Berita hari ini: Jumat, 9 Juni 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Jumat, 9 Juni 2017.

Ridwan Kamil pertimbangkan mundur dari Pilkada Jabar 2018

JAGA. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninggalkan Gedung KPK usai menjadi pembicara dalam pengenalan aplikasi JAGA di Jakarta, Selasa, 15 November. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

JAGA. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meninggalkan Gedung KPK usai menjadi pembicara dalam pengenalan aplikasi JAGA di Jakarta, Selasa, 15 November. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku masih belum pasti lolos ke ajang kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Sebab, hingga saat ini dia masih belum mengantongi dukungan yang cukup dari parpol. Walaupun sebelumnya, Partai Nasional Demokrat sudah memastikan akan mengusung pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Untuk menekan ketidakpastiannya itu, maka Kang Emil melakukan safari politik ke daerah-daerah di akhir pekan. Dia juga perlu menjalin komunikasi dengan partai lain lantaran Nasdem hanya memiliki lima kursi di DPRD Jawa Barat.

“Karena, mau maju jadi calon juga belum pasti. Saat ini baru didukung lima kursi dari 20. Jadi, masih ikhtiar,” kata Kang Emil di Bandung.

Lantaran ketidakpastian itu, maka mundur dari Pilkda Jabar juga menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan. Dia pun juga belum tentu terjun ke pemilihan Wali Kota tahun depan.

Jadi, jangan kaget kalau saya enggak jadi mau. Enggak (ikut Pilwalkot lagi), saya mau pensiun saja. Jadi, arsitek saja,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi akan lantik Djarot sebagai Gubernur DKI pada 15 Juni

ARAHAN. Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat (kiri) memberikan arahan saat hadir dalam aksi simpatik warga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Mei. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

ARAHAN. Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat (kiri) memberikan arahan saat hadir dalam aksi simpatik warga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 10 Mei. Foto oleh Sigid Kurniawan/ANTARA

Djarot Saiful Hidayat segera menjadi Gubernur definitif DKI Jakarta. Rencananya pada 15 Juni mendatang dia dilantik oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Dilantik Kamis tanggal 15 Juni antara siang atau pagi,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono di Jakarta.

Dia menjelaskan pengambilan sumpah akan dilakukan di Istana Negara. Djarot hanya menjabat selama empat bulan menggantikan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yang dibui karena kasus penodaan agama. Dia mengaku telah menerima surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terkait pengangkatan Djarot. Selengkapnya baca di sini.

Alumni 212 ingin berdamai dengan pemerintah

BEBASKAN ULAMA. Massa alumni 212 menuntut kepada pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membebaskan ulama alumni aksi 212 yang ditahan dengan tuduhan melakukan makar. Foto oleh Anggar Devi/Rappler

BEBASKAN ULAMA. Massa alumni 212 menuntut kepada pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membebaskan ulama alumni aksi 212 yang ditahan dengan tuduhan melakukan makar. Foto oleh Anggar Devi/Rappler

Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan presidium alumni 212 dan tim advokasi komunitas muslim meminta untuk berdamai atau rekonsiliasi dengan pemerintah. Ini sikap yang mengejutkan, karena selama ini alumni 212 justru gencar bersuara ada pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah dengan menangkap beberapa ulama Islam.

Hal itu diungkap Natalius ketika bertemu dengan jajaran pejabat Kementerian Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan di Jakarta.

Permintaan rekonsiliasi itu ditindak lanjuti oleh Komnas HAM dengan mengirimkan surat beberapa instansi pemerintah termasuk Kemenko Polhukam, Polri, BIN, Kemendagri dan Kejaksaan Agung. Menurut Natalius perdamaian jauh lebih penting, sebab dugaan kriminalisasi ulama telah menyebabkan perpecahan sosial dan terganggunya integritas nasional.

Namun, Natalius berharap Menkopolhukam Wiranto bisa menyampaikan kepada Prsiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menghentikan proses hukum terhadap beberapa ulama yang menjadi alumni 212. Selengkapnya baca di sini.

Kementerian Kelautan pulangkan 695 nelayan Vietnam yang tertangkap operasi penangkapan ikan ilegal

TANGKAP. Polair Tangkap Kapal Vietnam Petugas kepolisian mengawasi sejumlah nelayan Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Dermaga Direktorat Polisi Air (Dit Polair) Polda Kalbar, Kamis, 3 Maret. Foto oleh Jessica Helena Wuysang/ANTARA

TANGKAP. Polair Tangkap Kapal Vietnam Petugas kepolisian mengawasi sejumlah nelayan Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Dermaga Direktorat Polisi Air (Dit Polair) Polda Kalbar, Kamis, 3 Maret. Foto oleh Jessica Helena Wuysang/ANTARA

Kementerian Kelautan dan Perikanan memulangkan 695 nelayan asal Vietnam dari Batam, Kepulauan Riau. Mereka dipulangkan karena hanya berstatus saksi saat tertangkap dalam operasi pemberantasan penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

“Yang direpatriasi terdiri atas 690 orang non-yustisi dan lima yang sudah selesai menjalani tahanan. Jadi 695 orang yang direpatriasi ke Vietnam," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan Eko Djalmo Asmadi di Pangkalan PSDKB Batam.

Mereka sebelumnya tertangkap dalam berbagai operasi yang digelar oleh pengawas KKP, TNI Angkatan Laut dan personel Polri. Meski mereka hanya berstatus saksi, tetapi ada yang sudah tinggal di Indonesia hingga dua tahun.

Eko menjelaskan diharapkan dengan adanya proses repatriasi ini dapat menjadi pelajaran bagi nelayan Vietnam untuk menaati peraturan perundang-undangan negaranya maupun negara lain. Poin paling penting adalah agar mereka tidak kembali melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Selengkapnya baca di sini.

Walau membantah terima suap, Siti Fadilah tetap kembalikan uang ke KPK

DITAHAN. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang mengenakan rompi tahanan duduk digiring menuju mobil tahanan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Oktober. Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

DITAHAN. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang mengenakan rompi tahanan duduk digiring menuju mobil tahanan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Oktober. Foto oleh Reno Esnir/ANTARA

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari membantah isi dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima uang suap senilai Rp 1,9 miliar. Tetapi, pada kenyataannya dia tetap mengembalikan uang Rp 1,3 miliar kepada KPK.

Pengacara Siti Fadilah, Kholidin, yang dikonfirmasi membenarkan soal pengembalian uang oleh kliennya. Uang senilai Rp 1,350 miliar dikembalikan kepada KPK.

“Iya, benar. Yang dikembalikan Rp 1.350 miliar pada Senin, 5 Juni,” ujar Kholidin.

Jaksa KPK menuntut supaya Siti membayar uang pengganti sebesar Rp 1,9 miliar. Menurut mereka, Siti terbukti menerima gratifikasi dalam bentuk cek perjalanan yang jumlahnya sama dengan uang pengganti yang dikembalikan ke KPK.

Jika dalam waktu satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum uang itu belum dikembalikan, maka harta milik Siti harus dilelang untuk membayar uang pengganti itu. Tetapi, jika tidak cukup, maka harus diganti dengan penjara 1 tahun.

Jaksa menilai uang-uang itu diberikan ke Siti karena telah menyetujui revisi anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan membolehkan PT Graha Ismaya ditunjuk sebagai pemasok pengadaan alat kesehatan.

Tetapi, menurut Kholidin, kliennya menyerahkan uang itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan hakim dan bukan berarti mengaku telah menerima uang suap. Selengkapnya baca di sini.

Jaksa di Bengkulu terjaring OTT KPK

OTT. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang jaksa di Kejati Bengkulu pada Jumat dini hari, 9 Juni. Foto oleh Gatta Dewabratta/Rappler

OTT. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap seorang jaksa di Kejati Bengkulu pada Jumat dini hari, 9 Juni. Foto oleh Gatta Dewabratta/Rappler

Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat dini hari tadi. Jaksa yang ditangkap diketahui berinisial PP dan merupakan pejabat di bagian intel Kejati Bengkulu.

Menurut seorang saksi mata yang melihat penangkapan Jaksa PP, dia tengah mengikuti acara perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manulang yang memasuki masa pensiun di salah satu satu restoran di kawasan wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.

“Awalnya, dua orang KPK mendatangi kami yang sedang ngobrol di teras luar restoran. Sempat terjadi tarik menarik antara saya dan petugas itu,” ujar saksi yang bernama Joni itu.

Jaksa PP sempat berlari ke dalam ruangan dan terjadi keributan. Tiba-tiba masuk sekitar 10 orang petugas kepolisian berpakaian preman dan mengejar PP.

Jaksa itu langsung dibawa menggunakan kendaraan plat hitam menuju ke Mapolda Bengkulu. Sementara, kepala seksi humas dan penerangan hukum Kejati Bengkulu Akhmad Fuadi membenarkan jika seorang jaksa di tempatnya ditangkap KPK karena terjaring OTT. Selengkapnya baca di sini. - Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap