Gatot Nurmantyo: Surat mutasi Pati TNI tidak melanggar etika

JAKARTA, Indonesia – Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan surat mutasi terhadap 85 perwira tinggi jelang memasuki masa pensiun tidak dikeluarkan secara mendadak. Sebelum surat itu keluar, Gatot sudah melakukan rapat dengan para kepala staf pada 30 November lalu.

Saat itu, ia mengaku tidak diberitahu oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahwa akan dilakukan pergantian pucuk pimpinan TNI dan diisi oleh Hadi Tjahjanto.

Langkah Gatot itu disoroti oleh Komisi I DPR lantaran hal tersebut dianggap menabrak himbauan mereka. Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin sempat mengatakan selama masa transisi, Gatot sebaiknya tidak melakukan mutasi perwira tinggi.

Lalu, apa jawaban Gatot?

“Kami rapat pada tanggal 4 Desember dan saat itu kami belum tahu (sudah ditunjuk Pak Hadi). Kalau seandainya saya diberi tahu nanti akan diganti Pak Hadi dan tidak boleh lagi mengambil keputusan, tentu enggak saya lakukan. Tapi, kan saya tahunya (yang ditunjuk) Pak Hadi setelah selesai rapat dan (memberi) paraf. Kemudian saya ditelepon oleh Pak Mensesneg,” tutur Gatot di Gedung DPR pada Rabu pagi, 6 Desember.

Di dalam telepon, Mensesneg Pratikno menjelaskan sudah menyerahkan surat Presiden ke DPR. Isinya Presiden Jokowi sudah mencalonkan Hadi.

“Kemarin saya sudah menghadap Presiden. Beliau memang mengatakan sebaiknya tidak mengeluarkan (surat). Ya, saya katakan siap. Jadi, kalau tanggal 5 (Desember) atau hari ini (surat keputusan saya keluarkan) secara legalitas boleh dan tidak melanggar etika,” kata dia.

Di dalam surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor Kep/982/XII/2017 ada 85 perwira tinggi yang dimutasi. Mereka terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD. Edy pun diketahui sudah mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Jabatan Edy akan diisi oleh Mayjen TNI Sudirman yang semula menjabat sebagai Asops KSAD.

Hal lain yang menarik yaitu Gatot turut mengantar Hadi ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Ada dua makna dari sikap tersebut, yakni pertama ia menunjukkan bahwa pasca disetujui dan dilantik oleh Presiden, Gatot siap untuk dipimpin.

“Ini penting, karena dalam akademi militer antara senior dengan junior terlihat renggang. Namun, dengan adanya (kegiatan) ini KSAD dan KSAL sudah siap dipimpin Pak Hadi,” tutur dia.

Kedua, bentuk sikap yang tulus ikhlas bahwa tongkat kepemimpinan resmi beralih dari Gatot ke Hadi.

“Saya menilainya Presiden sudah sangat tepat memilih Hadi, karena Beliau sudah pernah menjabat sebagai KSAU,” katanya.

Proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Hadi hingga saat ini masih terus berlangsung. Sesi yang semula digelar terbuka, kemudian ditutup untuk publik karena tengah anggota komisi I tengah dilakukan pendalaman. – Rappler.com