Berita hari ini: Rabu, 3 Januari 2018

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Rabu, 3 Januari 2018.

Ini klarifikasi Kepala Badan Siber Nasional soal pernyataan #HoaxMembangun

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengklarifikasi maksud kalimatnya yang menyebut informasi hoax haruslah yang membangun. Akibat ucapan yang ia sampaikan usai dilantik, Djoko menjadi bahan bulan-bulanan media sosial dan membuat tagar #MembuatHoax nyaring jadi perbincangan.

Djoko mengaku kalimatnya itu sebuah kekeliruan. Untuk itu ia mencabut pernyataan tersebut.

“Oke, enggak apa-apa. Kalau memang itu sebuah kekeliruan ya saya hapus (cabut pernyataan),” kata Djoko.

Ia kemudian berkilah kalau kalimatnya tersebut hanyalah pancingan dan gimmick saja. Tujuannya, untuk mengetes kejelian media yang tengah mewawancarainya.

Djoko menjelaskan kalau ia justru semula bermaksud mengkritik fenomena hoax, supaya semua pihak dapat memeranginya. Selengkapnya baca di sini.

Yenny Wahid tolak pinangan Gerindra untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur

Putri Abdurrahman Wahid, Zanubah Arrifah Chafsoh Rahman Wahid menolak pinangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Perempuan yang akrab disapa Yenny Wahid mengaku tidak diizinkan oleh keluarganya untuk maju dalam ajang politik tersebut.

“Kami keluarga Gus Dur punya tugas sejarah, terutama agar komunikasi NU tidak pecah. Kami tidak boleh ikut masuk kontes yang berlangsung,” ujar Yenny di Jakarta.

Kendati begitu, Yenny mengucapkan terima kasih atas tawaran Prabowo. Tetapi, ia lebih memilih mengikuti pertimbangan dari keluarganya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas tawaran yang telah beliau sampaikan. Sesungguhnya, tawaran tersebut sudah saya pikirkan,” kata dia.

Menanggapi pernyataan Yenny, Prabowo mengaku sedih karena tawarannya tidak diterima. Dalam pandangan Prabowo, Yenny merupakan kader bangsa yang memiliki wawasan yang luas. Kendati begitu, ia tetap menghargai sikap Yenny.

“Saya menilai beliau adalah kader bangsa yang terkemuka dan punya wawasan yang sangat luas. Saya selalu berharap, ia memberi sumbangan kepada kita semua,” tutur dia. Selengkapnya baca di sini.

Mantan KSAU minta pengadaan helikopter AgustaWestland tidak dibuat gaduh

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna meminta agar kasus pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 tidak dibuat gaduh. Hal itu ia sampaikan usai ia diperiksa selama 2,5 jam sebagai saksi untuk Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.

Ini merupakan kali pertama Agus menghadiri pemanggilan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, ia mangkir usai dipanggil dua kali oleh lembaga anti rasuah. 

“Jadi, saya minta kepada teman-teman ini, yang penting permasalahan ini jangan sampai dibuat gaduh. Jangan gaduh lah ini permasalahan ini,” ujar Agus.

Ia enggan membeberkan materi pemeriksaan dirinya, termasuk ketika ditanya mengenai kronologi pengadaan helikopter dengan nilai proyek Rp 738 miliar tersebut. Ia juga tidak menanggapi soal dugaan adanya korupsi ketika helikopter itu dibeli beberapa tahun lalu. Akibat adanya dugaan korupsi, negara dirugikan sebesar Rp 224 miliar.

“Eit, jangan bicara sama saya (mengenai dugaan korupsi). Yang mengatakan ada dugaan korupsi, ada institusinya. Oke, enggak boleh (mengatakan apa pun). Saya enggak ada (menyampaikan apa pun),” kata dia.

Pembelian helikopter itu diketahui bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana. Semula, helikopter jenis VVIP itu dibeli untuk keperluan Presiden. Namun, ditolak oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Tetapi, anehnya pembelian itu justru tetap dilakukan. Jenis heli kemudian diubah untuk keperluan angkutan. Selengkapnya baca di sini.

Presiden Jokowi lantik Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Presiden Joko “Jokowi” Widodo melantik Mayor Jenderal Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara. Pelantikan ini dilakukan usai Perpres mengenai BSSN direvisi. Sebelumnya, Djoko menjabat sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Sesuai dengan Perpres nomor 133 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara menyatakan badan tersebut akan langsung berada dalam pengawasan Presiden. Jokowi mengatakan perubahan posisi itu disebabkan BSSN merupakan lembaga penting dan dibutuhkan negara untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang sangat cepat.

Djoko selaku Kepala BSSN harus menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala sesuai kebutuhan. BSSN dibentuk untuk melindungi dan memayungi semua kegiatan siber dari kementerian atau lembaga lain. Beberapa di antaranya cyber defense dari Kementerian Pertahanan, intelijen siber dari BIN, satuan siber TNI dan lainnya. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com