Yang pro dan kontra terhadap kunjungan DPR ke New York

Rappler.com
Yang pro dan kontra terhadap kunjungan DPR ke New York
Apakah kamu termasuk pendukung atau penentang kunjungan Setya Novanto dan Fadli Zon ke New York?

 

JAKARTA, Indonesia — Polemik kunjungan kerja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke New York, Amerika Serikat, terus berlanjut. Hal ini dipicu setelah mereka muncul di kampanye kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump.

Ketua DPR Setya Novanto dan wakilnya Fadli Zon bahkan terancam dipecat, atau disanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. 

Tapi tak sedikit pula yang mendukung keduanya. Alasannya mereka berdua dianggap sedang menjalankan “misi parlemen”. 

Siapa saja yang kritis dan mendukung lawatan ke New York tersebut? Ini rangkumannya.  

Yang mendukung:

Anggota DPR yang ikut melawat

Dalam wawancaranya dengan Rappler, anggota DPR dari Komisi I yang ikut melawat ke New York, Tantowi Yahya mengatakan, “Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Ketua DPR untuk mengapresiasi investasi besar yang telah (Donald Trump) tanam di Indonesia dalam bentuk properti, hotel dan theme park,” kata Tantowi.

“Ketua DPR mengharapkan agar Trump Corp lebih banyak lagi menanamkan investasinya di negara kita. Apa yang dilakukan Ketua DPR adalah manifestasi dari pelaksanaan diplomasi parlemen sebagai bagian dari multi track diplomacy yang kita jalankan sekarang.” 

Partai Gerindra 

Fraksi Partai Gerindra membela Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri acara kampanye Trump. Menurut Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, kehadiran politisi Partai Gerindra tersebut bertujuan baik, yakni untuk mengembangkan investasi yang ada di Indonesia.

“Kalau saya lihat, pertemuan itu karena Donald Trump akan berinvestasi,” kata Muzani. 

“Biasanya DPR di dalam kunjungan kerja sekalipun bertemu beberapa perusahaan, yang berhubungan dengan kepentingan komisi kita,” kata Muzani. 

Fahri Hamzah 

Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, juga membela Setya dan Fadli yang bertemu dengan Trump. Dia mengatakan keduanya tidak sengaja datang ke acara jumpa pers Trump.

“Itu bukan kampanye. Anda harus tahu ini bukan kampanye. Jadi jangan difitnahlah, kasihan,” kata Fahri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri juga menilai pertemuan itu tidak istimewa.

”Itu biasa kalau pejabat bertemu dengan pengusaha. Malah munafik itu kalau ada ke luar enggak ketemu pengusaha. Kita juga di dalam ketemu pengusaha, biasa. Pak Novanto juga kan pengusaha. Jangan lupa itu,” ujar dia.

KNPI 

Melalui ketua umumnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai pertemuan Setya dan Fadli malah akan berdampaik baik pada Indonesia.

“Kunjungan ini sudah pasti untuk mengajak Trump untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi, dia memiliki beberapa proyek di Jawa Barat dan Bali,” kata Ketua Umum KNPI Fahd Arafiq.

DIKRITIK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon dikritik berbagai pihak karena menghadiri konferensi pers Donald Trump belum lama ini. Foto dari twitter @fadlizon

Yang mengkritisi: 

Imam besar New York

Imam Besar Islamic Center of New York Shamsi Ali mengatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak etis bertemu Donald Trump.

“Pertama sangat tidak etis karena posisinya sebagai ketua DPR. Ketua DPR mewakili negara. Dan negara tidak etis mendukung,” kata Shamsi di postingan Facebook-nya. 

Fadli Zon kemudian mengancam akan melayangkan somasi bila Shamsi tidak mengoreksi pernyataannya yang mengkritisi pertemuan Fadli dengan Donald Trump.

Kata Fadli, “Tidak ada dukungan atau semacam itu. Memangnya kita punya suara atau pengaruh mendukung bakal capres AS?”

Koalisi Indonesia Hebat (KIH)

Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR turut melaporkan dugaan pelanggaran etik Setya dan Fadli karena hadir dalam jumpa pers Trump. KIH, yang pada Pemilu 2014 mendukung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, meminta kedua pemimpin DPR tersebut nonaktif selama dugaan pelanggaran itu diproses di MKD.

Anggota Fraksi PDI-P, Charles Honoris, mengatakan fraksi-fraksi pelapor yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (PDI-P, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP kubu Romahurmuziy), akan mengambil sikap jika pemimpin DPR tersebut tetap aktif.

Dalam rapat paripurna misalnya, fraksi-fraksi tersebut bisa memilih untuk boikot.

Koalisi masyarakat sipil di petisi change.org 

Ada setidaknya 7 petisi menyangkut persoalan itu di Change.org sampai hari ini, Rabu, 9 September. Petisi dari masyarakat itu menuntut kedua tokoh politik untuk meminta maaf, mengundurkan diri, bicara terus terang soal motivasinya, atau dicopot jabatannya. —Rappler.com

BACA JUGA

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.