Berita hari ini: Sabtu, 6 Mei 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Sabtu, 6 Mei 2017.

BNPB: Tidak ada hujan es atau turun salju di Jakarta

Kepala Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menepis informasi yang beredar bahwa di Jakarta pada sore tadi telah terjadi hujan es atau salju. Menurut Sutopo benda yang terlihat berwarna putih merupakan cairan busa yang bercampur air hujan.

“Busa itu diduga adalah sisa penyemprotan saat pipa gas milik PGN bocor di jalur lambat di depan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan. Kemudian, kebocoran itu disemprot dengan cairan busa atau tifol. Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 11:30 WIB,” ujar Sutopo melalui keterangan tertulis.

Busa itu, kata Topo, terbentuk karena guyuran hujan yang bercampur dengan cairan tifol. Apalagi di sepanjang Jalan Sudirman banyak kendaraan yang lalu lalang, akibatnya busa itu menjadi lebih banyak dan memanjang.

“Jika ada hujan es, maka areanya tidak akan ada di jalan itu saja melainkan juga di tempat lain. Jadi, ini bukan salju apalagi dikaitkan dengan perubahan iklaim,” katanya lagi.

Kendati belum diverifikasi kebenarannya, namun dunia maya sudah ramai menyebut itu sebagai salju. Sebagian bahkan sempat mempercayai informasi itu. 

Jakarta hujan salju ? Tanda tanda alam kalau besok Arsenal menang pic.twitter.com/neDaSRPw1U

— Indo Gunner (@Indo_Gunner) May 6, 2017

Mahkamah Agung: Aksi unjuk rasa GNPF-MUI tidak akan ganggu netralitas hakim

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur menilai aksi unjuk rasa dan kedatangan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di kantornya bukan merupakan intervensi terhadap peradilan. Ridwan menjelaskan ormas Islam tersebut hanya memberikan dukungan moral kepada hakim, termasuk yang menangani kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pada Selasa, 9 Mei, majelis hakim akan memutus vonis bagi Ahok.

“(Mereka datang) bukan hanya untuk perkara Basuki Tjahaja Purnama tapi juga perkara lain, karena ini prinsip dasar keadilan,” kata Ridwan.

Dia mengatakan pertemuan antara perwakilan MA dan 10 anggota GNPF-MUI membahas empat hal inti. Salah satu di antaranya dukungan terhadap prinsip independensi hakim.

“Mereka berharap tidak ada persoalan yang mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara,” kata dia.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan menilai kehadiran massa GNPF-MUI ke kantornya tidak akan menganggangu netralitas hakim. Dia mengatakan selama ini hakim dididik dan memiliki integritas agar tidak mudah terpengaruh faktor di luar sidang. Selengkapnya baca di sini.

Ahok sayangkan KJP di masa pemerintahan Anies bisa ditarik tunai

Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menyayangkan adanya perubahan yang akan diterapkan oleh pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno terhadap program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jika sebelumnya KJP tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai, maka di bawah pemerintahan gubernur yang baru para siswa bisa mencairkannya.

Menurut data di situs resmi Pemprov DKI berdasarkan tahun 2015 mereka menganggarkan dana sekitar Rp 210 ribu hingga Rp 390 ribu setiap bulan. Nominal itu bagi siswa yang menuntut ilmu di sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA.

Sementara, dana KJP bagi siswa yang menuntut ilmu di sekolah swasta berkisar Rp 340 ribu hingga Rp 630 ribu setiap bulannya. Dana tersebut jika berlaku bagi siswa di tingkat SD hingga SMA.

Ahok menilai kebijakan tersebut justru menjadi kemunduran bagi kota Jakarta.

“Padahal, kami bekerja sama dengan Bank Indonesia menuju ke masyarakat non-tunai. Kami mau melatih masyarakat enggak pakai uang tunai. Kalau bisa diambil tunai namanya kemunduran, dong,” ujar Ahok yang ditemui di Jakarta.

Dia menjelaskan kebijakan yang diterapkannya bukan karena curiga. Tetapi, dia bisa memperoleh data untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

“Kalau terdata kan RT dan RW bisa turun langsung buat yang ternyata ada masalah atau gimana,” katanya lagi. Selengkapnya baca di sini.

Menko Luhut bantah hubungi Anies Baswedan untuk melobi proyek reklamasi

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membantah telah menghubungi Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan terkait kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Namun, dia mengaku akan memanggil semua pihak yang memiliki kewenangan untuk berbicara mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

“Saya sedang menyiapkan (data dari kajian Bapenas), nanti kalau sudah selesai saya akan undang semua pengambil keputusan, termasuk yang menentang reklamasi,” ujar Luhut di Jakarta.

Menurut Luhut, dia akan mengajak semua pihak berdiskusi dengan data yang dimiliki masing-masing. Tujuannya, agar tidak ada salah persepsi. Menurut Luhut, kebijakan yang selama ini diambilnya bermaksud untuk kebaikan semua pihak.

Selama ini pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dikenal menolak program reklamasi di Teluk Jakarta. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com