Pemimpin dunia ingatkan Indonesia akan bahaya rokok

JAKARTA, Indonesia – Gro Harlem Brundtland nampak masih gesit di usia 78 tahun.  Di kalangan pemimpin dunia, terutama di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gro disebut sebagai ibu pembangunan berkelanjutan. Perempuan yang pernah menjabat Perdana Menteri Norwegia selama tiga periode dan direktur jenderal organisasi kesehatan dunia (WHO) itu berada di Indonesia selama tiga hari, pekan lalu.

“Kami di sini untuk menyampaikan apresiasi kebijakan dan pencapaian pemerintah Indonesia dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata Gro, yang latar belakang pendidikannya di bidang kesehatan masyarakat. Norwegia selalu masuk dalam 10 besar negara dengan tingkat kemakmuran tertinggi. Negeri Skandinavia itu memiliki sistem kesehatan terbaik.

Gro datang bersama Ernesto Zedillo, mantan Presiden Meksiko dan sejumlah staf  The Elders , sebuah organisasi independen yang didirikan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pada tahun 2007.  

Selama di Indonesia, delegasi The Elders, yang anggotanya mantan pemimpin dunia itu, bertemu dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, juga mengunjungi sebuah Puskesmas di Jakarta. Mereka juga bertemu media dan penggiat sipil. Saat bertemu The Elders, Jokowi juga didampingi Menkeu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehehatan Nila F. Moeloek.

The Elders kini dipimpin mantan sekretaris jenderal PBB, Kofi Annan. Lembaga Swadaya Masyarakat yang diisi oleh mantan pemimpin dunia ini, peduli akan sejumlah isu penting dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.  

“Setelah menelaah sejumlah isu, dari hak asasi manusia, kemiskinan, sampai tujuan pembangunan berkelanjutan, kini kami fokus memantau pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  untuk semua warga atau yang biasa disebut Universal Health Coverage,” kata Gro, saat bertemu dengan Rappler dan sejumlah wartawan, di sebuah hotel di Jakarta, setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Naikkan pajak rokok

Saat bertemu Jokowi dan Menkeu, Gro dan Ernesto mendiskusikan pentingnya menambah kemampuan pendanaan untuk jaminan kesehatan nasional. “Praktik yang berlaku di banyak negara adalah dengan menambah basis pajak, termasuk mengenakan pajak lebih tinggi ke industri rokok,” kata Gro. Mereka mendiskusikan hal ini dengan Menkeu Sri Mulyani.

Menurutnya, ada beberapa aturan di Indonesia yang tak cocok dengan harapan untuk menurunkan konsumsi rokok di masyarakat.  “Perusahaan rokok masih memberi pengaruh besar pada negara ini, iklan rokok masih banyak, dan pajak rokok masih rendah,” ujar Gro, yang diamini Ernesto.

Pajak rokok yang tinggi memang sudah dipraktikkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat dan membuat terjadinya penurunan pembelian rokok yang signifikan. Iklan tentang rokok pun sudah ditiadakan. “Pajak yang tinggi membuat perusahaan rokok tak bisa berkembang,” kata Ernesto.

Pekan lalu penggiat anti rokok di AS berhasil mendapatkan keputusan dari pengadilan federal AS, yang mewajibkan produsen rokok beriklan bahwa merokok itu mematikan. Perjuangan penggiat anti rokok berlangsung 11 tahun.   

Semua produsen rokok tembakau tanpa kecuali wajib memasang iklan di televisi maupun media cetak selama satu tahun lamanya, dan dibiayai oleh perusahaan rokok.

“Upayakan ganti tanaman tembakau dengan tanaman lain yang bermanfaat bagi petani,” kata Ernesto, menjawab pertanyaan tentang dilema yang ada di Indonesia selama ini. Cukup banyak petani yang hidup dari menanam tembakau, dan ini selalu menjadi alasan mengapa produsen rokok melenggang aman. Pemerintah juga melihat pajak dan cukai yang disumbangkan cukup besar.

Masalahnya, dampak terhadap kesehatan pun mahal.

“Beban biaya, khususnya penyakit tidak menular akibat paparan asap rokok sangat besar. Jantung ginjal, stroke, semua ini menyedot lebih dari 70%  dana yang dikelola BPJS Kesehatan,” kata Staf Ahli Menteri bidang Hukum Kesehatan Tritarayati, dalam sebuah acara kongres ekonomi kesehatan di Yogyakarta, 28 Juli 2017.

Laman Kompas mengutip data klaim Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs sampai dengan bulan bayar Januari 2016, penyakit jantung paling banyak membutuhkan biaya pengobatan, yaitu jantung Rp 6,9 triliun. Kemudian disusul penyakit kanker Rp 1,8 triliun, stroke Rp 1,5 triliun, ginjal Rp 1,5 triliun, dan diabetes Rp 1,2 triliun.

BPJS defisit Rp 9 triliun

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain soal pentingnya dukungan pendanaan, The Elders menyampaikan tiga hal kepada Presiden Jokowi, yaitu Indonesia dipandang sebagai salah satu cerita sukses JKN, Indonesia memiliki kebijakan yang tepat untuk kesehatan masyarakat, dan karena itu Indonesia dianggap pemimpin dunia dalam JKN.

Pujian dari The Elders datang ketika publik dikagetkan dengan beredarnya informasi rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak menanggung biaya 8 penyakit katastropik termasuk kanker. Publik protes, dan bantahan pun  datang dari pihak BPJS.  

Direktur Utama BPJS Fachmi Idris mengatakan pembiayaan untuk delapan penyakit tersebut memang cukup besar, yakni 20 persen dari total pembiayaan rumah sakit. “Rata-rata hampir Rp 20 triliun,” katanya.

Tidak hanya itu, media memberitakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan data 61 juta peserta BPJS Kesehatan tidak valid. Temuan ini termuat dalam laporan BPK setelah memeriksa 51 obyek, yang terdiri atas rumah sakit umum pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta BPJS Kesehatan.

Juru bicara BPK, Raden Yudi Ramdan Budiman, mengatakan BPJS Kesehatan tak mengelola data kepesertaan secara tertib. Jika persoalan ini tak dibenahi, BPK memprediksi BPJS akan terus merugi. “Banyak ditemukan data dobel atau alamat tak ditemukan, sehingga pembayaran iuran bermasalah,” kata Raden kepada Tempo, 3 Desember 2017.

Akhir September 2017, manajemen BPJS menyampaikan bahwa empat bulan jelang tutup tahun, BPJS kekurangan anggaran Rp. 9 triliun. Ini mengakibatkan BPJS Kesehatan bisa gagal bayar klaim rumah sakit akibat defisit Rp 9 triliun.

Informasi kondisi BPJS itu tentu mengkhawatirkan, terutama bagi kelanjutan layanan bagi masyarakat luas, terutama kelompok bawah. Program JKN-KIS  diklaim telah memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar Rp 152,2 triliun. 

Program yang bergulir sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu diklaim sebagai bentuk kepedulian negara kepada rakyat.

Indonesia tertinggal

Gro dan Ernesto mengatakan, Pemerintahan Jokowi perlu mengambil tindakan segera. “Alokasi dana kesehatan yang ada belum cukup untuk menjamin keberlanjutan JKN,” kata Gro.

Berdasarkan persentase terhadap jumlah total anggaran, anggaran kesehatan sejak APBN 2016 naik menjadi 5% dari 3,75% dalam APBN-Perubahan. Akhirnya pemerintah memenuhi amanah Undang-Undang (UU) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengalokasikan 5% dari APBN untuk kesehatan.

Saat menyampaikan kebijakan strategis dalam RAPBN 2018 Jokowi memaparkan, belanja negara tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun, akan diarahkan utamanya ke pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dan mencapai masyarakat yang berkeadilan, meningkatkan efektifitas program perlindungan sosial, penajaman belanja program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

 

Data Bank Dunia menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam peningkatan anggaran kesehatan masyarakat. Berbeda dengan Thailand dan Tiongkok yang menaikkan anggaran untuk kesehatan masyarakatnya secara dramatis dalam dekade terakhir, anggaran belanja kesehatan di Indonesia cenderung minim kenaikannya.  Nyaris datar.

Belanja anggaran kesehatan naik 3-5% antara tahun 2014-2016, jauh lebih kecil  dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang dipatok senilai 15%, serta pendidikan 20%. 

Toh, The Elders melihat ada niat baik Indonesia.  “Di negara Anda, pembangunan berkelanjutan menjadi isu sentral, sementara masih ada negara lain yang bahkan tidak peduli.” Kata Gro.  

Untuk rokok, ada upaya lain. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10,04%.  Kenaikan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018.  Keputusan untuk menaikkan harga cukai rokok diambil dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, 21 Oktober 2017.

Jokowi mengatakan keputusan itu berdasarkan berbagai pertimbangan.

“Ada banyak pertimbangan, ada petani tembakau, pekerja di pabrik rokok, ada sisi kesehatan, rokok ilegal. Itu hitung-hitungannya ketemu tadi,” kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, 23 Oktober 2017, dalam sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta. Langkah baik, tapi jauh dari cukup.  

– Rappler.com