Tuntut kenaikan UMP, ribuan buruh siap turun ke jalan

JAKARTA, Indonesia — Beberapa elemen buruh akan berunjuk rasa ke Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada Jumat 10 November. 

“Elemen buruh dari KSPI, SPSI, FSUI, FSPASI, KBJ dan elemen gerakan buruh lain akan lakukan aksi,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di DPP FSPMi-KSPI, Jakarta Timur, Rabu 8 November 2017.

Iqbal menjelaskan, aksi ini akan dilakukan di dua tempat yakni Balai Kota DKI Jakarta dan Istana negara. Para buruh nantinya akan berkumpul terlebih dahulu di Balai Kota pada pukul 10.00 WIB.

“Titik kumpul di Balkot pada pukul 10.00 WIB. Nanti jam 11 di bagi dua Koalisi Buruh Jakarta dipimpin oleh Winarso. Di luar koalisi Jakarta bergerak ke Istana. Jadi ada dua setelah jam 11. Tapi jam 10 semua di Balkot,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa sampai ada hasil dari apa yang mereka tuntut yakni merevisi UMP yang telah ditetapkan Pemprov DKI. Bahkan, ia menuturkan, para buruh tak segan akan melakukan aksi hingga larut malam jika tuntutannya tak ditindaklanjuti.

“Kami men-setting sampai malam. Sampai ada hasil saya tidak tau sampai kapan. Di Istana Negara juga hasil sampai malam,” ujarnya.

Diperkirakan, lanjut Said, massa yang akan mengikuti jalannya aksi sebanyak 8 hingga 12 ribu. Walaupun targetnya massa mencapai 20 ribu. Massa tersebut datang dari berbagai daerah mulai dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Banding, Serang, Cilegon dan perwakilan dari dari luar Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

“Massa 8-12 ribu walaupun target kami 20 ribu. Ada perwakilan dari Jatim dan Jateng datang menggunakan bus dan kereta. Dari lampung, Sumatera dan Aceh ada juga. Bahkan Kalimantan Selatan akan mengirimkan massa aksinya,” katanya.

Mengenai surat pemberitahuan adanya aksi ini, Said mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan ke Mabes Polri. Sebab, aksi ini tak hanya dilakukan di DKI Jakarta.

“Surat pemberitahuan sesuai dengan UU nomor 9 tahun 1998 penyampaian pendapat dimuka umum sudah disampaikan ke Mabes Polri. Karena 10 November selain dari daerah masuk Jakarta dipusatkan titik kumpul di Balai Kota dan Istana. Di daerah lain pun serempak ada aksi makanya kita memberitahukam ke Mabes Polri dan sudah ada tanda terima,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI memutuskan menetapkan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2018 sebesar Rp3.648.035. Jumlah UMP yang ditetapkan ini, naik sebesar 8.71 persen dari UMP tahun 2017, sebesar Rp3.350.640.

“Dengan mempertimbangkan inflasi September 2016 sampai September 2017 sebesar 3,2 persen, kemudian PDB 4,99 persen. Dari situ kemudian dihitung kenaikan UMP sebesar 8,71 persen, dengan begitu kita menetapkan UMP Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu 1 November 2017. 

Menurut Anies, penetapan UMP itu diambil setelah perundingan panjang antara pihak pekerja dan pengusaha.

“Mudah-mudahan dari sisi buruh akan menikmati kenaikan, dari pengusaha yang tidak terlalu menerima beban,” ujarnya.

Selain kenaikan UMP, kata Anies, untuk mengurangi biaya hidup di Jakarta, pada tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta akan memberi subsidi pangan sebesar Rp885 miliar dan meningkatkan penerimaan KJP Rp560 miliar, dan kartu TransJakarta gratis bagi pekerja bergaji UMP.  

“Satu sisi kita menaikkan UMP, satu sisi menurunkan biaya hidupnya dengan bantuan pangan, bantuan transportasi dan pendidikan,” kata dia. 

Namun, naiknya UMP DKI tersebut tidak mendapatkan respon positif para buruh. Sebab, para buruh menuntut UMP DKI Jakarta naik menjadi Rp 3,9 juta. —Rappler.com