Tengahi silang pendapat, program listrik 35.000 MW harus segera didetilkan

JAKARTA, Indonesia — Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terlibat “perang” pernyataan di media massa terkait program pengadaan 35.000 Megawatt (MW) pasokan energi listrik baru yang dicanangkan pemerintah.

Hanya sehari setelah dilantik menggantikan Indroyono Soesilo pada 12 Agustus 2015, Rizal menyatakan program tersebut tak realistis diwujudkan sebelum 2019. Belakangan, JK merespon pernyataan bawahannya itu dan menyebut Rizal tak memahami persoalan.

(BACA: Ketika Rizal Ramli menentang Jusuf Kalla)

Mengomentari polemik ini, anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (DPP MKI) Heru Dewanto mengatakan bahwa langkah paling solutif yang dapat ditempuh oleh pemerintah di tengah silang pendapat ini adalah segera mendetilkan rencana pengadaan mereka kepada semua pemangku kepentingan.

“Untuk menjembatani perbedaan yang ada, yang satu klaim bisa yang satu enggak, ya didetilkan saja rencananya, bagaimana rencana pembangunan pembangkit listriknya,” kata Heru, Rabu, 19 Agustus.

“Kapan tendernya? Lalu dari situ pihak pemenang kan harus mengurus financial closure lalu ke perizinan, itu berapa lama? Didetilkan dari titik A ke Z. Dari situ nanti kelihatan kok ini 35.000 MW mungkin dicapai apa enggak” ujarnya lagi.

Sudah sesuai kebutuhan nasional

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan bahwa rencana pemerintahannya untuk mengadakan pasokan energi listrik baru sebesar 35.000 Megawatt (MW) sudah sejalan dengan kebutuhan nasional.

“Banyak yang menyampaikan bahwa 35.000 MW itu sebuah target yang ambisius. Tapi itu memang kebutuhannya gitu,” Kata Jokowi, Rabu.

Terkait perang pernyataan yang terjadi antara dua pembantunya tentang apakah program tersebut realistis untuk dilaksanakan, Jokowi enggan berkomentar.

“Urusan saya urusan bekerja, kamu pasti senangnya yang kayak gitu. Kalau saya enggak. Kalau urusan yang seperti itu, saya enggak akan jawab,” ujarnya.

JK vs Rizal Ramli

Sebelumnya, Rizal menyatakan bahwa tak realistis untuk mengadakan pasokan energi listrik baru sebesar 35.000 MW sebelum 2019 sesuai target pemerintah.

“Saya akan minta Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi tapi capainya susah, supaya kita realistis.” katanya kepada media, Jumat, 14 Agustus.

Tak lama berselang, JK mengomentari pernyataan Rizal tersebut.

“Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang,” kata JK, Selasa, 18 Agustus, sebagaimana dikutip oleh media.

Rizal rupanya tak sepakat dengan kritik JK terhadap dirinya dan malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka tentang persoalan ini. “Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum,” ujarnya, Selasa.

JK tak tinggal diam menanggapi ajakan Rizal. Ia menilai Rizal perlu ditegur karena pernyataannya tersebut tak etis. “Ditegur dong,” kata JK, Rabu.

Mempertimbangkan relasi antara dirinya sebagai Wakil Presiden dan Rizal sebagai Menteri Koordinator, JK berpendapat bahwa mestinya tak perlu ada debat terbuka. Diskusi terkait kebijakan publik pemerintah antara mereka berdua dapat dilakukan secara tertutup.

“Tinggal kita panggil saja menkonya, jelasin,” kata JK lagi. Saat disinggung kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan, JK enggan memastikannya. —Rappler.com

Baca juga: 

• Mampukah PLN atasi ancaman krisis listrik?
• Menteri-menteri baru Jokowi
• Tarif listrik nonsubsidi naik lagi