Berita hari ini: Senin, 11 Desember 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 11 Desember 2017.

Universitas Indonesia peringkat ke-23 kampus terhijau dunia

Foto diambil dari uiupdate.ui.ac.id

Foto diambil dari uiupdate.ui.ac.id

Universitas Indonesia (UI) menduduki peringkat ke-23 sebagai kampus terhijau dunia versi UI GreenMetricWorld University Rankings 2017. Tahun sebelumnya UI hanya menempati peringkat ke-31.

"UI melalui UI GreenMetric konsisten mempertahankan kepeloporannya dalam pemeringkatan sustainabilitas perguruan tinggi," kata Rektor UI Prof. Muhammad Anis usai acara Pengumuman Perguruan Tinggi Terhijau Dunia di Makara Art Centrum UI Depok, Senin 11 Desember 2017.

Anis mengatakan UI merasa bangga bisa mengambil peran dalam mendukung pencapaian pengembangan infrastruktur kampus hijau di dunia sebagai upaya mencetak generasi yang peduli akan keberlanjutan lingkungan hidup.

UI GreenMetric merupakan lembaga pemeringkatan yang telah diterima sebagai anggota IREG Observatory (International Ranking Expert Group) secara resmi pada Konferensi IREG-6 bulan April 2012 di Taipei. Baca berita selengkapnya di sini.

Bos Koperasi Pandawa Group divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar

DIVONIS. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa (kiri depan) dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Depok. Foto oleh Indrianto Eko/ANTARA

DIVONIS. Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa (kiri depan) dijatuhi vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Depok. Foto oleh Indrianto Eko/ANTARA

Majelis Pengadilan Negeri kota Depok pada hari ini menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar kepada bos koperasi Pandwa Group, Salman Nuryanto. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena ikut menghimpun dana masyarakat tanpa izin.

"Saudara Salman Nuryanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, karena menghimpun dana masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara sah dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Yulinda Trimurti Asih Muryati.

Vonis itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hakim agar menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar subsider enam bulan kurungan. Selain Nuryanto, ke-26 leader Pandawa Group dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar subsider 3 bulan kurungan. Selengkapnya baca di sini.

Bamus DPR terima pengunduran diri Setya Novanto

Setya Novanto sempat mengalami kehidupan yang sulit sebelum menjadi Ketua DPR. Foto oleh M. Agung Rajasa/ANTARA

Setya Novanto sempat mengalami kehidupan yang sulit sebelum menjadi Ketua DPR. Foto oleh M. Agung Rajasa/ANTARA

Badan Musyawarah DPR akhirnya menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar siang ini di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.

Ketua Fraksi Golkar Robert Kardinal mengatakan pengganti Setya Novanto akan dibicarakan secara internal di Partai Golkar. “Nanti dibicarakan di partai sendiri,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR ke Badan Musyawarah DPR. Dalam surat tersebut Setya Novanto juga menunjuk keleganya di partai, yakni Aziz Syamsuddin, sebagai penggantinya.

Namun, Robert melanjutkan, Badan Musyawarah DPR belum menyepakati Aziz sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto. Baca berita selengkapnya di sini.

Menpan RB angkat istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung sebagai staf ahli DILANTIK. Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Tin Zuraida diangkat menjadi staf ahli KemenPAN RB. Foto diambil dari situs Mahkamah Agung

DILANTIK. Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Tin Zuraida diangkat menjadi staf ahli KemenPAN RB. Foto diambil dari situs Mahkamah Agung

Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Tin Zuraida dilantik sebagai Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Tin dikenal oleh publik ketika kediaman suaminya digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia justru membuang uang yang diduga barang bukti ke toilet kamar pribadinya.

Sesuai informasi dari situs Kemenpan, nama Tin tertulis sebagai staf ahli di bidang politik dan hukum. Namun, tidak ada foto Tin di situs tersebut.

Kediaman Tin digeledah KPK pada awal 2016, usai panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution terjaring OTT lembaga anti rasuah itu. Dari kediaman Tin dan suaminya, Nurhadi, penyidik KPK menemukan uang sebesar Rp 1,7 miliar.

Namun, ketika rumah mewah di area Kebayoran Baru itu akan digeledah, Tin panik dan merobek beberapa dokumen serta membuang uang ke toilet kamar pribadinya.

Akibat kejadian itu, Nurhadi mengundurkan diri sebagai Sekretaris MA. Nurhadi dan Tin pun ikut diperiksa beberapa kali oleh KPK terkait temuan beberapa barang bukti.

Menurut seorang sumber di Kementerian PAN-RB, Tin baru dilantik oleh Menteri Asman pada dua pekan lalu.

Sementara, nasib Edy selaku penerima uang suap akhirnya dijatuhkan penjara selama 8 tahun usai mengajukan gugatan di tingkat kasasi. Selengkapnya baca di sini.

Ahmad Doli: Lembaga DPR tidak seharusnya dikendalikan oleh orang dari dalam penjara

MEMALUKAN. Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan surat dari Setya Novanto semakin membuat nama partai menjadi buruk dan memalukan. Foto oleh Jimmy Ayal/ANTARA

MEMALUKAN. Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan surat dari Setya Novanto semakin membuat nama partai menjadi buruk dan memalukan. Foto oleh Jimmy Ayal/ANTARA

Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai surat dari Ketua Umum non-aktif Partai Golkar Setya Novanto sudah membuat malu partai berlambang beringin itu dan DPR. Surat yang dirujuk Doli yakni dokumen penunjukkan Azis Syamsuddin sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

"Saya dapat informasi soal surat itu dua hari lalu. Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oleh oknum politisi Golkar yang mempermalukan partai dan DPR sebagai lembaga yang tengah disorot oleh masyarakat Indonesia," ujar Doli kepada media.

Ia menyayangkan, karena DPR sebagai lembaga tinggi negara justru terkesan dapat dikontrol oleh orang dari dalam jeruji besi. Menurutnya, surat tersebut seharusnya tidak diterima begitu saja oleh Azis dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.

Surat yang ditanda tangani oleh Setya itu perlu dipermasalahkan oleh partai sebab tidak ada dasar peraturan partai dan organisasinya.

"Ini kan enggak pernah ada rapat pleno akhir-akhir ini, enggak pernah ada itu terus bagaimana tiba-tiba ada surat dari Novanto soal penunjukkan ketua DPR sebagai penggantinya," kata dia.

Doli menegaskan jika surat Setya itu diterima oleh DPR, maka itu akan memperburuk citra lembaga parlemen tersebut di mata masyarakat Indonesia dan internasional. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

X

Ayo langganan Indonesia wRap