Berita hari ini: Kamis, 7 Desember 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Kamis, 7 Desember 2017.

Mahkamah Konstitusi bantah ada lobi politik yang dilakukan Arief Hidayat ke DPR

BANTAH. Mahkamah Konstitusi (MK) membantah jika ketua mereka, Arief Hidayat pernah berupaya untuk melakukan lobi terhadap anggota DPR agar terpilih kembali. Foto oleh ANTARA

BANTAH. Mahkamah Konstitusi (MK) membantah jika ketua mereka, Arief Hidayat pernah berupaya untuk melakukan lobi terhadap anggota DPR agar terpilih kembali. Foto oleh ANTARA

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membantah adanya lobi yang dilakukan oleh sang ketua Arief Hidayat dalam pencalonan kembali dirinya sebagai hakim MK di DPR. Ia menjelaskan pencalonan Arief sudah memperoleh izin dari Dewan Etik menjelang masa jabatannya yang akan habis pada 1 April 2018.

“Tidak ada yang namanya lobi-lobi politik,” kata Fajar di Gedung MK.

Kalau pun ada lobi politik, ia menjelaskan, itu hanya sebatas pada pencocokan jadwal Arief dan Komisi III DPR dalam menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan.

Arief, kata Fajar, memang sempat berkirim surat kepada komisi hukum DPR untuk menentukan jadwal uji kepatutan dan kelayakan. Sebab, Arief harus menghadiri undangan Hari Konstitusi di Uzbekistan selama 10 hari.

“Di situ dicocokkan jadwalnya. Jangan ketika sedang di Uzbekistan, kemudian dipanggil untuk fit and proper test,” kata dia.

Pertemuan Arief dengan beberapa anggota komisi III DPR di Mid Plaza pun sudah berdasarkan izin dari Dewan Etik. Jadi, menurutnya, tidak ada lobi-lobi politik apalagi menukarkan atau barter kepentingan antara kewenangan MK dan DPR.

Arief diperiksa oleh Dewan Etik karena diberitakan oleh media melakukan lobi terhadap anggota DPR sebelum pencalonannya sebagai hakim konstitusi. Ia diduga menjanjikan akan menolak permohonan pengujian UU nomor 17 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika ia terpilih kembali. Selengkapnya baca di sini.

Mahkamah Agung tidak temukan pelanggaran etik terhadap Hakim Cepi Iskandar

SIDANG PRA PERADILAN. Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 25 September. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

SIDANG PRA PERADILAN. Hakim tunggal Cepi Iskandar memimpin sidang praperadilan Setya Novanto terhadap KPK terkait status tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 25 September. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Mahkamah Agung akhirnya menghentikan pemeriksaan terhadap hakim tunggal yang pernah mengabulkan gugatan pra peradilan Setya Novanto yakni Cepi Iskandar. Keputusan itu diambil usai beberapa saksi dan Hakim Cepi diperiksa oleh badan pengawas (Bawas).

Hasilnya, tidak ditemukan bukti pelanggaran yang sudah dilakukan Cepi.

“Ya, harus dihentikan (pemeriksaannya), karena akan kasihan dan digantung,” ujar Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah di Gedung MA.

Ia mengatakan Badan Pengawas tidak akan tinggal diam jika seorang hakim melanggar kode etik dan perilaku pedoman hakim. Namun, Bawas tidak menemukan adanya pelanggaran.

“Jadi, itu tidak bisa diidentifikasi sebagai pelanggaran. Sampai hari ini Bawas tidak memberikan sanksi apa-apa. Berarti, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada pelanggaran etik. Kalau memang terbukti, maka dari dulu sudah ada tindakan,” katanya.

Hakim Cepi sempat dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi karena diduga memberikan keputusan yang janggal dengan mengabulkan sebagian gugatan pra peradilan Setya Novanto pada 29 September lalu. Selengkapnya baca di sini.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon ditolak KPK untuk menjenguk Setya Novanto

DITOLAK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku ditolak oleh KPK untuk dapat menjenguk Setya Novanto pada Rabu, 6 Desember. Foto oleh Zul Sikumbang/ANTARA

DITOLAK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku ditolak oleh KPK untuk dapat menjenguk Setya Novanto pada Rabu, 6 Desember. Foto oleh Zul Sikumbang/ANTARA

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlihat kecewa karena ia tidak dapat bertemu dengan koleganya Setya Novanto di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang ke sana didampingi Wakil Ketua DPR lainnya yakni Fadli Zon.

Menurut Fahri, KPK melarang mereka untuk bertemu dengan Setya. Ia mengatakan berdasarkan informasi dari KPK yang dapat menjenguk Setya hanya keluarga dan kuasa hukum.

“KPK ini memang aneh. Ikhtiarnya (ingin) mengisolasi Novanto sehingga yang bertemu itu hanya istrinya dan lawyer-nya,” ujar Fahri melalui pesan singkat.

Ia juga mendengar isu bahwa Setya kini tengah dirayu oleh lembaga anti rasuah itu untuk menjadi justice collaborator untuk membantu KPK mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus koruosi proyek KTP Elektronik. Fahri dan Fadli pun mengaku kecewa tidak dapat bertemu dengan Setya.

Menurut dia, dia era reformasi seperti sekarang, cara yang digunakan oleh KPK tidak mengindahkan hukum.

“Padahal, hak-hak orang di dalam konstitusi dan hukum acara itu sangat dilindungi. Tetapi, oleh KPK semuanya ditabrak,” tutur dia.

Fahri mengaku sudah melaporkan tindakan KPK itu ke Panitia Khusus Hak Angket di DPR. Selengkapnya baca di sini.

Diduga lakukan lobi ke DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi dilaporkan ke Dewan Etik

LAMBAIKAN TANGAN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kanan) melambaikan tangan usai mengucapkan sumpah jabatan pada sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 6 November. Foto oleh Widodo S. Jusuf/ANTARA

LAMBAIKAN TANGAN. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva (kiri) dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kanan) melambaikan tangan usai mengucapkan sumpah jabatan pada sidang pleno khusus di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 6 November. Foto oleh Widodo S. Jusuf/ANTARA

Beberapa aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Etik yang diduga telah dilakukan oleh Ketua MK, Arief Hidayat. Arief dilaporkan karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik yang dilakukan sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada Rabu kemarin.

Menurut pemberitaan, Arief diduga melakukan lobi ke DPR agar dipilih kembali sebagai Ketua MK. Sebagai imbal baliknya, Arief diduga menjanjikan akan menolak permohonan pengujian UU nomor 17 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) jika ia terpilih kembali. Perkara itu berkaitan dengan pengujian keabsahan Panitia Khusus Hak Angket DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap KPK.

“Perbuatan terlapor diduga telah melakukan lobi-lobi kepada anggota Komisi III DPR, pimpinan fraksi di DPR dan pimpinan partai politik untuk kepentingan pribadinya tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK nomor 09 tahun 2006,” ujar aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun.

Sementara, anggota Komisi III DPR sudah memperpanjang masa jabatan Arief sebagai hakim MK. Masa jabatan Arief semulai akan berakhir pada 2018. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

Ayo langganan Indonesia wRap