Kasus KTP Elektronik, nama-nama anggota DPR diminta tak disebarkan

JAKARTA, Indonesia — Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno meminta publik tidak lagi menyebarkan nama-nama anggota DPR yang disebutkan oleh jaksa KPK diduga menerima aliran duit dari proyek pengadaan KTP Elektronik.

“Sudah ada vonis dari hakim dimana secara garis besar tuduhan Jaksa KPK terhadap nama-nama Anggota DPR yang disebut terlibat sebagian besar tidak terbukti,” kata Teguh Juwarno melalui keterangan tertulis yang diterima Rappler, Senin 20 November 2017.

Jaksa di dalam persidangan memang pernah menyatakan telah terjadi pembagian uang dari Andi Narogong kepada sejumlah anggota DPR pada Oktober 2010. Pemberian tersebut, menurut jaksa KPK, berlangsung di ruangan Ibu Mustoko Weni dari Fraksi Golkar.

Teguh Juwarno menilai jaksa KPK tidak berhati-hati saat membuat tuduhan. Sebab, kata Juwarno melanjutkan, “Ibu Mustokoweni sudah meninggal 18 Juni 2010.” Teguh mengatakan, semestinya tuduhan jaksa tersebut batal demi hukum. “Karena secara locus dan tempus delicty sudah cacat,” katanya.

Karena itu Teguh Juwarno meminta nama-nama Anggota DPR yang dituduh jaksa menerima aliran duit dari kasus KTP Elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto tidak lagi disebarkan. “Karena sudah ada vonis yang berkuatan Hukum,” katanya.

Selain itu, Juwarno melanjutkan, jaksa juga tidak lagi menyebut nama-nama anggota DPR dalam dakwaan mereka terhadap Andi Narogong. “Artinya Jaksa menghormati vonis hakim. Atau bisa jadi Jaksa ragu dengan dakwaannya yang terdahulu karena tidak akurat,” kata Juwarno.  

Juwarno mengatakan tuduhan jaksa terhadap para anggota DPR tersebut telah menimbulkan kerusakan parah menyangkut nama baik, khususnya dampaknya tehadap anak, istri, keluarga besar, serta konstituen.  

“Sampai saat ini kasus ini masih terus bergulir. Semoga kebenaran akan terungkap. Sehingga akan terbuka terang siapa saja yang benar dan siapa yang lancung,” katanya. —Rappler.com