bisa meningkatan sedimentasi di bibir teluk, pendangkalan di laut antar pulau reklamasi dan/atau antara pulau reklamasi dan daratan utama.

“Hasil simulasi sebelum dan sesudah terbangunnya 17 pulau reklamasi menunjukkan bahwa keberadaan pulau baru menyebabkan semakin lamanya durasi “waktu cuci” alami teluk untuk mengencerkan material (sedimentasi, logam berat, dan bahan organik) yang masuk ke teluk dari daratan,” kata mereka.

Beberapa anggota Koalisi Pakar Antardisiplin adalah Henny Warsilah, Jan Sopaheluwakan, Wahyoe Hantono, Alan Koropitan, Marco Kusumawijaya, Rameyo T. Adi, dan Reiza Patters serta dan JJ Rizal.

Mereka mengaku melakukan riset sepanjang 2016 dengan biaya sendiri.

Mereka mengakui Teluk Jakarta sudah tercemar tetapi reklamasi 17 pulau akan menambah tingkat pencemaran tersebut. “Proses reklamasi yang sudah dilakukan, dan akan dilakukan, harus dihentikan,” kata mereka.

Mereka juga meminta pemerintah membatalkan fase B dan C dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

“Fase A dari NCICD yang disebut sebagai no-regret policy yang diperlukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob, dapat dilanjutkan. …..Proyek NCICD fase B dan C tidak diperlukan,” tulis mereka.

Fase A NCICD bertujuan melindungi Jakarta dari bahaya banjir dengan memperkuat dinding atau dike di pesisir dan sungai serta pompa, memperbaiki drainase perkotaan dan upaya memperlambat penurunan muka tanah (land subsidence).

Fase B bertujuan untuk membangun giant sea wall (GSW) di lepas pantai dan danau resapan air di sebelah GSW, dan fase C akan membangun danau resapan air di sebelah timur Teluk Jakarta dan terhubung dengan proyek GSW.

Walau mendukung fase A NCICD, para pakar itu mengatakan penguatan tanggul harus dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, perbaikan kualitas air sungai dan rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran.

Pemerintah memperkirakan biaya proyek NCICD akan mencapai US$21,5 miliar dolar dan selesai tahun 2080. – Rappler.com