Berita hari ini: Selasa, 21 Februari 2017

Halo pembaca Rappler,

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 21 Februari 2017.

Anies Baswedan: Harusnya aturan disesuaikan supaya warga punya rumah sendiri

Calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan mengaku heran mengapa justru banyak pihak yang mengkritik program rumah tanpa uang muka (down payment) yang digagasnya bersama Sandiaga Uno. Kritik itu juga dilontarkan dari seterunya di putaran kedua Pilkada DKI, calon petahana Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pemerintah melalui Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan bank sentral telah mengatur terkait loan to value untuk bisa membiayai properti. Dalam aturan itu, besaran minimum DP sudah diatur. Agus mengatakan harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau DP seandainya nol persen, malah menyalahi ketentuan.

Anies pun mempertanyakan kebijakan itu. Mengapa aturannya tidak bisa disesuaikan agar warga bisa memiliki hunian pribadi?

“Kenapa bukan aturan itu saja yang disesuaikan agar rakyat punya rumah? Filosofi kita kayak gitu, kenapa kalau reklamasi aturan (bisa) diterabas, menggusur aturan diterabas. Tetapi, kalau kita bicara rakyat punya rumah, justru pegangannya aturan,” kata Anies. Selengkapnya baca di sini.

Ahok klaim berhasil kurangi titik banjir di Jakarta

Daerah ibukota Jakarta kembali dilanda banjir tahunan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada 54 titik di Jakarta yang tergenang air banjir.

Hal ini kemudian dikritik oleh calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan yang mengunjungi lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dia mengatakan program banjir yang dijalankan oleh Pemprov DKI tidak berhasil.

Pernyataan Anies itu langsung ditanggapi oleh Gubernur DKI Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Dia justru mengklaim Pemprov berhasil mengurangi titik banjir dari tahun ke tahun dan hal tersebut bisa dilihat secara kasat mata.

“Titik banjir di Jakarta dari tahun ke tahun semakin berkurang,” ujar Ahok ketika meninjau Komplek Garuda di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Data yang dia miliki titik banjir di Jakarta telah menyusut secara signifikan. Pada tahun 2012 lalu terdapat 2.200 lokasi banjir dan pada tahun 2016 lalu, jumlahnya tinggal 80 titik.

“Matematika sederhana. Kalau untuk (hitungan) bencana dari 2.000 berkurang ke 80, itu berarti berhasil,” katanya. Selengkapnya baca di sini.

BNPB: Kerugian akibat bencana Rp 30 triliun setiap tahun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghitung setidaknya negara mengalami kerugian sebesar Rp 30 triliun setiap tahun karena bencana. Saat ini, menurut BNPB, sebanyak 148,4 juta warga Indonesia tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami.

Selain itu 1,2 juta penduduk tinggal di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor.

BNPB juga mencatat ada 386 kabupaten/kota yang berlokasi di zona bahaya sedang hingga tinggi gempa bumi. Selanjutnya, ada 233 kabupaten/kota berada di daerah rawan tsunami. Sebanyak 75 kabupaten/kota lainnya terancam erupsi gunung berapi. Baca berita selengkapnya di sini.

Jonan: PT Freeport diminta bayar pajak dan royalti Rp 8 triliun kok rewel

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia sangat sedikit jika dibandingkan dengan penerimaan dari sektor lainnya. Bahkan, nilai pajak yang disetorkan PT Freeport berada di bawah penerimaan dari cukai rokok yang mencapai nominal Rp 139 triliun.

Devisa yang disumbangkan oleh TKI saja mencapai Rp 144 triliun.

“Nah, Freeport ini yang bayar (pajak) Rp 8 triliun saja ko rewel banget. Padahal, pembayar pajak lainnya lebih besar, tapi ya nyantai aja,” ujar Jonan ketika mengisi kuliah tamu dan workshop capasity building energi baru terbarukan (EBT) di Hall Dome Universitas Muhammadiyah.

Angka kontribusi Rp 8 triliun itu diperoleh dari nominal royal dan pajak yang disetor oleh PT Freeport Indonesia ke negara sebesar Rp 214 triliun dalam kurun waktu 25 tahun.

Jonan mengakui memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang besar bisa membuat rakyat di suatu negara sejahtera, walaupun tidak selalu menjadi jaminan.

“Demikian sebaliknya, banyak negara yang tidak memiliki SDA melimpah, namun kesejahteraan rakyatnya justru cenderung tinggi. Itu semua, tergantung pada produktivitas negara dan sumber daya manusia masing-masing,” kata Jonan lagi. Selengkapnya baca di sini. – Rappler.com