Freeport Indonesia dukung divestasi melalui pasar modal

JAKARTA, Indonesia – Manajemen PT Freeport Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam negosiasi perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang yang beroperasi di Timika, Papua itu. 

“Kami sudah bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Pak Jonan. Intinya negosiasi tengah berjalan intensif,” kata Chappy Hakim, kepada sejumlah editor media, Rabu (23/11). Akhir pekan lalu, manajemen Freeport McMoran, induk PT FI, menunjuk mantan Kepala Staf AU Chappy Hakim sebagai presiden direktur Freeport Indonesia.

Penunjukan Chappy Hakim sudah dikonsultasikan dengan pemerintah RI dan tengah menunggu keputusan pemegang saham. Namun, Chappy yang selama ini dikenal sebagai ahli penerbangan itu sejak tiga bulan terakhir sudah mendalami seluk-beluk pengelolaan perusahaan raksasa pertambangan dunia itu.

“Dalam dunia aviasi aspek terpenting adalah kualitas sumberdaya manusia, dalam hal disiplin terutama, karena berkaitan dengan faktor safety atau keamanan. Saya mendapati hal yang sama berlaku di industri pertambangan,” ujar Chappy.

Proses negosiasi yang dilakukan menyangkut beberapa aspek, termasuk yang paling santer dibahas adalah kewajiban membangun fasiliitas pemurnian mineral (smelter). Menurut Chappy, membangun smelter butuh investasi sedikitnya US$ 3 miliar, waktu tiga tahun, dan operasional kapasitas penuh sekitar 10 tahun. 

“Kami juga memikirkan lokasi yang paling tepat tidak hanya dalam hal pemurnian, melainkan juga bagaimana memanfaatkan limbah tailing dalam proses pengolahan mineral,” kata Chappy.

Selasa (22/11), Menteri ESDM Ignasius Jonan menerima kunjungan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan Chappy. Menurut Jonan, dalam pertemuan itu Freeport sepakat membangun smelter dalam lima tahun ke depan dan melakukan divestasi saham.

Negosiasi juga dilakukan menyangkut batas akhir ekspor mineral mentah. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), perusahaan tambang dilarang ekspor mineral sejak 2014.  Kebijakan ini  untuk mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri.

Meskipun demikian, pemerintah masih memberi kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen membangun smelter. Relaksasi diberikan pemerintah hingga  12 Januari 2017. Syaratnya, perusahaan harus membangun smelter.

Masalahnya, menjelang berakhirnya relaksasi pada Januari 2017, banyak yang belum menyelesaikan pembangunan smelter, termasuk  PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

“Bisa dikatakan, ini seperti antara ayam dan telur, mana yang duluan?  Pembangunan smelter perlu dana besar. Investor tentu menanyakan kepastian perpanjangan kontrak karya pasca 2021, sebelum mengucurkan dana untuk membangun smelter. Selama ini diskusinya demikian. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kami akan penuhi peraturan yang berlaku di Indonesia,” ujar Chappy.

Divestasi saham  Freeport Indonesia melalui pasar modal

Mengenai divestasi saham, sudah ada tanda-tanda titik temu antara pemerintah Indonesia dengan pemegang saham Freeport. “Manajemen Freeport mendukung divestasi saham lewat pasar modal. Induk perusahaan Freeport kan juga perusahaan publik,” kata Chappy. Divestasi kemungkinan besar dilakukan di pasar modal Indonesia.

“Sekarang tinggal valuasi harga saham Freeport. Kalau hasilnya menarik untuk divestasi lewat IPO, kemungkinan akan dilakukan. Apalagi pemerintah sudah menyampaikan sikapnya,” 

Menteri Jonan mengatakan erkait pelaksanaan divestasi saham, pemerintah dan Freeport masih berunding. “Secepatnya. Ini timnya lagi duduk untuk bicara kita mesti menawarkan ke mana siapa yang mau, apakah BUMN,” kata dia, kepada media, usai bertemu petinggi Freeport.

Menurut Chappy, Freeport tengah melakukan kalkukasi prospek dan rencana bisnis, aspek finansial, dan valuasi harga saham untuk penawaran harga saham ke publik (IPO). “Varian penentuan harga kan banyak. Tapi, IPO adalah solusi yang mungkin ditempuh,” ujar Chappy.

Saat ini  divestasi saham Freeport Indonesia tercatat  9,36 persen dari 30 persen  yang disepakati. Rencana divestasi lanjutan tahun ini adalah  10,64 persen dan hingga tahun 2019 mencapai 30 persen. Divestasi 10,64 persen tahun ini terganjal  masalah harga. Freeport McMoran, menyodorkan harga US$ 1,7 miliar. Pemerintah menganggap harga ini terlalu mahal. –Rappler.com