Pengamat: Penggusuran warga Kampung Pulo bukan solusi atasi banjir Jakarta

Febriana Firdaus
Warga Kampung Pulo seharusnya bisa tetap tinggal, tapi kawasannya ditata seperti kampung deret.
Motor di Jakarta terjebak banjir dan harus diangkut agar tidak terendam air. Foto diambil pada 2 Februari 2007, saat banjir melanda Jakarta. Foto oleh Mast Irham/EPA

JAKARTA, Indonesia — Penggusuran 917 kepala keluarga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, ternyata tak mendapat dukungan ahli tata kota dan pengamat. Menurut mereka, upaya penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disertai bentrokan hari ini, Kamis, 20 Agustus, adalah sia-sia. 

Mengapa? “Karena masalahnya bukan di situ, tapi penurunan tanah yang diperburuk oleh abstraksi air tanah,” kata Direktur Pusat Studi Perkotaan Ruang Jakarta (Rujak) Marco Kusumawijaya, Kamis.

Abstraksi adalah sebuah proses eksploitasi air tanah oleh manusia yang digunakan untuk irigasi, rekreasi, atau keperluan air minum. Abstraksi air dapat menyebabkan penurunan muka tanah.

Abstraksi, menurut Marco, telah menyebabkan penurunan tanah hingga 15 cm tiap tahunnya di beberapa tempat di ibu kota. Sedangkan di daerah lainnya berkisar di antara 3-5 cm per tahun. 

Angka ini merupakan kabar buruk karena kenaikan permukaan air laut hanya 6 mm per tahun. Penjelasan mengenai penurunan tanah ini bisa dibaca lebih lanjut di buku karya Sawarendro berjudul Indonesian Land Reclamation & Water Management Institute terbitan 2010.  

Dari kajian Sawarendro itu, “Tanpa menghentikan abstraksi air tanah, upaya lainnya seperti mengeruk kanal, membersihkan saluran air secara rutin, dan menggali sumur, hanya akan memboroskan anggaran,” ujar Marco.

Apalagi, katanya, hanya dengan membangun taman-taman indah di tengah kota. “Taman bagus tidak akan signifikan dan tidak akan membantu resapan air di daerah perkotaan yang sangat cepat,” ucapnya. 

Ia mengatakan, daripada sibuk membangun kanal yang megah dan menggusur warga di bantaran kali, Pemprov DKI harusnya fokus menghentikan abstraksi tanah dan mengembangkan sistem drainase untuk memasok air ke ibu kota dengan volume dua kali lipat. 

Dengan demikian, pemerintah siap untuk mengendalikan pemakaian dan penyerapan air yang berlebihan. Di hulu, pemerintah juga dapat mengendalikan laju datangnya air dari Bogor, misalnya dengan mengontrol perambahan hutan liar, atau pembangunan vila-vila mewah. 

Kanal dan pendekatan kuno zaman kolonial 

Marco juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta yang bersikukuh mempertahankan metode kanalisasi dan pembetonan sepanjang Sungai Ciliwung. Menurutnya, pendekatan kanalisasi dinilai tidak terbukti efektif.

Dalam catatan sejarah, Jakarta sudah mengalami banjir besar pada 1621, 1654, dan 1876. Pada 1922, pemerintah Belanda membangun Banjir Kanal Barat untuk mengurangi banjir, tapi sayangnya semakin hari masalah banjir semakin kompleks. 

“Normalisasi sungai dengan beton itu juga sudah kuno dan ditinggalkan, tapi anehnya masih dilakukan,” katanya. 

Warga seharusnya tak perlu digusur 

Senada dengan Marco, Dian Tri Irawati dari Rujak Center for Urban Studies juga menyayangkan upaya pemerintah menggusur warga yang sudah bertahun-tahun menetap di bantaran Kali Ciliwung tersebut. 

Ia lebih setuju jika pemerintah membiarkan warga tetap tinggal seperti yang sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja “Ahok” Purnama. 

Ahok, bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Joko “Jokowi” Widodo ternyata pernah membuka opsi kepada organisasi pendamping warga Ciliwung Merdeka pada 2012 silam. 

Jokowi dan Ahok, yang saat itu menjabat sebagai wakil gubernur, menurut Direktur Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi, pernah menjanjikan untuk menata pemukiman di sana.

Sandyawan mengungkapkan pada dasarnya warga tidak menolak jika rumahnya dibongkar. Namun dengan syarat, pemerintah akan membangun lagi kampung tersebut layaknya kampung deret. 

Pertimbangan untuk tidak merelokasi warga, kata Sandyawan, adalah karena alasan ekonomi. Penggusuran akan menghilangkan penghasilan warga. 

Dian mengatakan seharusnya Ahok mempertimbangan opsi ini. “Karena intervensi infrastruktur seperti kanalisasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah banjir,” kata Dian. —Rappler.com

BACA JUGA: