Capim KPK Hendardji janji bongkar korupsi di tubuh TNI

Febriana Firdaus
Capim KPK Hendardji janji bongkar korupsi di tubuh TNI
Menurut Hendarji, dalam tubuh TNI rawan korupsi pengadaaan barang dan jasa

JAKARTA, Indonesia — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayjen (Purn.) Hendardji Soepandji, berjanji tidak akan tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi jika lulus seleksi nanti.

Bahkan ia menegaskan akan membongkar korupsi di tubuh TNI juga.

“Saya akan memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik itu aparat pencegahan maupun penegakan. Tidak masalah,” kata Hendardji usai melaksanakan wawancara tahap akhir oleh Panitia Seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara, Selasa, 25 Agustus.

Meski demikian, ia mengatakan akan tetap patuh pada undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan ada peradilan umum, tata negara, agama, dan militer. Peradilan tindak pidana korupsi berada di bawah peradilan umum. 

Tapi, peradilan militer juga bisa mengadili kasus korupsi yang terjadi di lingkungan militer. Namun, jika ada potensi konflik dalam pengadilan militer, yang bersangkutan akan diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

“Kalau kasus dugaan korupsi itu tidak ditindaklanjuti oleh polisi militer, KPK bisa mengambil alih itu,” katanya. 

Dari mana KPK bisa masuk ke penyelidikan korupsi di tubuh TNI? “Harus berangkat dari temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau BPK clear dan clean, tidak mungkin kita (KPK) masuk,” ujarnya. 

Lalu kasus korupsi apa yang biasanya marak terjadi di tubuh TNI? “Pengadaaan barang dan jasa, itu yang rawan,” katanya. 

Hendardji mengatakan, saat ini ada dugaan korupsi di bidang pengadaan barang jasa di TNI. “Dugaan itu ada,” katanya. Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut kasus apa dan siapa yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

Menolak suap Rp 100 juta

Dalam sesi wawancara, Hendardji mengaku bahwa selama di TNI ia pernah mengusut beberapa kasus korupsi, antara lain kasus korupsi di Sepinggan, Balikpapan, pada 1982.

Selain itu, kasus korupsi aset di Mabes TNI pada 1985-1986, kasus asuransi ABRI pada 2006 senilai Rp 400 miliar, dan kasus korupsi di Angkatan Darat pada 2006 senilai Rp 196 miliar. 

Selama melakukan investigasi dan pemberantasan korupsi, ia juga mengklaim pernah ditawari Rp 100 juta oleh cukong judi. Tapi ditolak olehnya. 

Ratna Rosita, istri Hendardji, membenarkan tentang upaya suap yang katanya terjadi pada 1997.

Saat itu Hendardji adalah Komandan Pangdam Jaya di Guntur. “Sama Panglima diperintah memberantas judi. Dan ada atasannya yang bilang, ‘Ji, kamu boleh tangkep ini tapi jangan itu’. Jadi milih,” kata Rosita. 

Tapi, menurut istrinya, Hendardji menolak dan menangkap semua yang terlibat dengan perjudian tersebut. Total 500 orang yang ditangkap saat itu. 

“Lalu cukongnya datang. Dia bilang, ‘Bapak enggak usah menangkap, saya kasih Rp 100 juta setiap minggu’,” kata Rosita. 

“Bapak menolak. Bayangkan kalau diterima, itu sekarang Rp 100 juta pada 1997 sama dengan miliaran rupiah,” katanya lagi.

Selama karirnya di militer, Hendardji pernah menduduki posisi Komandan Pusat Polisi Militer TNI periode 2006-2007. Pria kelahiran 10 Februari 1952 ini menjalani karier di militer sejak lulus dari Akademi Militer tahun 1974.

Hendardji juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 melalui jalur independen, namun gagal karena hanya mampu mendulang suara tak lebih dari 2 persen.—Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.