Jokowi: Calon tunggal pilkada belum perlu Perppu

ATA
Hingga hari ini, masa perpanjangan untuk daerah yang jumlah bakal pasangan calonnya belum penuhi kuota dimulai.

Presiden Republik Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo. Foto oleh AFP.

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan belum perlu dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merespon adanya sejumlah daerah yang defisit jumlah bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. 

“Belum sampai ke sana. Ini kita lihat dulu perkembangannya,” kata Jokowi, Jumat, 31 Juli. 

Jokowi berharap, adanya masa perpanjangan dapat memangkas jumlah daerah yang jumlah bakal pasangan calonnya dalam pilkada 2015 belum memenuhi kuota. 

“Dari pendekatan yang kita lihat di daerah memang lebih banyak, memang ada banyak yang kekurangan sisi administrasi sehingga calon-calon yang ada tidak bisa ikut. Oleh sebab itu dengan diundurkannya sampai tanggal 3 Agustus kita harapkan paling tidak separuhnya ada,” ujarnya.

Sebelumnya, masa pendaftaran bakal pasangan calon untuk pilkada 2015 telah berlangsung pada 26 hingga 28 Juli.

Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian menunjukkan bahwa ada 15 daerah provinsi dan kebupaten/kota yang jumlah bakal pasangan calonnya belum memenuhi kuota sebanyak dua pasangan.

Pasangan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wakil Wali Kota Wishnu Sakti Buana merupakan salah satu contoh calon tunggal kepala daerah.

(BACA: Pilkada 2015: Demokrasi dan dominasi Risma di Surabaya)

Sesuai regulasi, KPU harus memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari di daerah-daerah tersebut, didahului oleh masa sosialisasi juga selama 3 hari. 

Jika situasi tak berubah, pilkada di 15 daerah ini harus ditunda ke waktu penyelenggaraan pilkada serentak putaran berikutnya yaitu pada 2017. Situasi ini membuat KPU terjepit dalam situasi yang sulit.

Penundaan pilkada akan merugikan bakal pasangan calon yang telah mendaftar dan melakukan persiapan untuk berkompetisi di akhir tahun nanti. Namun di sisi lain, KPU juga harus mewaspadai potensi “calon boneka”

Calon boneka adalah pasangan calon yang sengaja didorong untuk maju oleh pasangan calon tunggal yang telah terlebih dahulu mendaftar.

Tujuannya hanya sekadar memenuhi kuota agar pilkada tak diundur dan memuluskan jalan sang pasangan calon tunggal untuk berkuasa. Rappler.com

Baca juga: Dilema tunda pilkada: Calon boneka vs hak calon yang telah siap