Dari Cikeas: Ini penjelasan SBY tentang dokumen TPF Munir

 

JAKARTA, Indonesia (Update) – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi janjinya untuk memberikan penjelasan terkait dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM Munir. 

Dalam penjelasan yang dilakukan di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, pada Selasa siang, 25 Oktober ini, SBY mengatakan dirinya terus mengikuti isu ‘hilangnya’ dokumen hasil investigasi TPF tersebut.

Menurut SBY, isu yang sebelumnya masih dalam koridor hukum, kini telah bergeser menjadi isu politik. “Saya amati terus terang ada yang bergeser, yang tadinya legal isu menjadi bernuansa politik,” kata SBY di Cikeas, Selasa 25 Oktober.

Karena itu selama dua pekan ini SBY mengundang para pejabat di masanya yang terkait dengan kasus pembunuhan munir untuk berdiskusi. Ia ingin menjawab tudingan yang menganggapnya telah menghilangkan dokumen TPF dengan data dan fakta. 

“Saya memilih untuk tidak reaktif dan tidak mau saya menjawab asal-asalan. Saya memilih bersama dengan mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama saya untuk mempersiapkan jawaban yang lengkap dan utuh,” kata SBY.

SBY mengatakan pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir adalah kejahatan serius dan mencoreng demokrasi. Karena itu kasus ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. 

Menurut SBY, pemerintahannya telah menindaklanjuti hasil temuan TPF dan telah memerintahkan penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. “Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah yang juga serius,” kata SBY.

Pada kesempatan tersebut SBY juga menyatakan dukungnanya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mengungkap kasus Munir jika kasus ini dianggap masih belum tuntas. 

“Saya mendukung langkah Presiden Jokowi jika memang akan melanjutkan penegakkan hukum ini, jika memang ada yg belum selesai,” kata SBY.  

Salinan dokumen Tim TPF Munir ditemukan

Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi yang melanjutkan konferensi pers di Cikeas membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebutkan mantan Presiden SBY telah menghilangkan dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian aktivis HAM Munir.

“Sangatlah tidak benar jika laporan TPF munir itu sengaja dihilangkan, tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan dokumen itu,” kata Sudi di Kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, Selasa 25 Oktober 2016.

Menurut Sudi, selama dua pekan ini, SBY bersama sejumlah mantan pejabat yang terkait dengan kasus kematian Munir beserta mantan anggota TPF telah menelusuri keberadaan dokumen tersebut. 

Sudi membenarkan jika dokumen hasil investigasi Tim TPF Munir telah diserahkan oleh Tim TPF kepada mantan Presiden SBY pada akhir Juni 2005. Saat itu ada enam eksemplar dokumen yang diserahkan ke SBY.

“Naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY, naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait,” kata Sudi melanjutkan. Namun setelah itu tidak diketahui di mana keberadaan naskah asli dokumen TPF.

SBY dan tim, kata Sudi, terus mencari keberadaan naskah-naskah tersebut di simpan. Tidak mudah, karena sejak dokumen itu diserahkan hingga saat ini, telah terjadi tujuh kali pergantian Kapolri, empat kali pergantian Jaksa Agung, lima kali pergantian pejabat BIN, dan lima kali pergantian Menteri Hukum dan HAM. 

Namun, Sudi melanjutkan, salinan dokumen tersebut akhirnya ditemukan. Sudi menunjukkan salinan dokumen tersebut kepada wartawan yang hadir di Cikeas. Ia memastikan salinan isi dokumen sesuai dengan dokumen aslinya.

“Kami lakukan penelitian termasuk melibatkan mantan ketua dan anggota Tim TPF diyakni bahwa copy ini sesuai dengan naskah asilnya,” kata Sudi. Selanjutnya salinan naskah dokumen itu akan dikirim ke Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretaris Negara.   

Mengenai keberadaan naskah asli Tim TPF, Sudi mengatakan SBY dan tim akan terus mencarinya. Ia menduga dokumen tersebut terselip di antara dokumen-dokumen lain yang pernah diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada akhir pemerintahan SBY.  

Sebab, Sudi melanjutkan, sebelum pemerintahan SBY berakhir, dokumen-dokumen penting selama 10 tahun pemerintahan SBY telah dikumpulkan dan diserahkan ke ANRI. “Jumlahnya ada berapa truk itu arsip-arsip. Mungkin bisa dicari apakah laporan Tim TPF itu ada di dalam dokumen-dokumen itu,” kata Sudi. 

Menampik keterlibatan Hendropriyono

Dalam pernyataannya hari ini, Sudi Silalahi juga memastikan jika mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Munir.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi dan terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak diketemukan keterkaitan dengan sudara AM Hendropriyono,” kata Sudi dalam salah satu kesimpulannya.

Selain itu Sudi juga mengatakan Presiden SBY saat itu tidak membuka dokumen hasil TPF Munir kepada publik karena ketika itu dokumen tersebut masih berstatus pro justitia. “Masih digunakan untuk kepentingan penyidikan,” kata Sudi.

Kini, Sudi melanjutkan, dokumen tersebut sudah bisa dibuka ke publik. Apalagi Komisi Informasi Pusat juga telah memerintahkan pemerintah untuk membuka dokumen tersebut.—Rappler.com