SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
Hallo pembaca Rappler!
Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 23 Oktober 2017.
Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan mengenai penampakan tiga puting beliung di perairan Kepulauan Seribu. Menurut Sutopo itu merupakan fenomena yang langka di mana tiga puting beliung berjejeran secara bersamaan.
Apalagi di wilayah tropis fenomena itu jarang terjadi.
“Ini semakin menunjukkan bahwa iklim telah berubah akibat dari rusaknya lingkungan dan keseimbangan sistem bumi,” ujar Sutopo melalui keterangan tertulis.
Puting Beliung itu terjadi di dekat Pulau Opak, di belakang Pulau Kallage yang merupakan pulau tidak berpenduduk.
“Tidak ada korban jiwa dan kerusakan bangunan, karena pulau itu tidak dihuni. Ekor puting beliung terlihat berputar di sekitar perairan sehingga menimbulkan gelombang kecil di laut,” kata Sutopo.
BPBD DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan SKPD terkait melalui Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dan Call Center Jakarta Siaga 112. Kondisi di sana normal dan masyarakat pun beraktivitas dengan aman.
“Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem selama musim pancaroba. Hujan deras yang diikuti angin kencang dan puting beliung berpotensi meningkat kejadiannya,” kata dia.
Ia menyarankan agar masyarakat menghindari aktivitas di bawah pohon-pohon besar dan papan-papan reklame yang besar. Sebab benda-benda itu berpotensi roboh tertiup angin kencang.
Ribuan buruh dan pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait regulasi gambut yang mengancam keberadaan perusahaan itu. Aksi itu digelar di depan kantor Gubernur Riau sehingga menyebabkan kemacetan parah.
Arus lalu lintas di Jalan Sudirman dan Gajah Mada akhirnya dialihkan agar mengurai kemacetan di sana.
“Menteri kurang tepat mengambil sikap. Ini harus ditinjau ulang,” ujar Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Rudy Prayitno yang memimpin aksi di Pekanbaru.
Massa juga meminta Menteri LHK untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung. Putusan MA nomor 49p/hum/2017 telah menganulir Permen LHK nomor 17 tahun 2017 tentang regulasi gambut. Pasalnya, gara-gara Permen itu, rencana kerja PT RAPP ditolak.
Massa berorasi di depan Tugu Zapin pertigaan seberang kantor Gubernur. Sekitar pukul 12:00 WIB, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menerima perwakilan dan menemui ribuan massa itu.
“Kami telah menerima aspirasi dan sudah dibaca. Ini sejalan dengan keinginan kami di Riau. Kami ingin menghindari dan mengurangi pengangguran. Tujuan kami sama dan kami akan meneruskan aspirasi tersebut, mudah-mudahan dikabulkan dan kita bisa membangun Riau bersama-sama,” tutur dia.
Selengkapnya baca di sini.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohanna Yembise mendapat pertanyaan dari banyak perempuan terkait pernyataan Kapolri Tito Karnavian mengenai cara penyidik bertanya kepada korban tindak pemerkosaan. Pernyataan Tito di satu media online itu, akhirnya menimbulkan polemik dan perdebatan.
Di dalam sebuah artikel berjudul ‘Tito Karnavian: Korban perkosaan bisa ditanya oleh penyidik, apakah ‘nyaman’ selama perkosaan?’ Tito dianggap tidak peka terhadap perempuan yang sudah menjadi korban tindak pemerkosaan.
Yohanna mengaku sudah mendapat laporan mengenai pernyataan mantan Kapolda Metro Jaya mengenai di media tersebut. Namun, ia ingin mengkaji lebih lanjut sebelum akhirnya berkirim surat ke Tito.
“Saya sudah dapat laporan itu. Jadi, saya sedang menulis satu surat yang akan saya tujukan kepada Pak Tito untuk melihat sesuatu dengan prinsip responsif gender karena ada hak-hak perempuan yang harus dijaga,” kata Yohanna di Istana Kepresidenan. Selengkapnya baca di sini.
Lembaga Pengembangan Tilawatil Alquran (LPTQ) Banten mengusulkan kepada Gubernur Banten agar dalam setiap lelang jabatan atau mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Provinsi dilakukan tes baca dan tulis Alquran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Ketua Harian LPTQ Banten, Syibli Sarjaya dengan memahami Alquran lebih mendalam dapat membina mental serta moralitas para ASN di Banten.
Diharapkan dengan fasih membaca Alquran, tidak ada lagi penyalahgunaan dan penyelewenangan terhadap jabatan yang diamanahkan.
“Dalam rakerda LPTQ Banten dua tahun lalu, kami sudah mewacanakan ini, agar setiap rotasi, mutasi atau promosi dilakukan tes baca Alquran. Kami menegaskan kembali dalam rakerda kemarin dan diusulkan kepada Gubernur,” kata Syibli.
Ia pun yakin jika para ASN itu memahami Alquran, maka kebocoran anggaran dan perilaku korupsi dalam birokrasi dapat ditutupi. Namun, Syibli menggarisbawahi persyaratan itu diusulkan hanya bagi ASN beragama Islam.
“Kalau yang non Muslim tidak usah. Mereka bisa saja dites sesuai dengan pemahaman kitab suci masing-masing. Kami sudah mengkomunikasikan ini kepada gubernur,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.
Sebanyak 18 orang calon Duta Besar Indonesia yang akan ditempatkan di negara sahabat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan sebanyak 13 orang merupakan pejabat karier Kementerian Luar Negeri, sedangkan lima lainnya berasal dari unsur masyarakat.
Dallas fit and proper test ditanyakan beberapa hal kepada calon dubes. Misalnya, visi dan misi para calon, rencana kerja para calon dubes untuk meningkatkan efektivitas kerja sama antara dua negara untuk kepentingan Indonesia.
“Duta besar bukan hanya mengatasnamakan pemerintah tapi berkuasa penuh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, harus menempatkan diri sebagai pejabat yang mewakili bangsa dan negara,” ujar Hasanuddin di Gedung DPR.
Di antara 18 calon yang tengah diuji terselip dua nama yang cukup dikenal publik yakni pengacara Todung Mulya Lubis dan mantan Ketua OJK Muliaman Hadad.
Berikut daftar nama 18 calon dubes Indonesia:
. Drs Ade Padmo Sarwono, M.A (ASEAN)
2. Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M (Jerman)
3. Drs. Djauhari Oratmangun (Tiongkok merangkap Mongolia)
4. Drs. Hermono, M.A (Spanyol dan UNWTO)
5. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, S.H. LL.M (Portugal)
6. Irjen Pol Prof Dr Iza Fadri (Myanmar)
7. Irjen Pol Drs. M. Amhar Azeth, S.H (Romania merangkap Republik Moldova)
8. Dra. Marina Estella Anwar Bey (Peru merangkap Negara Plurinasional Bolivia)
9. Muliaman Darmansyah Hadad (Swiss merangkap Keharyapatihan Liechtenstein)
10. Dra. Niniek Kun Naryatie (Rep Argentina merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay)
11. Drs. R. P. Pratito Soeharyo (Laos)
12. Raden Mohammad Benyamin Scott Carnadi, S.H., M.B.A., LL.M (Rep Fiji merangkap Republik Kiribari, Republik Nauru dan Tuvalu)
13. Drs. Rossalis Rusman Adenan, M.B.A (Sudan)
14. Salman Al Farisi, S.E., M.A (Afsel merangkap Kerajaan Lesotho, Kerajaan Swaziland dan Republik Botswana)
15. Drs. Sinyo Harry Sarundajang (Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau)
16. Sudirman Haseng, S.E., M.Si (Kamboja)
17. Dr. Sudjatmiko, M.A (Brunei Darussalam)
18. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LL.M (Norwegia)
Selengkapnya baca di sini.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengirimkan surat kepada Pemprov dan DPRD DKI. Isinya, meminta anggota dewan mengadakan rapat paripurna istimewa untuk menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Anies, kata Tjahjo, harus berpidato di hadapan seluruh perwakilan rakyat di Gedung DPRD DKI untuk memaparkan program prioritas jangka pendek dan panjang demi pembangunan ibu kota. Ia mengatakan telah mengutus Direktor Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono untuk menemui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan perwakilan dari DPRD DKI Jakarta.
“Harusnya diadakan sidang paripurna. Setidaknya, ada pidato gubernur terpilih yang dilantik,” ujar Tjahjo.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pidato Anies pada sidang paripurna merupakan bentuk mitra kerja antara Pemprov dan DPRD DKI. Dewan harus mengetahui program Gubernur sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan.
“Sidang diperlukan untuk mendengarkan skala prioritas janji politik Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno,” kata dia. Selengkapnya baca di sini.
– Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.