Tiga Tahun Jokowi-JK, melaksanakan tiga nasihat Presiden Xi Jinping

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Tiga Tahun Jokowi-JK, melaksanakan tiga nasihat Presiden Xi Jinping

EPA

Paket Ekonomi dianggap belum mampu menggerakkan investasi

Melihat perkembangan provinsi di Tiongkok, kian meyakinkan saya mengapa Presiden Joko “Jokowi” Widodo seakan ‘ngebut’ mengejar pembangunan infrastruktur. Tiga tahun terakhir saya berkunjung ke Negeri Tirai Bambu, mengunjungi kota-kotanya, dari Beijing, Shanghai, Hangzhao sampai Urumqi di Xinjiang.  

Pembangunan infrastruktur dan transportasi publik yang masif menghubungkan kota-kota.  Menggerakkan perekonomian. Menggenjot pariwisata sebagai sektor yang memiliki efek banyak ke sektor ekonomi.

Kota Xiamen, yang merupakan ibukota Provinsi Fujian misalnya, dibangun dan ditata menjadi kota modern sekitar setengah abad lalu. Kita bisa melihat dari ratusan pohon Beringin yang ditanam rapi di seputar kota dan di area Siming, pusat kota yang juga tempat pelabuhan ferry ke berbagai tempat.

Tak lama setelah menjadi Presiden, pada 20 Oktober 2014, Jokowi berkunjung ke Tiongkok untuk menghadiri pertemuan puncak Pemimpin APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), November 2014.  Di sana, Jokowi sempat mengaku meminta nasihat dari Presiden Xi Jinping bagaimana tip sukses Tiongkok.

Presiden Xi memberi Jokowi tiga hal yang menjadi kunci memimpin negeri. Pertama, soliditas parpol pendukung.  Kedua, pemerintah punya gagasan dan visi jangka panjang.  Jangan ganti pemerintah, ganti kebijakan. Tiongkok punya perencanaan yang panjang, 50-100 tahun. Ketiga, pembangunan infrastuktur yang masif untuk konektivitas antar pulau dan provinsi.  

Jokowi mengatakan, Presiden Xi mengingatkan dia untuk membuat keputusan politis dalam membangun infrastruktur.

Tiga tahun berlalu, dua nasihat sudah dijalankan dan menurut saya Pemerintahan Jokowi-JK punya nilai plus di sini. Menyatukam parpol. Praktis saat ini tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) yang di barisan oposisi. 

Partai Demokrat yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pendahulu Jokowi, selalu mengatakan netral.  Nasihat ketiga pun sudah dijalankan.

Jokowi dan JK satu suara soal pembangunan infrastruktur, termasuk membangun listrik.  Bahkan membangun kereta api cepat yang pertama, jurusan Jakarta-Bandung, Jokowi memilih bermitra dengan Tiongkok (BACA: Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, pertaruhan reputasi Jokowi-Xi Jinping)

Trans-Papua dirampungkan, melanjutkan pembangunan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada banyak proyek yang terkendala masalah pembebasan lahan pemerintahan sebelumnya, dilanjutkan dan sebagian bakal rampung. Termasuk jalan tol Bekasi, Cawang- Kampung Melayu yang belakangan jadi tempat saya olahraga di akhir pekan, karena punya trotoar yang nyaman di sepanjang jalur jalan Kalimalang.

Nilai plus lain datang dari program Tax Amnesty. Meskipun dana yang masuk tidak sesuai target, senilai Rp 165 triliun, program ini dianggap sangat bermanfaat memperluas basis pajak, menambah jangkauan aparat pajak ke warga negara yang selama ini belum membayar pajak.  

Tentu saja ada keluhan, karena setelah mengikuti amnesti pajak, kini pengusaha termasuk UMKM dikejar-kejar. Padahal situasi ekonomi melemah, ditandai dengan banyaknya usaha yang tutup.  

Tapi, harus diakui ini program amnesti pajak paling sukses di dunia. Dalam tiga bulan pertamanya, Agustus sampai Oktober 2016,  Indonesia berhasil mencapai uang tebusan Rp 97,2 triliun, deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi yang mencapai Rp 137 triliun. 

Angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian program amnesti pajak yang dilakukan di negara lain seperti India yang mencapai Rp1,4 triliun, Afrika Selatan Rp 2,8 triliun, Chile Rp 20,7 triliun dan Spanyol Rp 15,5 triliun.

Untuk menarik investasi, Jokowi-JK giat meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi. Tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK, ada 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah diluncurkan, ratusan peraturan pelaksanaan menyusul paket-paket ini.

Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16 mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Tujuannya, untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik.   

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi daring, waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai pemberi izin dan belum melayani.

Selain itu, beberapa indikator juga menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi, meski tumbuh tetapi masih di bawah target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kendati Indonesia sudah masuk sebagai negara layak investasi, namun realisasi dan kecepatan untuk mulai berusaha belum seperti yang diharapkan.

Data Kemenko menunjukkan investasi dunia ke Indonesia masih rendah (1,97% ) dengan rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar US$ 1.417,58 miliar. Capaian target rasio investasi sebesar 32,7% pada 2012-2016, di bawah target Rencana Jangka Menengah dan Panjang Nasional (RPJMN) sebesar 38,9%  pada tahun 2019.

Soal investasi, memang tidak 100% kendali ada di tangan pemerintah pusat. Kelambatan birokrasi di daerah masih jadi keluhan.  

INFRASTRUKTUR. Penampakan Pelabuhan Ferry Xiamen di Tiongkok. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

Pemerintahan Jokowi-JK memulai dengan membuat momentum yang baik, mengalihkan subsidi energi ke pembangunan. Upaya membongkar praktik tidak efisien dalam pengadaan bahan bakar dilakukan.  

Saat pidato kenegaraan 16 Agustus 2017, secara khusus Jokowi mengatakan soal keberaniannya membubarkan Petral

Tantangan masih besar, datang dari ketidakpastian global maupun masalah di dalam. Situasi politik yang cenderung memanas, serta kegamangaan Jokowi meredakan gaduh yang muncul dari kabinetnya sendiri, mempengaruhi tindakan “wait and see” dari investor.  Ini juga sempat menjadi keluhan Jokowi.

Memasuki tahun ke-4 pemerintahnnya, gaduh ini diperkirakan tak bakal mereda. Tahun politik di mulai pada 2018. Sementara, Jokowi-JK masih harus membuktikan apakah target ekonomi yang dia canangkan akan tercapai. Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2018.

Kepuasan terhadap kinerja ekonomi Jokowi-JK juga paling rendah dibandingkan dengan bidang politik dan keamanan, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial. Survei yang dilakukan Kompas menunjukkan bahwa pada Oktober 2017, kepuasan terhadap pemerintah , di bidang ekonomi 55,2%, bidang politik dan keamanan 76,4%, penegakan hukum 61,0% dan kesejahteraan sosial 72,8%. 

Kita juga bisa mengecek pelaksanaan 63 janji kampanye Jokowi-JK di sini.  

Tiongkok berlari cepat dalam pembangunan dengan biaya mahal.  Demokrasi politik. Pembebasan lahan tak pernah jadi kendala karena di negeri ini, semua aset milik negara.  

Pembangunan infrastruktur Jokowi-JK berpotensi meminggirkan sebagian rakyat, termasuk petani, dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ini yang disoroti Amnesty International Indonesia. Tantangan lain, yang tak bisa dipelajari Jokowi dari sahabatnya, Presiden Xi Jinping. – Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!