Ketika Wapres Jusuf Kalla dituding anti Cina

 

JAKARTA, Indonesia – “Kalau JK mendukung sikap SARA, tidak mungkin dia bisa menyukseskan perdamaian di Maluku, Poso, Aceh dan lain-lain. Saya kenal JK sudah 50 tahun. Sejak kenal dia, dalam pergaulan sehari-hari saya tidak pernah merasakan JK punya sikap SARA, berdasarkan suku, agama dan ras. Tidak ada. JK adalah teman terbaik dalam hidup saya, baik sebagai pimpinan mahasiswa, pengusaha, dan JK sebagai pejabat.”

Sofyan Wanandi akhirnya buka suara. Ketua Tim Ahli di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu tengah berada di New York, AS, ketika saya mengontak dia melalui pesan pendek, Minggu malam 21 Mei 2017. Sofyan Wanandi adalah salah satu tokoh pendiri lembaga pemikir (think-tank) CSIS, aktivis mahasiswa 1966, pernah menjabat ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), pula seorang taipan Tionghoa dan pernah memimpin Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).  

Dari arsip media massa kita bisa melihat sosok Sofyan selalu bersama JK sejak laga Pemilihan Presiden 2009. Saat itu JK yang dicalonkan Partai Golkar sebagai capres, berpasangan dengan Wiranto dari Partai Hanura. Di mana ada JK, di situ ada Sofyan, lengkap dengan jaket kuning Golkar dalam kegiatan kampanye.  Sofyan terus mendampingi JK saat Pilpres 2014, ketika JK menjadi cawapres Joko Widodo alias Jokowi. “Saya cukup sensitif memilih teman, apalagi dalam hal sikap SARA,” ujar Sofyan.

Sepekan terakhir sebagian warganet membahas isu yang mengatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur Jakarta, karena Ahok  berasal dari etnis Tionghoa, beragama non muslim pula. JK mengakui bahwa dirinya mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. “Karena saya sebagai wapres juga ada hak untuk memilih dan dipilih. Jadi saya punya hak untuk memilih orang,” kata JK.

Gara-gara mendukung Anies-Sandi, isu bahwa JK anti Cina  beredar. Ketikkan saja kata itu di mesin pencari, kita akan diarahkan ke sejumlah artikel terkait. “Masalahnya di mana?  Biasa-biasa saja itu,” kata Wapres JK kepada wartawan yang meliput syukuran ulang tahun ke 75 tahun, pada 15 Mei 2017 di kediaman dinas wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta. “Karena saya sebagai wapres juga ada hak untuk memilih dan dipilih, jadi saya punya hak untuk memilih orang,” kata JK.

Pasca Pilkada DKI Jakarta yang dimenangi pasangan Anies-Sandi, tudingan ke JK menguat. Berbagai analisis bertebaran, mayoritas mengatakan bahwa Ahok dan Djarot kalah di putaran final karena isu SARA. JK yang menjadi pemimpin Dewan Mesjid Indonesia, misalnya, dianggap tidak mencegah penggunaan mesjid, yang sebagian dimanfaatkan menyampaikan pesan agar umat Islam jangan memilih pemimpin yang bukan beragama Islam.

(BACA : Putusan Pengadilan Tak Menyenangkan Semua Orang).

Saat JK diundang menyampaikan pidato mengenai Islam yang moderat di Universitas Oxford, Inggris, Kamis 18 Mei 2017, ada WNI yang demo protes ke JK. Rencana itu sempat beredar di kalangan media juga. Demo protes itu ternyata hanya diikuti segelintir peserta. JK menyampaikan pidato berjudul “Middle Path of Islam”, dan sempat menyinggung kasus hukum yang dialami Ahok.

Alasan Mendukung Anies-Sandi

Soal lain adalah keterlibatan Erwin Aksa, keponakan JK, yang berperan penting dalam memberikan dukungan tambahan bagi kemenangan Anies-Sandi di putaran final. Erwin Aksa adalah putra pengusaha Aksa Mahmud. Erwin aktif di organisasi pengusaha Kadin dan Hipmi, juga aktif di Golkar. Secara resmi, Partai Golkar yang diketuai Setya Novanto mendukung pasangan Ahok-Djarot.  

Tapi Erwin bekerja keras menggaet dukungan pengusaha terutama kalangan Hipmi, agar mendukung Anies-Sandiaga. Dukungan Erwin dan jaringan Hipmi tidak mengherankan, karena Sandiaga pernah menjadi ketua organisasi pengusaha muda Indonesia itu.

Kepada media, JK mengakui ikut terlibat karena memiliki tanggung jawab pada negeri ini agar berjalan baik. Menurutnya, sosok Anies-Sandi tergolong moderat. Lagipula Jokowi pun sudah mengenal Anies dengan baik, karena pernah terlibat dalam timses di Pilpres 2014. “Rakyat itu, masyarakat siapa pun di antara kita ada hak asasinya sangat penting. Hak untuk memilih dan dipilih. Saya juga punya pandangan bagaimana negeri ini berjalan baik dan aman dan moderat,” kata JK di Istana Wapres, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 4 Mei 2017.

Informasi campur-tangan JK menyodorkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur ke Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera  awalnya datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni di putaran pertama Pilkada Jakarta. Pasangan Agus dan Silvy tersingkir di putaran pertama. Belum jelas mengapa Zulkifli membocorkan campur-tangan JK ke publik.

Chairani, putri JK, melampiaskan kekecewaannya atas tudingan kepada ayahnya melalui akun Path. “Baru-baru ini paling parah adalah, ada yang memfitnah dirinya (maksudnya JK), semasa muda pernah membakar gereja, Astagfirullah. Kenapa ya ada sekelompok orang yang tega membuat berita seperti itu? Justru yang paling menempel diingatan saya adalah sewaktu timbul kerusuhan pembantaian kaum Tionghoa di Makassar tahun 1997.”

Chairani menceritakan bahwa ayahnya, JK, mempersilahkan rumah mereka di Makassar dijadikan sebagai tempat persembunyian para tetangga yang kebetulan mayoritas orang Tionghoa. “Saya saksinya ketika tetangga kami diam-diam masuk bersembunyi di rumah kami karena ketakutan akan diganyang oleh masyarakat,” kata Chairani.

JK mengaku tak pernah mengikuti debat di media sosial termasuk yang menyeret namanya. “Tadi pagi saya diperlihatkan oleh Sofyan dan Uceng yang menyatakan bahwa saya mengatakan daripada kirim bunga lebih baik kasih ke anak yatim apa gunanya bunga-bunga sepanjang jalan itu kan. Kapan saya ngomong itu?” kata JK, saat bertemu komunitas media di kantornya di Jakarta, Jumat 28 April 2017. 

Sofyan adalah Sofyan Wanandi. Uceng adalah nama panggilan Husain Abdullah, staf khusus wapres bidang informasi dan komunikasi. Dalam pertemuan itu, JK meresmikan beroperasinya Jaringan Wartawan Anti Hoax. “Saya ini korban hoax  juga,” ujar JK sambil tertawa.

Retak Hubungan dengan Jokowi?

Posisi politik JK dalam pilkada Jakarta tak urung memicu dugaan renggangnya hubungan JK dengan Presiden Jokowi. Kisah bahwa JK sebagai wapres bertindak sebagai matahari kembar di pemerintahan muncul. Kisah yang sama pernah muncul di era pertama pemerintahan SBY-JK, 2004-2009. SBY dan JK kemudian berpisah jalan di Pilpres 2009.  

Dari percakapan di media sosial pula, pendukung Jokowi dan Ahok menganggap sudah sepantasnya JK berada satu barisan dengan Jokowi. Masalahnya, secara resmi Jokowi tak pernah mengumumkan kepada siapa dia berpihak dalam pilkada Jakarta. Orang tentu sah saja memiliki dugaan bahwa Jokowi berpihak kepada Ahok, mengingat Ahok adalah pasangan Jokowi dalam Pikada Jakarta 2012.

Selain itu, Jokowi dan JK memang berasal dari parpol yang berbeda. Jadi kalau sekali waktu berpisah jalan dukungan sebenarnya hal yang wajar. Tengoklah dalam pilkada, parpol yang berkoalisi di satu daerah mendukung calon yang sama, bisa berpisah jalan dan berhadapan di daerah lainnya. Yang penting JK mendukung penuh pelaksanaan program Nawa Cita yang mereka canangkan sejak kampanye. 

JK, misalnya, diminta Presiden Jokowi untuk memimpin rapat pembahasan restorasi lahan gambut sampai rapat terbatas soal listrik. Pekan lalu program restorasi lahan gambut di Indonesia mendapat pujian dari  badan PBB untuk lingkungan hidup.  

Ada khawatiran bahwa JK dan keluarganya memiliki kepentingan bisnis. Potensi konflik kepentingan? Pertanyaaan yang sama bisa diajukan ke Jokowi yang juga memiliki perusahaan. Kepada Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan yang memiliki bisnis.  Kepada sejumlah menteri di kabinet Jokowi memiliki latar belakang pengusaha. Kalau kita percaya bahwa mereka semua sudah meninggalkan kepentingan bisnisnya, dan fokus kepada kepentingan negara, bukankah hal itu berlaku untuk semua? Kalau ada yang coba-coba, kita serahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Isu renggangnya hubungan kedua pemimpin itu merebak bersamaan dengan meningkatnya tensi di antara kelompok masyarakat, termasuk yang terbaru di Pontianak. Ini yang bahaya, jika dibiarkan berkeliaran.

Presiden Jokowi nampaknya memahami ancaman perpecahan yang terjadi, dan pentingnya meredam isu yang tumbuh cepat secara liar.  “Stop, sudah hentikan sekarang saling menjelekkan. Saling menghujat. Saling memfitnah, hentikan. Kita harus maju ke era yang lebih produktif, ke era yang lebih optimistis,” kata Jokowi di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017.  

Di Base Ops Halim, Jokowi dan Ibu Negara Iriana dilepas oleh Wapres JK dan Ibu Mufidah untuk menuju ke Riyadh, Arab Saudi, untuk menghadiri Konperensi Tingkat Tinggi Islam-Amerika. Foto Jokowi dan JK yang didampingi istri masing-masing, bersalaman dan tertawa ceria, seolah mengirimkan pesan bahwa hubungan kedua pemimpin baik-baik saja.

“Pada dasarnya hubungan Presiden dan Wakil Presiden sangat baik sekali, tidak ada apa-apa, kalau kemudian katakanlah ada mempersepsikan, menurut saya salah sekali. Presiden dan Wapres itu dwitunggal yang bersama-sama, dan mereka dalam menjalankan kepemimpinan selalu bersama-sama,” ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, kepada wartawan di Istana, Senin 22 Mei 2017.

Pramono melanjutkan keterangannya. “Tidak ada ruang bagi siapapun untuk memecah itu dan kami yakin dalam kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak JK mudah-mudahan legacy atau sistem yang ditinggalkan itu menjadi sangat baik dan itu terbukti dengan pengakuan dunia terhadap Indonesia saat ini yang begitu tinggi di forum internasional sampai dengan rating membaik, kemudian investasi berbondong-bondong, dan kepala negara yang hampir sebulan rata-rata tiga kali. Ini menunjukkan Indonesia sedang menjadi darling-nya dunia,” kata Pramono Anung.

Untuk sementara waktu kita boleh lega dengan foto akrab penuh tawa dan penjelasan sekretaris kabinet, sosok yang mengenal  dekat kedua pemimpin. Tapi dinamika politik 2018 dan 2019 tak menutup kemungkinan gosip retak hubungan muncul lagi.  

Yang paling dikhawatirkan tentunya jika ketegangan politik di tingkat elit merambat ke akar rumput. Ini yang tidak kita inginkan.  Yang bisa mencegah itu terjadi hanya Jokowi dan JK.  Mereka harus lebih dahulu bersatu, sebelum berupaya mempersatukan rakyat Indonesia. – Rappler.com.