Berita hari ini: Senin, 17 Oktober 2016

Halo pembaca Rappler,

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 17 Oktober 2016. 

DPR setuju sahkan RUU Perubahan Iklim

Komisi Energi dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan.

 “Setelah mendengarkan pendapat akhir mini fraksi dan seluruh fraksi sepakat dan sependapat menyatakan setuju untuk pembahasan lebih lanjut pada pembicaraan tingkat II di Paripurna,” kata Ketua Komisi Energi dan Lingkungan Hidup DPR Gus Irawan Pasaribu di Gedung DPR, Senin 17 Oktober 2016.

Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) disepakati dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2015 yang berlangsung di Paris pada 30 November sampai 12 Desember 2015. Baca selengkapnya di sini.

Prabowo Subianto ultah, ini doa keponakannya

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hari ini merayakan ulang tahun ke-65. Ucapan selamat antara lain datang dari keponakannya yang bernama Rahayu Saraswati.

“Selamat ulang tahun, Pakde. Semoga cintamu untuk bangsa dan negara ini dapat memelekkan mata mereka yang tertipu selama ini,” tulis Rahayu yang juga anggota Komis VIII DPR RI, dalam akun Instagramnya, Senin 17 Oktober 2016.  

Menurut Rahayu Saraswati, Prabowo telah mempertaruhkan nyawa untuk rakyat Indonesia. Tetapi balasan yang didapatkannya tidak selalu positif. “Tapi tetap kau mengabdi karena darah patriotlah yang mengalir di dalam jiwa ragamu,” kata Sara. Baca berita selengkapnya di sini.

Pemda DKI akan robohkan gedung-gedung mangkrak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaudit gedung-gedung tinggi yang mangkrak. Menurut Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, salah satu gedung yang diaudit yaitu Menara Saidah di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan.

Gedung itu sudah tak difungsikan dan dibiarkan dalam keadaan kosong. Kendati tak lagi difungsikan, pemilik Menara Saidah tetap menempatkan pegawai untuk menjaga gedung itu.

“Ada terus (yang jaga), enggak pernah sepi,” ujar seorang penjaga gedung, Surahman.

Dia mengatakan Menara Saidah sudah ditutup sekitar tujuh tahun yang lalu. Selain pegawai yang berjaga, pemilik gedung tidak mengizinkan siapa pun yang masuk ke area Menara Saidah. Selengkapnya baca di sini.

Ahok maafkan perusak taman di depan Balai Kota

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tidak ingin mengambil pusing mengenai taman di depan Balai Kota yang rusak akibat aksi unjuk rasa pada Jumat, 14 Oktober 2016.

“Ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang dia perbuat,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2016.  Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang berada di lokasi menimpali, “Dimaafkan lah, biasa orang banyak.”  

Djarot bahkan ikut berpartisipasi saat kerja bakti merapikan taman di Jalan Medan Merdeka Selatan bersama para relawan pendukung Ahok-Djarot. Menurut Djarot, biaya yang dikeluarkan untuk membenahi taman yang rusak tidak besar. Baca berita selanjutnya di sini.

Ditjen Pajak akan kejar penghasilan ‘buzzer’ di media sosial 

Direktorat Pajak Kementerian Keuangan mengatakan akan memburu pengguna media sosial yang mendapat pemasukan dari kegiatan di dunia siber. Sebelumnya, aktivitas pengguna media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Youtube, bebas dari kewajiban membayar pajak.

“Semua itu termasuk wajib pajak, tanpa terkecuali,” kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Para selebtwit, selebgram, atau vlogger ini harus membayar pajak dari aktivitas online jika memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. “Kalau penghasilannya setiap bulan Rp 5 juta, pajak yang ditarik Rp 500 ribu saja,” kata Ken.

Ditjen Pajak memprediksi ada sekitar Rp15 triliun yang bisa didapatkan dari para pengguna media sosial tersebut. Caranya? Ditjen Pajak akan melakukan pengecekan kepada pengiklan. Para pengiklan ini, menurut Ken, seharusnya bisa memotong pajak langsung sebelum melakukan pembayaran kepada para buzzer. Selengkapnya di sini.

—Rappler.com