Berita hari ini: Selasa, 10 Oktober 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 10 Oktober 2017.

Mabes TNI beberkan kecanggihan senjata yang dibeli Polri

KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail menunjukkan jenis senjata pelontar granat ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9). FOTO oleh Wahyu Putro/ANTARA

KaKorps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail menunjukkan jenis senjata pelontar granat ketika memberikan keterangan di Mabes Polri, Sabtu (30/9). FOTO oleh Wahyu Putro/ANTARA

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan amunisi tajam yang dibeli Polri memiliki kecanggihan yang luar biasa.

"Ini luar biasa. TNI tidak punya senjata dengan kemampuan jenis itu," kata Wuryanto dalam jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.

Wuryanto mengatakan sebanyak 5.932 amunisi dan jenis senjata lain yang dibeli Polri dari luar negeri memiliki radius hingga 400 meter.

Selain itu, Wuryanto melanjutkan, saat ditembakkan, amunisi tersebut akan dua kali meledak. Ledakan kedua akan melontarkan logam-logam kecil yang bisa melukai dan mematikan sasaran tembak.

Selain itu, jenis granat yang dibeli Polri juga bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras. Baca berita selengkapnya di sini.

BPK laporkan hasil pemeriksaan ke Presiden Jokowi

Presiden Jokowi menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 dari Pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10). Foto oleh JAY/Humas)/Setkab

Presiden Jokowi menerima Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017 dari Pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10). Foto oleh JAY/Humas)/Setkab

Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko “Jokowi” Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Dalam pertemuan tersebut, BPK melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017.

Dalam laporannya, BPK menyebutkan dari 687 laporan hasil pemeriksaan lembaga pemerintah, terdapat 14.997 permasalahan yang perlu ditindaklanjuti.

Salah satu permasalahan yang ditemukan yakni adanya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK karena ada pembebanan biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dollar AS atau Rp12,73 triliun.

Selain itu, dalam laporan tersebut juga disebutkan ada 17 Kontrak Kerja Sama yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai tahun 2015 senilai 209,25 juta dollar AS atau setara Rp 2,78 triliun.

Sementara terkait penyampaian laporan keuangan instansi pemerintah, menurut data BPK, 91 persen dari target 85 persen pemerintah provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tapi ada juga tadi kita bicara ada masalah koreksi dari subsidi ada beberapa, ada juga penyerahan aset, kita sampaikan itu tadi,” kata Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara.

Dalam pertemuan tersebut BPK juga memaparkan adanya 447 temuan yang diindikasikan pidana dengan nilai Rp 44,74 triliun sepanjang 2003 hingga Juni 2017.

“Nah semua temuan ada indikasi itu kita serahkan, masalah tindak lanjutnya nanti itu tinggal kita menanyakan saja, tapi kita bisa tidak punya alat untuk mengeksekusi,” jelas Mormahadi. Baca berita selengkapnya di sini

Dianggap sudutkan Setya Novanto, Tempo dilaporkan ke Dewan Pers

Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) melaporkan Tempo ke Dewan Pers, Selasa (10/10). Foto oleh Bernardinus Adi/Rappler

Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) melaporkan Tempo ke Dewan Pers, Selasa (10/10). Foto oleh Bernardinus Adi/Rappler

Serikat Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) melaporkan Tempo ke Dewan Pers atas pemberitaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto.

Soksi menilai Tempo telah melakukan pembunuhan karakter terhadap Setya Novanto melalui pemberitaan mereka yang dianggap tendensius.

"Ini secara sengaja mengajak publik untuk menciptakan kebencian dan permusuhan kepada warga negara dalam hal ini Setya Novanto,” kata Ketua SOKSI Erwin Ricardo di Gedung Dewan Pers, Selasa 10 Oktober 2017.

Erwin mengadukan Tempo atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Berita yang dilaporkan oleh Erwin adalah berita yang dimuat pada Koran Tempo edisi 2 hingga 9 Oktober 2017 dan 3 berita di laman Tempo.co.

Erwin menghitung setidaknya ada 3 pelanggaran yang dilakukan Tempo. Pertama artikel tidak teruji, terverifikasi, dan berimbang.

Kedua, melanggar asas praduga tak bersalah dan terkesan menghakimi. Ketiga, tidak menjelaskan kepada pembaca bahwa artikel tempo.co masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. —dengan laporan Bernadinus Adi/Rappler

Puluhan karangan bunga mengalir ke Balai Kota

Warga melintas di antara karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (9/10). Foto oleh Aprillio Akbar/ANTARA

Warga melintas di antara karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat di kawasan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (9/10). Foto oleh Aprillio Akbar/ANTARA

Puluhan karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan gubernur terdahulu Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama berdatangan ke Balai Kota Jakarta, Selasa 10 Oktober 2017.

Pengirim karangan bunga itu berasal dari perorangan hingga komunitas. Rata-rata berisi ucapan terima kasih kepada Djarot dan Ahok atas kerja mereka selama menjabat.

Hetty K.S, salah seorang pengirim karangan bunga, menuliskan pesan yang berbunyi, "Kau tetap di hatiku. Terima kasih telah menjadi standard yang baik bagi gubernur yang lain".

Sementara pengirim dengan nama Ning Widjaja menuliskan pesan, “Terima kasih Badja. Karena kalian aku betah di Jakarta. Abis ini tauuuk dah..”

Karangan-karangan bunga tersebut dikirimkan ke Balai Kota karena Djarot akan mengakhiri masa jababatannya sebagai Gubernur DKI pada 15 Oktober mendatang. Baca berita selengkapnya di sini.

Bahas isu agama, wartawan Asia gelar konferensi di UMN

Sejumlah wartawan dari sejumlah negara Asia akan menggelar konferensi untuk membahas bagaimana cara meliput isu-isu agama. Konferensi akan digelar di Universitas Multimedia Nusantara (UMN) pada 17-19 Oktober 2017.

Konferensi bertema “Reporting Religion in Asia” ini digelar oleh The International Association of Religion Journalists (IARJ), Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) dan UMN.

berangkat dari keprihatinan bersama terhadap pemberitaan tentang agama dan komunitas agama atau keyakinan yang justru tidak sedikit memicu ketegangan atau konflik berbasis keyakinan agama di banyak negara Asia.

“Konferensi ini menjadi ruang untuk menyerukan pengarusutamaan agar agama menjadi isu penting dalam pemberitaan media,” kata Direktur Pelaksana IARJ Endy M. Bayuni dalam keterangan tertulis yang diterima Rappler, Selasa 10 Oktober 2017.

Endy juga mengatakan, selain akan dihadiri sejumlah wartawan Asia, konferensi ini juga akan melibatkan para pemimpin redaksi media-media nasional.

Direktur SEJUK Ahmad Junaidi mengatakan konferensi ini adalah yang pertama di Indonesia. “Satu sama lain belajar dan mengembangkan praktik-praktik terbaik yang sudah berjalan,” kata Ahmad Junaidi.

—Rappler.com

X

Ayo langganan Indonesia wRap