PAN tak gabung Koalisi Indonesia Hebat

Haryo Wisanggeni
PAN tak gabung Koalisi Indonesia Hebat

AFP

'PAN memutuskan untuk mendukung pemerintah, bukan bergabung sebagai anggota Koalisi Indonesia Hebat'

JAKARTA, Indonesia — (UPDATED) Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan berita yang mengabarkan bahwa partai tersebut berlabuh dengan koalisi partai pendukung pemerintah, Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“PAN memutuskan untuk mendukung pemerintah, bukan bergabung sebagai anggota Koalisi Indonesia Hebat. PAN juga  tetap mengapresiasi peran KMP selama ini sebagai mitra kritis pemerintah,” kata Kepala Departemen Kominfo Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Tengku Rizki Aljupri, Kamis, 3 September. 

Sejak masa kampanye pemilihan presiden 2014, PAN tergabung dalam Koalisi Merah Putih, partai-partai pendukung calon presiden Prabowo Subianto yang ditemani oleh mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. 


Terkait mengapa PAN merasa perlu untuk secara terang-terangan menyatakan sikap mendukung pemerintahan Presiden Joko “Joko” Widodo, Rizki menyatakan bahwa situasi perekonomian belakangan ini yang menjadi alasan utamanya.

Alasan utama PAN mendukung pemerintah adalah kondisi perekonomian bangsa yang saat ini sedang terpuruk. Semua elemen bangsa, termasuk PAN di dalamnya, perlu bersatu menghadapinya,” katanya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan melalui akun Twitternya bahwa sikap PAN ini diambil setelah melalui proses diskusi internal bersama elemen PAN yang lain.


Presiden Jokowi pun mengapresiasi langkah yang diambil PAN. 

“Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintahan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara sebagaimana dikutip oleh media.

Sementara dari pihak KMP, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon tak mempersalahkan bergabungnya PAN dengan pemerintah. Hal itu menurut Fadli merupakan bagian dari hak politik mereka.

“Itu tidak ada masalah. Itu hak politik PAN. Tapi kita (KMP) akan tetap berjalan. Tidak ada masalah dan kami tidak khawatir. Cita-cita kita bukan loyal pada kepentingan sesaat atau kelompok,” katanya, Rabu 2 September.

Fadli juga mengingatkan bahwa meskipun dengan perkembangan ini telah terjadi pergeseran peta kekuatan politik di area legislatif, bukan berarti pemerintah dapat serta merta mengontrol parlemen.

BACA JUGA: 

Rappler.com

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.