Misi besar mengatasi pencemaran di Sungai Citarum

BANDUNG, Indonesia – Pada 2013, Sungai Citarum dianugerahi predikat sebagai sungai terkotor di dunia bersama sembilan sungai lainnya yang berada di berbagai negara. Predikat itu diberikan Blacksmith Institute, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York dan Green Cross, Swiss. Dasar penilaian Blacksmith Institute mengacu pada tingginya tingkat pencemaran di sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat ini. 

Predikat memalukan itu memang tidak terbantahkan. Secara kasat mata, badan Sungai Citarum dipenuhi berbagai macam sampah, mulai sampah plastik hingga bangkai hewan. Namun predikat yang diberikan oleh organisasi luar negeri itu tidak membuka mata para pejabat di Indonesia untuk segera mengatasi pencemaran Sungai Citarum.

Bertahun-tahun setelah dijuluki sungai terkotor di dunia, kondisi Citarum bukannya membaik malah semakin memburuk.

Di akhir tahun 2017, Tim Survei Kodam III Siliwangi mencatat sebanyak 20.462 ton sampah organik dan anorganik dibuang ke Sungai Citarum. Air sungai semakin jorok dengan tambahan 35,5 ton per hari tinja manusia dan 56 ton per hari kotoran ternak. Sungai Citarum telah berubah menjadi kakus raksasa.

Tidak hanya kotor, sungai sepanjang 300 kilometer ini juga sangat beracun. Hasil uji klinis Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung pada air dan ikan, ditemukan berbagai zat yang berbahaya, seperti Merkuri, Coliform, Besi, Mangan, Timbal, Sulfur, dan Klor. 

Zat kimia tersebut sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia. Padahal, air Sungai Citarum dikonsumsi oleh sekitar 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bahkan, 80 persen air minum masyarakat Jakarta bersumber dari sungai yang mengaliri 12 kabupaten kota di Jawa Barat ini. Sementara, ikan yang dikembangbiakan di Citarum juga dipasarkan ke berbagai daerah, terutama Kota Bandung dan Jakarta.

Zat kimia di Sungai Citarum dibawa oleh limbah cair yang dibuang pabrik tanpa melalui proses pengolahan air limbah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat mendata sebanyak 90 persen dari 3.236 industri tekstil di sepanjang Sungai Citarum tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang kemudian membuang limbahnya ke aliran sungai. Tercatat 340 ribu ton limbah cair dibuang ke Sungai Citarum setiap harinya yang mengakibatkan airnya berwarna-warni. Indah tapi sangat beracun.

Parahnya lagi, ditemukan berbagai bakteri berbahaya. Selain bakteri E-Coli yang berasal dari tinja manusia dan kotoran ternak, uji laboratorium juga menemukan bakteri yang sangat berbahaya, yaitu Pseudomonas Aeroginosa yang bila menginfeksi manusia bisa menimbulkan penyakit meningitis, radang selaput mata, dan radang saluran kemih. Keberadaan bakteri ini cukup mengherankan karena biasanya bakteri tersebut beredar di lingkungan rumah sakit. Bakteri itu diduga dibawa limbah medis yang dibuang ke Sungai Citarum. 

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) menemukan limbah medis yang dibuang ke Sungai Citarum, antara lain berupa kantong darah HIV Aids, potongan tubuh manusia, dan alat medis bekas pakai.

Presiden turun tangan

Pemerintah daerah bukannya berdiam diri atas kondisi pencemaran Sungai Citarum. Pada 2013, Pemerintah Jawa Barat sempat membentuk Forum DAS Citarum guna memperbaiki kualitas air di sungai yang bermuara di Situ Cisanti.  Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan waktu itu memasang target air Sungai Citarum bisa diminum di tahun 2018. 

Tapi cita-cita itu hingga kini belum terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan melalui berbagai program, dengan nama yang terus berubah, dari Forum DAS Citarum kemudian berganti nama menjadi Citarum Bestari pada 2014. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga membentuk Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk melaksanakan program revitalisasi sungai yang memiliki luas 12 ribu kilometer persegi ini.

Dana yang digelontorkan pun  tidak sedikit. Dalam kurun 30 tahun, sekitar Rp 4,5 triliun telah terserap untuk proyek-proyek Sungai Citarum. Namun, Sungai Citarum malah semakin kotor.

“Kami mengusahakan pemulihan terus-terusan setiap tahun dari berbagai pihak.  Tentu dampaknya ada, meskipun dipandang kecil dampak itu. Dampak yang sudah terlihat nyata, pengurangan sampah kasat mata. Tapi sampah limbah industri masih sangat luar biasa, ini menunjukkan bahwa industri tidak memgolah limbah dengan baik,” kata Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan usai menggelar rapat koordinasi Citarum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Kondisi Sungai Citarum yang masih tercemar berat mendorong Presiden Joko “Jokowi” Widodo turun tangan langsung. Jokowi menilai persoalan Citarum belum berhasil diatasi lantaran kerja setiap lembaga, pemda, dan pemerintah pusat belum terintegrasi. Pernyataan ini seperti menegaskan, berbagai program yang diluncurkan untuk mengatasi pencemaran Citarum beberapa tahun ke belakang, dinilai gagal.

“Kuncinya ada di integrasi. Semua kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, harus semuanya. Kami harapkan, integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, betul-betul nyata dan bisa kita kerjakan di lapangan, Saya kira, ini menyangkut generasi kita ke depan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Sungai Citarum di Kantor Balitbang Permukiman Kementrian PUPR pada Selasa, 16 Januari lalu.

“Kalau ini bisa kita integrasikan, perkiraan saya tujuh tahun ini bisa kita selesaikan dengan baik.”

Tujuh tahun memang bukan waktu yang sebentar, tapi untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum yang memiliki masalah sangat kompleks, pemerintah merasa perlu bergegas. Secara marathon, pemerintah dan semua pihak terkait menggelar rapat koordinasi membahas berbagai langkah strategis. Jokowi sendiri mengaku telah mengikuti rapat koordinasi Citarum sebanyak 14 kali di awal tahun 2018 ini.

“Tujuh tahun memang waktu yang sangat panjang, tapi apa pun harus kita kerjakan,” tutur Jokowi di hadapan sejumlah tokoh masyarakat pemerhati Sungai Citarum. 

Jokowi kemudian memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin program revitalisasi Sungai Citarum. Luhut membawahi langsung Gubernur Jawa Barat yang bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas. 

Sebagai koordinator, Luhut menargetkan lima tahun ke depan, air Sungai Citarum bisa diminum.

“Lima tahun ini kita lihat. Paling tidak lima tahun ini (airnya bisa diminum), yang awal ini. Lima tahun, kita berharap nanti airnya sudah makin baik, industri sudah punya IPAL-nya, sehingga orang sudah punya MCK jadi tidak buang kotoran ke sungai,” kata Luhut.

Pemerintah, lanjut Luhut, akan memberikan solusi penyediaan IPAL bagi pabrik yang belum memilikinya. Rencananya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Perindustrian, akan membangun IPAL dalam satu area untuk menampung limbah cair dari puluhan pabrik.

“Ya harus bikin. Menteri Perindustrian yang buat. Mungkin nanti, beberapa puluh industri dibikin satu areanya di situ, dan mereka bayar,” ujarnya.

Program revitalisasi Citarum kali ini juga melibatkan seluruh walikota dan bupati yang wilayahnya dialiri Sungai Citarum. Steakholder lainnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS), BBWS Citarum, PTPN, Perhutani, dan Balai Konservasi Sumber Daya Air (BKSDA), pun dilibatkan.

Sementara gubernur dibantu oleh Pangdam III Siliwangi yang bertanggung jawab dalam penataan ekosistem dan Kapolda Jawa Barat dalam hal penegakan hukum.  Berbagai elemen masyarakat turut dilibatkan, seperti tokoh adat, budayawan, ahli hukum, aktivis dan relawan, serta mahasiswa dan akademisi. 

Menindak pabrik nakal

Presiden Jokowi telah menegaskan, pabrik yang membuang limbahnya ke Sungai Citarum ditindak tegas. Meski diawali dengan langkah persuasif.

“Terus saja (lakukan) pendekatan sehingga ada solusi pada pabrik-pabrik yang ada. Tetapi kalau memang sulit mengikuti, penegakan hukum yang tegas harus kita lakukan, supaya ini tidak keterusan,” ujar Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menyatakan akan turun menindak para pengusaha yang nakal. Ia bertekad membereskan persoalan hukum yang terkait pencemaran Citarum. Wiranto bahkan mengancam akan menutup pabrik yang bandel.

“Ternyata masalah hukum dalam penanganan Citarum ini sangat besar juga. Maka saya akan mengawal dari sisi hukum sehingga perusahaan, calo, pemalak, pungutan liar, yang enggak beres-beres itu, segera kita bereskan,” katanya.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto menyatakan komitmennya dalam menegakkan hukum bagi para pencemar Citarum, bersinergi dengan Kementrian Lingkungan.

“Saya berkomitmen, kalau memang nanti ada pelanggaran, tentunya kita akan sama-sama melakukan penegakan hukum. Biarlah saya dianggap kejam,” ujar Agung.

Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Doni Monardo menyatakan kegeramannya terhadap para pengusaha pabrik yang seringkali lolos dari jeratan hukum, meski telah terbukti mencemari Citarum. Tapi ke depan, Doni menegaskan tidak ada ampun lagi bagi pelaku pencemar Sungai Citarum.

“Jadi ke depan, mohon maaf, jangan lagi ada istilah-istilah yang membuat kita repot menegakkan hukum. Sudah tahu jelas salah, buktinya ada, bukti otentik laboratorium jelas, kuat, masa orang melanggar tidak bisa kita apa-apakan.  Sementara sebagian dari pemilik ini bukan berdomisili di Jawa Barat, tapi di negara lain,” kata Doni yang berencana memasang CCTV untuk menangkap para pembuang limbah.   

Lebih lanjut, Doni mengatakan, Kodam III Siliwangi telah bergerak melakukan penataan di Situ Cisanti yang merupakan hulu Sungai Citarum. Kondisinya rusak parah dimana kawasan hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Doni menyebutkan seluas 2.670 hektar hutan dalam kondisi sangat kritis, sementara sekitar 212 ribu hektar terancam kritis. 

Kondisi kawasan hutan yang kritis mengakibatkan pendangkalan Sungai Citarum.  Tanah-tanah yang tergerus hujan karena hutan gundul mencapai 8 juta ton per tahun sehingga menyebabkan sedimentasi dan mengakibatkan banjir di Majalaya, Banjaran, dan Dayeuhkolot.

Dalam menjalankan tugasnya, Doni mengaku telah menerjunkan 22 perwira berpangkat kolonel. Setiap kolonel memimpin satu cluster yang dibagi berdasarkan wilayah di sepanjang sungai Citarum, mulai dari Situ Cisanti, hingga Muara Buaya.

“Untuk pertama kali dalam sejarah operasi militer, selain perang, di wilayah Jawa Barat akan melibatkan perwira menengah dengan pangkat kolonel,” kata Doni.  

Apa yang membuat revitalisasi Sungai Citarum harus segera dilakukan? Sebab, fungsi Sungai Citarum sangat vital dan strategis di mana airnya dikonsumsi oleh 80 persen penduduk Jakarta, dan mengairi  sekitar 420 ribu hektar sawah. Penduduk memanfaatkannya juga sebagai tempat budidaya ikan tawar. Yang paling penting adalah pemasok listrik Jawa Bali sebesar 1.888 megawatt.

“Ini akan menjadi isu global, kalau kita tidak segera menanganinya karena korban yang ditimbulkan masalah ini akan sangat besar,” kata Doni. – Rappler.com