5 poin penting dalam kesepakatan baru Indonesia-Freeport

Rappler.com
5 poin penting dalam kesepakatan baru Indonesia-Freeport
Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menyepakati investasi jangka panjang sebesar 18 miliar dolar.

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya menyepakati kerjasama baru dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat,  PT Freeport Indonesia.

Dana investasi hingga ratusan triliun rupiah telah disiapkan Freeport untuk menjaga kelangsungan investasi jangka panjang di Papua. 

“Kami dan Freeport berkomitmen menjaga kelangsungan investasi jangka panjang. Ada US$ 18 miliar disiapkan dana. Kemudian mulai dieksekusi menggunakan payung kontrak yang masih berlaku sampai 2021,” kata Menteri ESDM Sudirman Said melalui siaran pers yang diterima Rappler, Kamis, 8 Oktober.

Kontrak Freeport pada situs tambangnya di Grassberg, Papua, akan berakhir pada 2021. Namun Freeport meminta kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041.

Berikut poin penting kesepakatan yang dirangkum dari rilis Kementerian ESDM:

1. Rencana pembangunan situs tambang terbesar di dunia

Rencana investasi jangka panjang PT Freeport Indonesia adalah untuk membangun situs tambang bawah tanah terbesar di dunia. Menurut rilis Kementerian ESDM, kesepakatan ini sangat penting untuk perekonomian Papua, serta industri hilir tambang dan mineral di Indonesia.

2. Kerja sama dalam jangka waktu yang belum ditentukan

Kesepakatan ini dianggap sebagai solusi untuk memastikan keberlangsungan operasi dan investasi melampaui 2021. Namun dalam rilis, tidak disebutkan kapan kesepakatan ini akan berakhir.

3. Nilai investasi: 18 miliar dolar AS

“Sesuai dengan hasil komunikasi dan konsultasi intensif dengan para petinggi negara, kami sepakat untuk memberikan jaminan dan mempersiapkan kelanjutan dengan nilai investasi sebesar 18 miliar dolar,” kata Sudirman.

Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu menambahkan bahwa jaminan yang dijanjikan merupakan permintaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

“Keputusan Sudirman Said untuk mengumumkan jaminan pemerintah terkait perpanjangan Freeport adalah arahan langsung Presiden,” kata Said. “Rizal Ramli seharusnya menghormati Presiden.”

Sebelumnya dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyatakan bahwa masyarakat Papua hanya dapat sedikit manfaat, sementara alam di sana rusak oleh kehadiran Freeport.

4. Catatan dari Jokowi: Libatkan industri, komunitas Papua

Sudirman menyatakan bahwa Jokowi memberikan beberapa catatan terkait kesepakatan ini, antara lain agar Freeport selalu mengikutsertakan industri dan komunitas lokal Papua.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembangunan smelter dipercepat.

5. Dari 17 poin negosiasi, 11 di antaranya berkaitan dengan pemerintah dan komunitas lokal Papua

Sebelas poin negosiasi yang berkaitan dengan pemerintah dan komunitas lokal Papua telah disepakati.

Selain itu, 6 poin lainnya berkaitan dengan pemerintah pusat, antara lain termasuk masalah pembangunan smelter dan kenaikan royalti untuk pemerintah. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.