Berita hari ini: Rabu, 6 Desember 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 6 Desember 2017.

Politisi PKS Yudi Widiana didakwa terima Rp 11 miliar

Maket Gedung KPK. Foto oleh Hafidz Mubarak A/Antara

Maket Gedung KPK. Foto oleh Hafidz Mubarak A/Antara

Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia didakwa menerima Rp6,5 miliar dan 354.300 dolar AS (sekitar Rp4,6 miliar) dari pengusaha terkait "program aspirasi" pembangunan jalan dan jembatan di Maluku dan Maluku Utara.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Iskandar Marwata di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digelar di Jakarta, Rabu 6 Desember 2017.

Kasus ini bermula ketika Yudi bertemu dengan mantan staf honorer fraksi PKS di Komisi V bernama Kurniawan pada April 2014. Saat itu Kurniawan menyampaikan jika Aseng meminta beberapa proyek agar dijadikan "program aspirasi" Yudi.

Kurniawan lalu menghubungi Aseng, seorang kontraktor jalan, agar menyiapkan commitment fee jika usulan Yudi disetujui Kementerian PUPR yaitu pelebaran jalan Kobisonta-Banggoi, pelebaran jalan Bula-Banggoi, pelebaran jalan Bula-Waru-Badanra dan pembangunan jalan Pasahari-Kobisonta.

"Karena pekerjaan sudah diakomodir Kementerian PUPR, terdakwa menyampaikan kepada Kurniawan terkait uang komitmen dari Aseng agar diselesaikan melalui Paroli alias Asep," tambah jaksa Iskandar.

Pada April 2015, Aseng lalu memberikan uang komitmen secara bertahap kepada Yudi melalui Kurniawan yaitu Rp2 miliar pada Mei 2015 di basement hotel Alia Cikini dan Rp2 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar AS pada Mei 2015 di kamar di hotel Alia Cikini. Baca berita selengkapnya di sini.

KPK: Belum ada perkembangan dari pengusutan teror terhadap Novel Baswedan

PERAWATAN. Penyidik KPK Novel Baswedan tiba untuk menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa, 11 April. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

PERAWATAN. Penyidik KPK Novel Baswedan tiba untuk menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa, 11 April. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan pada hari ini kembali menjalani operasi usai disiram air keras oleh dua orang misterius pada bulan April lalu. Operasi kali ini difokuskan para perbaikan gusi yang ditanam di mata kiri.

“Operasi itu dibutuhkan karena pertumbuhan selaput mata kiri melambat. Maka dibutuhkan penanaman kembali bagian gusi Novel di mata kiri tersebut,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan pendek.

Maka, rencana operasi tahap kedua yang semula ingin dilakukan pada hari ini terpaksa ditunda. Sebab, kata Febri, untuk operasi tahap 2 dibutuhkan pertumbuhan merata seluruh selaput di mata kiri.

Perkembangan kesehatan di bagian mata seolah berjalan beriringan dengan lambatnya pengungkapan kasus yang dialami Novel. Terakhir, Kapolda Metro Jaya Idham Azis mendatangi kantor KPK dan membeberkan dua sketsa terduga pelaku yang kemungkin besar mengetahui peristiwa teror tersebut.

Selain itu, Polda Metro Jaya mengirimkan surat berisi ajakan untuk ikut terlibat dalam tim penyelidikan kasusnya. Lembaga anti rasuah itu memang tidak terlibat langsung dalam proses penyelidikan, namun Polri berjanji akan terus memperbarui informasi selama proses pengungkapan kasusnya. Bahkan, Idham menyebut ada 167 penyidik dari kepolisian yang diterjunkan hanya untuk mengungkap kasus tersebut.

Sayangnya, Febri mengatakan belum ada perkembangan yang signifikan.

“KPK berharap setelah dua sketsa orang yang diduga terlibat disebar oleh Polri, mereka segera dapat menemukan (pelaku) dan proses hukum dilakukan lebih lanjut,” tutur dia.

Sembilan Kapolres Jabodetabek diganti

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7).FOTO oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/7).FOTO oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian memutasi 162 Perwira Menengah Polri per 16 November 2017. Perintah mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/2754/XI/2017 yang ditujukan kepada Distribusi A KMA B dan C Mabes Polri.

Surat ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya pada tanggal 30 Oktober 2017 lalu dengan nomor KEP/1167/X/2017 tentang penghentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

"Sehubungan dengan surat ini, diberitahukan kepada Jenderal bahwa Pamen Polri yang tersebut di bawah, dibebaskan dari jabatan lama/dimutasikan dalam jabatan baru," demikian bunyi di surat perintah mutasi dari Kapolri tersebut, Rabu 6 November 2017.

Sejumlah Kapolres di Jabodetabek, seperti Kapolres Jakarta Timur, Kapolres Bekas, Kapolres Metro Bekasi, Kapolres Jakarta Barat, Kapolres Jakarta Setatan, pun terkena imbas dari mutasi ini.

Hari ini, para pemangku jabatan baru tersebut akan melakukan proses serah terima jabatan di Polda Metro Jaya. Baca berita selengkapnya di sini.

Gubernur DKI hapus kewajiban bagi RT/RW membuat laporan pertanggung jawaban dana operasional

HAPUS. Gubernur DKI Anies Baswedan menghapus kewajiban bagi RT/RW untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Foto oleh Diego Batara/Rappler

HAPUS. Gubernur DKI Anies Baswedan menghapus kewajiban bagi RT/RW untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). Foto oleh Diego Batara/Rappler

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghapus kewajiban bagi RT/RW untuk membuat laporan pertanggung jawaban dana operasional. Hal itu mulai berlaku pada tahun 2018.

Anies ingin RT/RW fokus melayani warga dibandingkan mengurus persoalan administrasi seperti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

“Kami ingin membuat ketua RT/RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada administratif,” ujar Anies di Gedung Pertemuan Pertamina.

Ia mengatakan RT/RW merupakan pekerjaan sosial yang menghabiskan banyak waktu. Oleh sebab itu, dia tidak ingin membebani RT/RW dengan membuat LPJ dana operasional.

“Biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan mereka langsung diberikan dalam bentuk pembebasan. Mereka bisa mengelola sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” kata dia.

Mantan Menteri Pendidikan itu percaya seluruh RT/RW di Jakarta akan mengelola dana operasional untuk kebutuhan operasional di lingkungannya masing-masing. Ia yakin dana tersebut tidak akan disalah gunakan.

“Untuk tahun 2018, memang RT/RW akan mendapatkan dana Rp 2 juta dan Rp 2,5 juta (per bulan) dan dalam pengelolaan kami percayakan mereka untuk bisa mengelola dana itu,” tutur dia. Selengkapnya baca di sini.

Hendak diganti, Panglima Gatot Nurmantyo lakukan mutasi terhadap 85 perwira tinggi

PAPARAN. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan paparan pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Fraksi PKS DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September. Foto oleh Wahyu Putro A/ANTARA

PAPARAN. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan paparan pada kegiatan diskusi yang digelar oleh Fraksi PKS DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September. Foto oleh Wahyu Putro A/ANTARA

Jelang memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan mutasi terhadap tiga matra yakni TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Mohamad Sabrar Fadhilah, mutasi itu dilakukan untuk memenuhi tantangan yang dihadapi TNI yang semakin kompleks dan dinamis.

“Guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks,” ujar Fadhilah melalui keterangan tertulis.

Perintah mutasi tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Kep/982/XII/2017 pada tanggal 4 Desember mengenai pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam surat itu, ditetapkan mutasi terhadap 85 perwira tinggi, antara lain 46 pati TNI Angkatan Darat, 28 pati TNI Angkatan Laut dan 11 pati TNI Angkatan Udara.

Langkah Gatot ini bertentangan dengan himbauan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin. Ia mengatakan selama masa transisi, Gatot sebaiknya tidak melakukan mutasi perwira tinggi menjelang akhir jabatannya.

“Sebaiknya Jenderal Gatot sudah fokus untuk menyiapkan memo serah-terima jabatan dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya, termasuk melakukan mutrasi perwira tinggi,” ujar TB melalui keterangan tertulis. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

X

Ayo langganan Indonesia wRap