Berita hari ini: Rabu, 26 Juli 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 26 Juli 2017.

Bank Dunia sempat berat melepas Sri Mulyani kembali ke Indonesia

Presiden Bank Dunia Kim Yong Kim mengaku cukup berat untuk melepaskan Sri Mulyani yang saat itu sudah bekerja sebagai Direktur Pelaksana untuk kembali ke Indonesia. Jim sempat berbicara cukup panjang dengan Sri sebelum akhirnya membiarkan Menteri Keuangan itu kembali ke Tanah Air.

Salah satu alasan Kim akhirnya merelakan perempuan yang akrab disapa Ani itu kembali ke Indonesia, karena Ani sempat menyinggung mengenai orang tuanya.

“Kedua orang tuanya ingin melihat Beliau bertugas di Indonesia. Saya pun mengerti keputusan Beliau,” ujar Kim ketika berbicara di acara Indonesia Infrastructure Finance Forum di Jakarta.

Ia mengaku yakin Sri Mulyani mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik ketika ia menduduki kembali posisi Menteri Keuangan. Sebab, hal tersebut sudah teruji ketika dia bekerja di Bank Dunia.

“Saat Beliau jadi Direktur Pelaksana dan saya menjadi Presiden Bank Dunia 2012 Juli, saya melihat Bu Ani Direktur Pelaksana yang efektif dan jelas berkomunikasi dengan semua orang. Beliau bertanggung jawab dana US$ 40 miliar yang harus dihabiskan setiap tahun,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Jemaah Ahmadiyah sulit dapat KTP Elektronik, Mendagri kirim tim ke Kuningan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya sudah mengirim tim ke Kuningan, Jawa Barat, untuk mengetahui duduk perkara permasalahan yang dihadapi Jemaah Ahmadiyah sehingga tak bisa mendapatkan KTP Elektronik. 

“Kami sudah kirim tim, kami ingin tahu masalahnya kenapa hanya di Kuningan,” kata Tjahjo di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 26 Juli 2017. 

Kemarin, ribuan Jemaah Ahmadiyah menggeruduk Ombudsman. Mereka mengeluhkan syarat mendapatkan KTP Elektronik di Kuningan yang harus menyertakan surat pernyataan bahwa mereka beragama Islam.  Baca berita selengkapnya di sini.

Belasan kecamatan di Yogyakarta terancam kekeringan

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno mengatakan belasan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.  

Puncak kekeringan diprediksi mulai terjadi memasuki bulan Agustus dan September 2017. Kekeringan ini akan paling dirasakan di 2 kabupaten yakni Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Di kabupaten Gunungkidul kekeringan diperkirakan terjadi di 14 kecamatan. Sementara di Kulonprogo diperkirakan melanda 2 kecamatan yakni di Kokap dan Kalibawang.

“Yang terancam di Kulonprogo di 2 kecamatan sekitar 14 ribu jiwa. Di Gunungkidul karena ada 14 kecamatan yang harus di waspadai, sehingga lebih dari 14 ribu,” kata Krido Suprayitno pada kegiatan Sekolah Sungai di kalibuntung, Karangwaru, Yogyakarta, Rabu 26 Juli 2017. Baca berita selengkapnya di sini.

BI musnahkan ratusan ribu lembar uang palsu

Bank Indonesia memusnahkan 189.477 lembar uang rupiah palsu yang ditemukan sejak 2014 hingga akhir 2016 pada Rabu, 26 Juli 2017.

“Uang palsu tersebut merupakan temuan dari perbankan yang kemudian dilaporkan ke Kepolisian RI dan Bank Indonesia (BI),” kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang BI Suhaedi, Rabu.

Uang palsu paling banyak ditemukan di Pulau Jawa. “Karena mungkin kegiatan perekonomian paling besar di Jawa,” kata Suhaedi.

Uang palsu yang dimusnahkan tersebut terdiri dari uang kertas dengan nilai Rp100 ribu sebanyak 90.180 lembar, Rp 50 ribu sebanyak 82.822 lembar, Rp 20 ribu sebanyak 10.919 lembar, Rp 10 ribu sebanyak 3.590 lembar, Rp 5 ribu sebanyak 1.961, Rp 2 ribu sebanyak lima lembar. Baca berita selengkapnya di sini.

PAN tak diundang rapat, Jokowi: Kita baik-baik saja

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan hubungan antara pemerintah dengan semua partai pendukung, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) baik-baik saja. Padahal, dalam rapat paripurna pengesahan UU Pemilu, PAN jelas-jelas mengambil sikap yang berseberangan dengan walk out. Mereka tidak setuju dengan opsi presidential threshold 20 persen. Partai pimpinan Zulkifli Hasan itu menginginkan agar presidential threshold dihapus.

“Kita baik-baik saja,” ujar Jokowi yang ditemui usai menerima delegasi dari Jepang di Istana.

Menurut Jokowi, semua partai pendukung pemerintah diundang dalam rapat koalisi di Istana yang digelar pada Senin, 24 Juli kemarin. Ia justru mengaku tidak tahu mengapa PAN justru tidak hadir.

“Saya tahunya seluruh partai pendukung, kami undang. Ya, bisa saja ada undangannya yang enggak sampai. Atau ada undangan yang sampai, tetapi memilih enggak hadir. Macem-macem. Tapi saya kan enggak ngerti itu, karena teknis sekali,” kata dia.

Ia mempersilakan media untuk menanyakan kejelasan detail itu kepada Mensesneg. Jokowi menganggap Mensesneg adalah “ketua kelas” yang bertanggung jawab untuk mengundang partai politik mana saja ke Istana.

“Yang ngundang kan bukan saya,” tutur Jokowi berdalih mengenai partai mana saja yang diundang.

Ia pun menyebut absennya PAN dalam pertemuan Senin kemarin tidak ada kaitannya dengan beredarnya rumor perombakan kabinet. Dalam beberapa pekan ini, isu perombakan kabinet kembali mencuat, kendati Jokowi sudah pernah menepisnya.

“Oh, itu ndak ada urusannya,” kata dia.

Novel Baswedan dilaporkan ke Mabes Polri oleh saksi kasus suap di Mahkamah Konstitusi

Nico Panji Tirtayasa, saksi dalam kasus suap perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi melaporkan penyidik senior Komisi Pemberantas Korupsi Novel Baswedan ke Mabes Polri. Dia melaporkan bahwa Novel telah melakukan intimidasi agar mau menjebloskan pamannya Muchtar Effendi ke penjara.

Muchtar Effendi divonis lima tahun penjara akibat memberikan keterangan palsu terkait suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Yang menarik, Nico membuat laporan ke Mabes Polri usai memberikan kesaksian di hadapan anggota pansus hak angket KPK pada Selasa, 25 Juli. Lalu, mengapa baru melaporkan sekarang? Sementara, peristiwa itu sudah terjadi sejak tahun 2013.

“Selama ini, ada tekanan sampai Maret 2017,” ujar Nico di Bareskrim Mabes Polri.

Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melaporkan Novel, kendati peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2013. Ia pun membantah, laporan itu dilakukan karena ada hak angket yang digelar di DPR.

“Ini bukan karena hanya ada hak angket atau siapa pun. Ini waktunya mungkin sudah jalan Tuhan,” kata dia.

Nico menegaskan bahwa yang ia lakukan hanya ingin mencari keadilan dan membuka mata publik atas apa yang sudah ia alami. Ia juga tidak bermaksud melaporkan Novel karena dendam atau ingin menjatuhkan institusi KPK. Selengkapnya baca di sini.

Gempa 5.0 SR goyang Barat Daya Sumatera

Gempa berkekuatan 5.0 skala richter mengguncang wilayah Barat Daya Sumatera pada Rabu, 26 Juli 2017, sekitar pukul 06:57 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada pada lintang 5.72 Lintang Selatan dan 101.31 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menilai gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sampai saat ini belum ada laporan kerusakan atau korban jiwa dan luka akibat gempa. Baca berita selengkapnya di sini.

 —Rappler.com