SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
Hallo pembaca Rappler!
Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Minggu, 22 Oktober 2017.
Lembaga survei PolMark merilis hasil surveinya mengenai evaluasi tiga tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Hasilnya, sebanyak 27,7 persen responden yang mereka tanya mengatakan bahwa isu kemiskinan belum dituntaskan.
“Dari pertanyaan persoalan bangsa saat ini, sebanyak 27,7 persen memilih jawaban masyarakat masih berada dalam garis kemiskinan,” ujar CEO PolMark Indonesia Eep Saifulloh Fatah dalam diskusi publik bertema ‘Tiga Tahun Jokowi-JK dan Calon Penantang Jokowi 2019: Laporan Survei Nasional’.
Selain isu kemiskinan, responden juga menyatakan persoalan lain yang masih membelit yakni harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat (19,6 persen), korupsi merajalela (14,2 persen), sulit mendapat pekerjaan (6,5 persn), akses layanan kesehatan belum baik dan pelayanan kesehatan gratis belum merata di seluruh daerah (6,1 persen), diskriminasi ras, suku dan agama (5,3 persen) serta beberapa persoalan lain.
Eep menjelaskan sebanyak 42,7 persen responden menyatakan tidak setuju di bawah tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK pekerjaan lebih muda didapat dan tersedia. Angka yang tidak berbeda jauh tergambar bahwa responden tidak setuju kebutuhan pokok lebih tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.
Namun, uniknya hasil survei PolMark juga mencatat bahwa 67,5 persen responden puas dengan kinerja Jokowi-JK. Hanya 25,4 persen responden yang mengaku tidak puas. Selengkapnya baca di sini.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal membenarkan jika ada dua WNI yang menjadi korban tewas dalam insiden longsor di Penang, Malaysia pada Sabtu kemarin. Kedua WNI itu diketahui bernama Hosrin dan Erwin yang berasal dari Gresik, Jawa Timur.
Satgas Perlindungan WNI KJRI Penang langsung turun ke lapangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat agar dapat melakukan pencarian. Beruntung, jasad keduanya ditemukan.
“Sekitar pukul 23:00 waktu setempat, jasad Hosrin berhasil dievakuasi. Sementara, jasad Erwin ditemukan pukul 02:00 dini hari. Keluarga sudah kami hubungi dan melakukan identifikasi secara visual,” ujar Pejabat Fungsi Konsuler KJRI Penang Neni Kurniati yang menangani kejadian tersebut.
Kedua WNI, kata Iqbal merupakan pekerja resmi di di syarikat Choong Cons Penang. Sdn. Bhd. Menurut perusahaan, ada 14 pegawainya yang menjadi korban longosr tanah sedalam 10 meter itu. Namun, hanya dua orang yang berasal dari Indonesia. Sisanya berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Pakistan dan Rohingya.
Kedua jenazah sudah berada di General Hospital Pulau Penang untuk dilakukan Visum et Repertum. Setelah proses visum selesai, jenazah keduanya akan diserahkan ke masing-masing keluarga.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melelang tanah dan bangunan yang sudah dirampas dari terpidana kasus korupsi. Kali ini, aset milik mantan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang akan dilelang pada Kamis, 26 Oktober.
Merujuk kepada situs resmi KPK, aset milik Sanusi berupa tanah dan bangunan yakni resort mewah di Vimala Hills Cluster Alpen Jalan Alpen Permai nomor 1 Megamendung Kabupaten Bogor. Luas tanah mencapai 540 meter persegi dan luas bangunan 219 meter persegi.
Jika dilihat dari harga lelang, maka limit penawaran yakni Rp 4.911.297.000 dengan uang jaminan Rp 1 miliar. Penawaran lelang akan dilakukan secara online dengan peserta menyetor uang jaminan lebih dulu melalui situs lelangdjkn.kemenkeu.go.id atau aplikasi e-auction hingga Rabu, 25 Oktober. Sementara, proses lelang dilakukan sehari setelahnya.
Sanusi ditangkap lembaga anti rasuah itu karena menerima uang Rp 2 miliar dari eks bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja pada Maret 2016. Uang itu diberikan kepada Sanusi terkait pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP). Selengkapnya baca di sini.
Direktur Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid meminta Komnas HAM untuk menggunakan arsip tragedi 1965 milik Amerika Serikat untuk melengkapi penyelidikan terkait tindak kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada tahun itu. Dokumen yang berisi komunikasi antara Kedutaan AS di Jakarta dengan Departemen Luar Negeri mereka dapat dijadikan bukti tambahan.
“Kami imbau Komnas HAM untuk mengambil langkah proaktif menggunakan arsip yang baru dibuka sebagai pelengkap informasi upaya pengusutan kejahatan kemanusiaan peristiwa 1965,” ujar Usman.
Ia menjelaskan dengan dibukanya dokumen terkait Tragedi 1965 milik AS penting untuk menambah bahan informasi bagi Indonesia, khususnya Komnas HAM dalam mengumpulkan fakta peristiwa tragedi 1965-1966.
“Yang penting dari dokumen itu adalah penggambaran pembunuhan itu terjadi. Siapa saja yang terlihat, hingga bagaimana Pemerintah AS terlibat. Momentum baru sangat mungkin diciptakan kalau ada kemauan pemerintah,” kata dia.
Apalagi menurut Usman, hasil penyelidikan peristiwa 1965-1966 memperlihatkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat sesuai dengan definisi UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selengkapnya baca di sini.
Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla mengatakan sudah saatnya Indonesia dapat membantu negara lain dengan menjadi negara donor. Hal itu terkait undangan dari Guinea untuk hadir dalam rapat World Bank dan menjadi negara donor.
JK menyambut positif undangan tersebut dan akan meminta kepada Kementerian terkait untuk menghadiri sidang Bank Dunia untuk memberikan bantuan ke Guinea.
“Guinea mengundang Indonesia untuk menghadiri rapat atau sidang World Bank untuk donor ke Guenia. Saya akan meminta nanti siapa Menteri Indonesia karena kita sudah harus tangan di atas. Guinea kan masih income per kapitanya 400-an. Sementara, kita Alhamdulilah sudah beberapa ribu,” ujar JK.
Sehingga, sudah sewajarnya jika Indonesia mengalokasikan dana untuk membantu Guenia. JK mengingatkan sebagai negara yang tergabung dalam jajaran elit seperti G20, Indonesia tidak hanya datang untuk meminta bantuan, tetapi pemerintah turut harus memberi kepada negara yang tidak mampu.
“Kita mampu (untuk) itu. Sekarang, sudah ada program itu di Kemlu,” tutur dia. Selengkapnya baca di sini.
– Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.