Berita hari ini: Senin, 9 Oktober 2017

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Berita hari ini: Senin, 9 Oktober 2017

ANTARA FOTO

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 9 Oktober 2017.

Kemenpora akan bubarkan Satlak Prima pada bulan November

Kementerian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora) mengakui akan membubarkan Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) sebagai upaya memperpendek jalur birokrasi pembinaan atlet-atlet nasional. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto mengatakan keberadaan Satlak Prima akan digantikan oleh institusi lain dan bertugas mengoptimalisasi bantuan langsung kepada cabang-cabang olahraga seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Kami sudah menghitung konsekuensinya. Kami sudah menganalisa kekurangan dan kelebihannya. Kalau persiapan atlet hanya menggunakan pola seperti saat ini, target prestasi 10 besar di Asia itu akan sulit,” kata Gatot.

Satlak Prima akan dihapuskan pada bulan November. Gatot menilai jika pembubaran dilakukan pada Januari, waktunya terlalu lama.

“Kami ingin secepatnya. Kalau Januari terlalu kelamaan,” kata dia.

Namun, Gatot menjelaskan sebelum keputusan tersebut diambil, Kemenpora telah duduk bersama para pemangku kepentingan di bidang olahraga. Tujuannya, untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak.

“Kami sudah mendengar dari pihak-pihak terkait,” katanya. Selengkapnya baca di sini.

PT Minna membeli Bank Muamalat, dari mana duitnya?

Bank Muamalat. Foto oleh Rosa Panggabean/ANTARA

Setelah lebih dari dua tahun dirundung masalah penambahan modal, akhinya PT Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat) kini bisa bernafas lega.

Sebab mereka mendapatkan ‘suntikan’ dana dari PT Minna Padi Investama Sekuritas (PT Minna Padi). Lantas siapakah PT Minna sang penyelamat Bank Muamalat?

Di media sosial, ramai disebut jika Lippo Grup berada di balik PT Minna. Namun kabar ini dibantah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin. 

Menurut Amin, yang membeli Bank Muamalat adalah pengusaha pribumi asal Palembang, yakni Setiawan Ichlas. Menurut Infobank Institute, Setiawan Ichlas memang memiliki saham PT Minna sebesar 13,27 persen.

PT Minna juga diketahui memiliki aset sekitar Rp 478 miliar. Masalahnya, mungkinkah PT Minna dengan aset sebesar Rp 478 miliar bisa membeli Bank Muamalat seharga Rp 4,5 triliun? Baca berita selengkapnya di sini.   

Kemenristekdikti: Kebohongan akademis yang dilakukan Dwi Hartanto tidak dapat diterima

BERBOHONG. Ilmuwan Dwi Hartanto menjadi perbincangan publik karena telah berbohong mengenai pencapaiannya saat kuliah di Belanda. Foto diambil dari screen shot Youtube program Mata Najwa

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan kebohongan akademis yang dilakukan ilmuwan seperti Dwi Hartanto tidak dapat diterima. Apalagi, ia ikut membohongi publik.

Ghufron mengakui peristiwa ini menyadarkan institusinya mengenai masalah integritas di kalangan akademis dan harus segera dicari solusinya.

“Ini tantangan, permasalahan akademis kita dan di dalamnya termasuk integritas, bahkan kunci pembangunannya adalah integritas. Beberapa bulan belakangan ini pun kita dapati contoh atau praktik di perguruan tinggi yang sama sekali tidak mengindahkan integritas,” kata dia.

Dwi merupakan salah satu peserta Visiting World Class Professor, salah satu program yang digagas oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dam Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Kasus Dwi ini akan menjadi evaluasi kementerian dalam menyelenggarakan program serupa di kemudian hari.

“Kami terus melakukan evaluasi yang berkelanjutan, tidak hanya pada program ini, tetapi kepada seluruh program dan kebijakan,” tutur dia.

Namun, ia pun mengingatkan Dwi dan seluruh ilmuwan Indonesia agar harus mengingat segala konsekuensi dan tanggung jawab sebelum bertindak. Jangan pula mudah meminta maaf atas suatu perbuatan.

“Kita pun seringkali terlalu mudah untuk memaafkan, padahal di saat yang bersamaan publik sering kali sulit melupakan sebuah kesalahan. Jadi, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi Saudara Dwi,” tutur dia. Selengkapnya baca di sini.

PPATK: Nasabah pemilik dana Rp 18,9 triliun berjumlah lebih dari satu orang

DITELUSURI. Direktur Jenderal Pajak mengaku sudah mengetahui identitas nasabah yang melakukan transfer dana Rp 18,9 triliun dari Bank Standard Chartered Bank Inggris. Foto oleh AFP

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa nasabah pemilik dana Rp 18,9 triliun di Bank Standard Chartered tidak hanya berjumlah satu orang. Dana itu ditransfer oleh beberapa nasabah Indonesia, sehingga jika ditotal menjadi nominal itu.

“Bukan cuma satu orang itu. Cukup banyak orangnya. Orang per orang. Pokoknya ada nama-namanya,” ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka telah mengantongi informasi lain seperti nama-nama pemilik rekening dan jenis usaha si nasabah.

“Yang jelas nama-namanya sudah ada,” kata Kiagus.

Data-data tersebut, ujarnya, sudah diserahkan oleh PPATK ke pihak berwenang untuk diproses. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku sudah mengetahui informasi transfer dana itu. Pihak bank Standard Chartered Inggris melaporkan hal tersebut ke mereka.

“Mereka lapor kok (soal nasabah pemilik akun Rp 18,9 triliun). Stanchart (Standard Chartered) ke kami. (Kami) kasih tahu suruh ikut betulin SPT-nya,” kata Ken di Bursa Efek Indonesia.

Sayang, dia tidak mau mengungkap ke publik identitas pemilik rekening tersebut. Selengkapnya baca di sini.

Perlu menteri baru untuk mengurusi pondok pesantren? Ini jawaban Jokowi

Presiden Joko Widodo didampingi Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid saat melalukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren An-Nuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur, Minggu (8/10). FOTO oleh Saiful Bahri/ANTARA

Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum bisa memastikan apakah dirinya akan membentuk kementerian baru untuk menangani pondok pesantren.

“Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren. Setelah itu baru kita putuskan,” kata Jokowi pada Minggu malam, 8 Oktober 2017.

Presiden mengatakan saat ini setidaknya ada 9 juta santri. Jumlah ini, Presiden Jokowi melanjutkan, sangat banyak karena itu dibutuhkan perhatian khusus kepada mereka.

Namun Presiden Jokowi belum mau memastikan apakah akan menambah pos menteri baru yang secara khusus mengurusi pondok pesantren. “Ini tidak saya jawab di sini,” katanya.

Usulan dibuat pos menteri baru untuk mengurusi pondok pesantren datang dari pengasuh pondok pesantren di Sumenep, pada Minggu 8 Oktober 2017 malam.  Baca berita selengkapnya di sini.

—Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!