Berita hari ini: Selasa, 12 Desember 2017

Perkembangan berita terbaru yang perlu Anda ketahui

%

%

%

%

%

%

%

%

Hello!

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 12 Desember 2017.

Cerita MenPan RB angkat istri mantan sekretaris Mahkamah Agung sebagais staf ahli

TETAP PERTAHANKAN. Menpan RB Asman Abnur mengaku akan tetap mempertahankan staf ahli di bidang politik dan hukum, Tin Zuraida, kecuali ditemukan fakta hukum keterlibatannya. Foto oleh ANTARA

TETAP PERTAHANKAN. Menpan RB Asman Abnur mengaku akan tetap mempertahankan staf ahli di bidang politik dan hukum, Tin Zuraida, kecuali ditemukan fakta hukum keterlibatannya. Foto oleh ANTARA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur akhirnya angkat bicara mengenai staf ahli di bidang politik dan hukum di kementeriannya, Tin Zuraida. Ia menjelaskan pelantikan Tin berawal tahun 2016 ketika kementerian yang ia pimpin mengadakan seleksi terbuka untuk mengisi 3 jabatan staf ahli, yakni staf ahli di bidang budaya kerja, ekonomi daerah dan politik serta hukum.

Lalu, terpilih lah tiga orang, termasuk Tin. Dua orang selain Tin, Asman menjelaskan, tidak memiliki masalah. Namun, muncul masalah yang menyeret nama Tin, khususnya ketika suami Tin diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi, dengan ada pemberitaan tersebut, kami tunda," ujar Asman yang ditemui di sela acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia).

Ternyata setelah satu tahun berlalu, tidak ada perkembangan fakta hukum terkait Tin. Akhirnya, Kemenpan RB tetap melantik Tin untuk menjadi saksi ahlinya.

"Kalau enggak ada fakta hukum, kita enggak bisa bikin apa-apa. Jadi, kami berharap dengan adanya pemberitaan kemudian ada fakta hukum, ya sudah," kata dia.

Asman kembali menegaskan jika memang ditemukan fakta hukum terkait kasus Tin, maka ia siap melakukan evaluasi pelantikan Tin. Perempuan yang sempat bekerja di MA itu pernah merobek dokumen dan membuang uang ke toilet ketika penyidik KPK menggeledah rumahnya tahun lalu. Diduga uang tersebut adalah uang suap yang sempat diterima suaminya. Selengkapnya baca di sini.

Libur Natal dan Tahun Baru, Kapolri: Waspadai terorisme

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian. Foto oleh Akbar Nugroho Gumay/ANTARA

Kepala Polri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan pihaknya mewaspadai tiga hal menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2018.

"Ada 3 hal penting yang kita waspadai. Satu, terorisme, kenapa? (berdasarkan) pengalaman," ujar Tito di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 12 Desember 2017.

Hal kedua yang perlu diwaspadai lainnya adalah arus mudik. Saat ini, Tito melanjutkan, Tol Gringsing sedang dalam perbaikan. Ini akan membuat para pemudik menggunakan jalur pantura.

“Oleh karena itu tetap kita waspadai arus mudik, arus balik. Rapat-rapat dengan stakeholder tetap kita lakukan. Ini yang dimaksimalkan nantinya," kata Tito.

Selain terorisme dan arus mudik, hal lain yang akan dipantau adalah distribusi bahan pokok. Sebab perayaan Natal dan tahun Baru biasanya akan membuat harga-harga terdongkrak naik. Baca berita selengkapnya di sini.

KPK: Aturan penanganan korupsi di Indonesia masih kuno

JUMPA PERS. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis, 19 Januari. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

JUMPA PERS. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo (kanan) didampingi Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) menyampaikan keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis, 19 Januari. Foto oleh Puspa Perwitasari/ANTARA

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan jika gerakan untuk menindak kejahatan luar biasa itu terus dilakukan hingga saat ini. Dampaknya menurut Agus sudah mulai terlihat.

Tingkat korupsi Indonesia yang sangat akut akibat peninggalan orde baru tahun 1999, perlahan mulai membaik. Jika 18 tahun yang lalu, Indonesia menduduki peringkat 17 dari skala 100, maka kini Indonesia boleh berbangga.

"Kalau boleh melaporkan, IPK kita di ASEAN sudah ada di nomor 3. Jadi, Singapura memang paling baik dan butuh waktu yang lama untuk menyalip apa yang sudah mereka capai, karena CPIB (lembaga pemberantasan korupsi) sudah dibentuk lebih lama sejak tahun 1952," ujar Agus ketika memberikan pidato di Hari Anti Korupsi Sedunia.

Sementara, KPK Malaysia juga sudah melewati usia 50 tahun. Kendati begitu, Indonesia tetap harus mengucapkan syukur. Untuk memberantas tindak korupsi ini, dibutuhkan gerak bersama-sama, sebab motornya selain KPK dan pemerintah, tetapi juga diperlukan pengawasan dari rakyat Indonesia.

"Mari bantu kami untuk mengawasi semua aparat negara. Mudah-mudahan ke depan IPK kita bisa naik lebih drastis lagi. Namun, saat ini sudah ada di arah yang betul. Tahun 2016 kemarin, alhamdulilah Indonesia sudah dapat menyalip Filipina dan Thailand," kata dia.

Namun, Agus mengkritik upaya dari pihak parlemen yang terlihat separuh hati dalam memberantas tindak korupsi. Sebab, UU untuk memberantas tindak korupsi yang digunakan saat ini tergolong sudah kuno. Mengapa? Sebab, aturan tersebut hanya menyentuh keuangan negara. Padahal, praktik korupsi yang terjadi di sektor swasta juga tidak boleh dibiarkan.

"(Aturan itu) perlu diluaskan lagi bahwa suap menyuap di sektor swasta juga tidak diperkenankan. Misalnya, seorang pengusaha untuk mendapatkan kredit dari bank, ia kemudian memberikan sesuatu. Itu tidak boleh. Contoh, lainnya sekarang dealer lebih suka pakai kredit karena mereka akan mendapat pemasukan dari tiha sumber. Ini memang bukan suap, tetapi seperti ini tetap tidak dibolehkan," kata Agus menjelaskan.

Ia memberikan contoh di Singapura, guru pun dilarang menerima sesuatu dari para muridnya. Sementara, di Indonesia, masih ada praktik bimbingan belajar yang memberikan pelajaran, tetapi di waktu yang bersamaan ia juga memberikan nilai di sekolah.

"Itu kan jadinya conflict of interest," tutur dia.

Untuk mencegah terjadinya korupsi di sektor strategis, lembaga anti rasuah itu sudah menyiapkan aplikasi bernama JAGA. Sejauh ini, sudah ada empat layanan publik yang masuk ke dalam JAGA yakni rumah sakit, puskesmas, dana desa dan perizinan, dan dunia pendidikan.

Fadli Zon gantikan Setya Novanto menjadi Plt Ketua DPR

DIKRITIK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon dikritik berbagai pihak karena menghadiri konferensi pers Donald Trump belum lama ini. Foto dari twitter @fadlizon

DIKRITIK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon dikritik berbagai pihak karena menghadiri konferensi pers Donald Trump belum lama ini. Foto dari twitter @fadlizon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya ditetapkan sebagai Plt Ketua DPR dan menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri. Keputusan itu diambil usai dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon menggelar rapat pimpinan di kompleks parlemen.

"Maka, telah ditetapkan Plt Ketua DPR tadi adalah Wakil Ketua Bidang Polhukam," ujar Fadli ketika memberikan keterangan pers kemarin.

Maka proses yang selanjutnya bergulir, kata Fahri, yakni DPR akan mengabarkan perkembangan tersebut secara resmi kepada DPP Partai Golkar dan Presiden Joko Widodo.

"Surat ini dikirim ke Presiden Republik Indonesia sebagai pemberitahuan protokoler dan DPP Partai Golkar," ujar Fahri.

Isi surat ke dua lembaga tersebut, kata Fahri, akan berbeda. Surat yang dikirim ke Jokowi sebagai bentuk pemberitahuan bahwa Setya telah mengundurkan diri dan digantikan oleh Plt Ketua DPR Fadli Zon. Sedangkan, kepada DPP Golkar, surat itu berisi permintaan agar partai berlambang beringin itu segera menyiapkan pengganti. Sebab, posisi Ketua DPR definitif merupakan jatah milik Golkar.

Sementara, surat permintaan Setya yang menunjuk Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR ditolak mentah-mentah oleh Fraksi Golkar. Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad menilai perubahan kepemimpinan di DPR dengan cara yang demikian merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Selengkapnya baca di sini.

- Rappler.com

X

Ayo langganan Indonesia wRap