Berita hari ini: Kamis, 23 November 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Kamis, 23 November 2017.

Putra Setya Novanto mangkir saat dipanggil KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus ngebut dan mempercepat proses pemeriksaan terhadap tersangka kasus KTP Elektronik Setya Novanto. Usai pada Senin kemarin, penyidik memanggil istri Setya, Deisti Astriani Tagor, pada hari ini lembaga anti rasuah tersebut memanggil putra Setya, Rheza Herwindo. Namun, seolah mengikuti jejak sang Ayah, ia mangkir tanpa ada keterangan.

“Hari ini juga dijadwalkan pemeriksaan terhadap Rheza Herwindo, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Tidak ada informasi mengenai alasan ketidakhadirannya,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah melalui keterangan tertulis.

KPK pun mengingatkan agar para saksi yang dipanggil dapat memenuhi kewajiban hukum dan hadir menghadap ke penyidik. Sebab, surat panggilan sudah disampaikan secara patut.

Pada Jumat esok, KPK rencananya akan memeriksa putri Setya, Dwina Michaella. Putra-putri Setya ini diduga diperiksa untuk digali keterangannya mengenai kepemilikan saham di PT Murakabi Sejahtera, salah satu peserta lelang dalam proyek pengadaan KTP Elektronik.

Selain Rheza, KPK juga memanggil tiga orang lainnya yakni Yani Kurniati (PT Len Industri), Nike Sinta Kasina (swasta), dan Nining Indra Shaleh (mantan Sekretaris Jenderal DPR).

Sandiaga: Tim gubernur tidak akan menjadi tempat penampungan mantan tim sukses

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan jika membengkaknya jumlah personel yang masuk ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era pemerintahannya dengan Anies Baswedan bukan karena motif pribadi. Ia memastikan TGUPP tidak akan menjadi tempat penampungan mantan tim sukses mereka ketika Pilkada DKI Jakarta dulu.

“Kami pastikan ini (TGUPP) bukan tempat penampungan tim sukses,” ujar Sandi di Balai Kota.

Mantan Ketua KADIN itu berjanji akan menempatkan orang-orang terbaik untuk menempati posisi di TGUPP. Mereka adalah orang-orang yang memahami bidang-bidang yang nantinya ada di TGUPP.

“Kami akan betul-betul put the right man at the right place. Profesional yang terbaik di bidang-bidangnya,” tutur dia.

TGUPP rencananya akan diisi 74 orang, baik PNS maupun non-PNS (tenaga ahli). Meski begitu, Sandi mengaku belum ada pembicaraan mengenai komposisi PNS dan non-PNS dalam tim itu. 

Jumlah personel TGUPP jauh melesat dibandingkan era pemerintahan sebelumnya yang hanya 13 orang. Selengkapnya baca di sini.

Jokowi: Indonesia jadi mediator konflik Afganistan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyanggupi permintaan Presiden Presiden Ashraf Ghani yang meminta Indonesia menjadi mediator konflik di negara itu.

“Presiden Afghanistan menyampaikan ke saya agar Indonesia mau berperan sebagai mediator memediasi pertikaian yang ada di Afghanistan, dan saya sampaikan bismillah saya sanggupi,” kata Presiden Jokowi di hadapan para ulama NU di Lombok, Kamis 23 November 2017.

Permintaan Presiden Ashraf Ghani tersebut, kata Jokowi, disampaikan beberapa hari lalu di Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi awal pertikaian di Afghanistan dimulai pada 40 tahun silam dan masih berlangsung hingga kini.

“Kalau dengar cerita dari beliau ini yang disampaikan ke saya, Afghanistan ini sebetulnya negara kaya, punya deposit emas paling besar di dunia, deposit dan gas besar sekali, tapi tidak bisa dikelola sehingga terjadi pertikaian, konflik,” kata Jokowi. Baca berita selengkapnya di sini.

Malaysia berterima kasih Indonesia tak lagi ‘ekspor’ kabut asap

Perdana Menteri Najib Tun Razak mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo atas upayanya mengatasi kabut asap. Sebab, sejak dua terakhir, negeri mereka terbebas dari kiriman kabut asap Indonesia.

“Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sudah dua tahun terakhir Malaysia tidak alami masalah jerebu,” ujar Najib kepada Jokowi.

Ia mengaku dengan tidak adanya kabut asap, warga Malaysia dapat beraktivitas dengan leluasa. Namun, ia pun mengingatkan bahwa rakyat Indonesia pun turut menjadi korban.

“Terima kasih atas perhatian serius Indonesia. Ini memberikan kelegaan terhadap rakyat Indonesia termasuk yang tinggal di Sarawak. Cuaca sudah lega, enaklah,” kata dia.

Sebelumnya, akibat peristiwa kebakaran lahan dan hutan tahun 2015 lalu, Jokowi sampai harus mempercepat kunjungan kenegaraannya di Amerika Serikat. Kebakaran lahan dan hutan pada tahun itu menyebabkan sekolah serta fasilitas publik di Singapura dan Malaysia tutup.

Mulai hari ini Setya Novanto sudah bisa dijenguk

Sejak ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat pekan lalu, akhirnya mulai hari ini Ketua DPR Setya Novanto boleh dijenguk di rutan KPK

“Penyidik telah menerima daftar pihak-pihak yang menjenguk SN (Setya Novanto). Sesuai jadwal besuk tahanan, pada Kamis (hari ini), yang bersangkutan sudah bisa dikunjungi,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Daftar nama para penjenguk tersebut diberikan oleh kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Di antara yang akan datang  adalah keluarga dan kader Partai Golkar. Baca berita selengkapnya di sini.

Penyidik Polda Metro periksa Setya Novanto di KPK

Penyidik Polda Metro Jaya hari ini akan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus kecelakaan tunggal yang terjadi pada Kamis 16 November lalu.

“Tentu kami fasilitasi dan koordinasi lebih lanjut. Direncanakan pemeriksaan akan dilakukan Kamis (23/11),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu malam tadi.

Rencananya penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Setya Novanto di Gedung KPK, tempat Setya Novanto ditahan. 

“Tadi dapat informasi dari penyidik bahwa koordinasi dengan pihak Polda sudah kami lakukan terkait kebutuhan pemeriksaan Setya Novanto dalam kejadian di Permata Hijau,” kata Febri.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, penyidik telah menetapkan pengemudi mobil Hilman Mattauch sebagai tersangka. Hilman dijerat dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat pada pasal 283 tentang melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dan pasal 310 tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Baca berita selengkapnya di sini.

—Rappler.com