ICW ajak publik beri informasi soal keberadaan Setya Novanto

JAKARTA, Indonesia – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan upaya penangkapan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Menurut mereka, Setya sudah sepatutnya ditangkap karena kerap mangkir saat dipanggil oleh lembaga anti rasuah itu. 

Dalam catatan Institute Corruption Watch (ICW), Ketua Umum Partai Golkar itu sudah mangkir tiga kali, satu di antaranya dengan status sebagai tersangka. Namun, ironisnya saat akan ditangkap oleh penyidik KPK Rabu malam kemarin, Setya justru raib dan tidak berada di rumahnya yang berlokasi di Jalan Wijaya nomor XIII Kebayoran Baru. 

Peneliti ICW Lalola Esther mengatakan raibnya Setya semakin menguatkan dugaan publik bahwa pria berusia 62 tahun itu memang berniat mengangkangi hukum. 

“Dia memang sudah berniat untuk tidak menjalani proses hukum dan mangkir dari semua upaya hukum yang sudah dilakukan oleh KPK,” ujar Lalola ketika menggelar jumla pers di kantor ICW pada Kamis, 16 November. 

Selain itu, pihak Setya juga melakukan berbagai perlawanan terhadap KPK. Pertama, ia menguggat Direktorat Jenderal Imigrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal perintah pencegahan ke luar negeri, kedua, melakukan peninjauan kembali UU KPK, dan teranyar ia kembali mengajukan gugatan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

“Hal ini semakin menunjukkan bahwa Setya memang tidak kooperatif untuk menjalani proses hukum yang tengah berjalan dan sedang dia hadapi,” kata dia. 

Untuk membantu KPK melacak keberadaan Setya, ICW menyebarkan poster dengan judul “Dicari Setya Novanto Ketua DPR” ke publik. Harapannya, masyarakat dapat ikut berkontribusi memberikan informasi jika tahu atau melihat Setya yang kini belum ditemukan KPK. 

Publik bisa berpartisipasi dengan mengirimkan e-mail ke alamat pengaduan@kpk.go.id, telepon atau melalui surat. 

 “Informasi itu (laporan publik) tentu akan kami himpun dan teruskan ke KPK. Sementara, mengenai rewards bagi yang memberikan informasi valid tentu itu kewenangan di KPK, bukan di ICW, ” tutur Lalola. 

Ia mengimbau agar publik tidak membantu menyembunyikan keberadaan Setya, karena perbuatan itu dapat dianggap bagian dari tindak kejahatan. 

“Tapi, kalau publik misalnya berpapasan dengan Setya tapi baru ngeh kalau itu Setya, itu tidak bisa dianggap menyembunyikan. Akan berbeda mereka sudah tahu bahwa SN buron, bahkan menyediakan tempat tinggal sementara, maka itu bisa dianggap membantu seseorang buron,” kata dia. 

Lalu, bagaimana tamu tidak dikenal yang menjemput Setya di rumahnya, apakah dia juga bisa dikenai tuduhan menyembunyikan seorang buron? Lalola menyebut hal itu perlu penelusuran lebih lanjut. 

“Tapi, apa pun informasi yang dimiliki publik terkait Setya akan sangat membantu penyidik KPK menemukan Setya,” ujarnya. 

Poster Setya itu akan mulai dipublikasikan di media sosial dan beberapa area publik lainnya pada hari ini. 

Merendahkan sosok negarawan

Di tempat yang sama, organisasi Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi turut mengimbau Setya agar segera menyerahkan diri ke KPK. Sebab, sikap yang ia pilih dengan kabur seperti ini justru merendahkan sosok negarawan. Apalagi Setya juga menyandang posisi sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum sebuah partai besar di Indonesia. 

“Kali ini Setya Novanto sudah merendahkan derajat kenegarawanan itu dengan cara terus menghindar dari panggilan KPK. Kalau dia seorang negarawan yang betul, maka Setya akan hadir (saat dipanggil KPK). Pertandingan yang sesungguhnya baru terjadi di pengadilan,” ujar Andi Sahrandi mewakili GAK Lintas Perguruan Tinggi. 

Di pengadilan nanti, Setya bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia tidak bersalah. Usai melalui persidangan, maka dapat diketahui apakah ia terbukti bersalah dan akan dihukum atau melenggang bebas. 

Sementara, dalam pembicaraan melalui telepon ke media, Setya berjanji akan datang ke kantor KPK pada malam ini. Lembaga anti rasuah itu pun sudah mewanti-wanti jika Setya masih mangkir, maka kemungkinan besar malam ini namanya akan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). – Rappler.com