5 hal yang dijalankan dengan baik dan 5 yang perlu diperbaiki Jokowi

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

5 hal yang dijalankan dengan baik dan 5 yang perlu diperbaiki Jokowi
Perlukah Jokowi mendirikan partai politik sendiri?

Setahun memerintah, publik memiliki persepsi bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo belum “merdeka”.  

Tarik-ulur, urusan mobil nasional, penyusunan kabinet, hingga menteri-menteri Jokowi pun kerap menjadi sasaran kritik legislator dari PDI-Perjuangan. Bahkan menteri mengkritik menteri lain secara terbuka melalui media terjadi di kabinet Jokowi.  

Singkat kata, setahun ini pemerintahan berjalan cukup gaduh. Dan sumber kegaduhan justru datang dari lingkaran Jokowi, baik di pemerintahan maupun di parpol pendukung.

Saya termasuk yang kurang percaya bahwa Jokowi tidak memegang kendali pemerintahannya secara penuh. Jokowi tengah melakukan konsolidasi kekuatan politik, termasuk merangkul koalisi Prabowo Subianto yang isinya Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sebagian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mungkin tidak semua diajak.  

Dalam proses itu, dia membiarkan konflik terjadi di sekelilingnya, mirip cara Presiden Suharto. Semua pihak merasa dirinya didengar, dekat dengan presiden. Pada akhirnya yang diputuskan adalah preferensi presiden. Tentu setelah melakukan tarik-ulur. 

Dalam setahun pemerintahan Jokowi, ini catatan saya mengenai 5 hal yang dijalankan oleh Jokowi dengan baik dan 5 hal yang perlu diperbaiki.

5 hal yang baik

Jokowi rajin turun ke lapangan. Blusukan yang terencana, karena sebagai presiden, dia harus memperhatikan aspek keamanan dan protokoler.  

Improvisasinya saat di lapangan membuatnya bisa menemukan bawahan yang ternyata hanya bekerja serius saat ditengok pejabat tinggi. Seremoni. Contohnya, inspeksi kebakaran hutan  di Desa Damar Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Tengah, dan inspeksi ke pelabuhan Tanjung Priok untuk mengatasi kelambatan dwelling time.

Jokowi mendengarkan suara lain, pihak masyarakat, termasuk pengguna media sosial. Ini menjadi bahan koreksi, misalnya dalam kasus kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), eksekusi hukuman mati untuk terpidana narkoba Mary Jane, dan menegur menteri yang kinerja dan ucapannya tak patut. Bahkan ada yang kemudian diganti dalam reshuffle kabinet jilid 1, pada 12 Agustus kemarin.  

Jokowi melanjutkan diplomasi makan siang dan makan malam dengan mengundang berbagai kalangan untuk menjelaskan kebijakan dan mendengankan masukan.  

Kelompok-kelompok pengusaha, penggiat sipil, relawan, pemimpin media, sampai asosiasi dan masyarakat adat sudah bergiliran diundang ke Istana untuk dialog. Tantangannya adalah bisa memilih yang terbaik bagi publik dari begitu banyak bisikan.

Jokowi menunjukkan pola hidup sederhana. Kendati perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat kepresidenan yang dibeli di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jumlah rombongan Jokowi relatif lebih kecil.  

Sejauh ini kita tidak mendengar ada pengusaha masuk dalam rombongan. Media juga dikurangi. Ketika menikahkan anaknya, Jokowi memilih melakukannya di kota asal, Solo. Bukan di Istana.  

Menghadiri wisuda anaknya di Singapura pun menggunakan pesawat komersil, yang biayanya ditanggung sendiri oleh Jokowi.

Jokowi cukup konsisten dalam program unggulannya, swasembada pangan. Harga pangan sempat naik, dan membuat Jokowi harus impor beras (kontroversi impor dan tidak impor memakan korban, menteri perdagangan diganti).  

Tapi Jokowi terus mendorong inovasi produksi pangan. Ketika mendengar bahwa peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) akan panen varietas unggulan IPB S3 dan IPB S4, Jokowi langsung ke areal panen di Cikarang.

5 hal yang perlu diperbaiki

Jokowi masih menyisakan banyak PR sejak dilantik sebagai presiden tahun lalu. Foto dari Facebook

Bersikap lebih independen terhadap kepentingan parpol, terutama parpol pendukung. Dalam sejumlah kasus, misalnya penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan maju mundur usulan revisi UU KPK.

Serta penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia baik yang lama, seperti kasus Munir dan Tragedi Trisakti dan Semanggi, maupun kasus yang terjadi di pemerintahannya termasuk Salim Kancil yang jadi korban di Lumajang. 

Menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, dan tegas menolak intervensi parpol, juga pengaruh kelompok yang memperebutkan jabatan di pemerintahan dan BUMN.

Lebih cepat bereaksi terhadap masalah. Jokowi akhirnya meluncurkan 4 paket ekonomi untuk menahan pelambatan ekonomi. Namun, paket-paket itu dianggap cukup terlambat diumumkan, dan belum siap dengan aturan pelaksanaan termasuk keputusan menteri.  

Sebagian baru bisa diterapkan tahun depan, padahal situasi ekonomi dalam negeri memburuk, yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 4,7% dari janji Jokowi 7% saat awal memimpin. 

Janji-janji Jokowi bisa dibaca di sini. Publik domestik dan internasional melihat lambatnya Jokowi Ketika akhirnya memutuskan menerima bantuan internasional dalam memadamkan asap di lahan gambut. 

Jokowi diharapkan segera menghentikan friksi terbuka antara anggota kabinet agar tidak menjadi tontonan publik.  Misalnya, dalam kasus perseteruan Menteri Koordinator Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam kasus listrik 35.000 MW dan kelanjutan operasional tambang Freeport Indonesia.   

Ini memang era demokrasi, tetapi berseteru di depan publik ujungnya memunculkan pertanyaaan, “Ini pemimpinnya bagaimana, sih?

Jokowi sebagai pemimpin sebaiknya tidak membiarkan menterinya diserang sebagaian publik karena menjalankan perintahnya. Ini terjadi dalam kasus kereta api super cepat Jakarta-Bandung dan juga Freeport. Jokowi juga perlu memastikan agar ada pengawasan atas pelaksanaan dari semua program dan perintahnya. 

Jokowi sebaiknya mengomunikasikan arah kebijakan ekonominya secara jelas ke publik, sehingga tidak tejadi kebingungan. Di satu sisi mendorong deregulasi dengan menyederhanakan peraturan perizinan, di sisi lain menunjukkan sinyal proteksi.  

Laman The Economist mengamati kecenderungan Jokowi menerima investasi asing berdasarkan proyek pembangunan tertentu. Ibaratnya, ayo datang investasi, tapi saya yang menentukan Anda boleh masuk di sektor mana. 

Jokowi mengangkat delapan perempuan dalam kabinetnya, begitu juga mengangkat 9 perempuan menjadi pansel calon pimpinan KPK. Tapi saya belum merasa ada perhatian serius dalam masalah terkait pemberdayaan perempuan. Kejahatan terhadap anak yang sudah masuk tahan darurat pun, belum mendapat perhatian serius. 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendorong penyediaan ruang menyusui. Itu bagus. Tapi untuk bidang lain, apa yang disampaikan oleh Koalisi Indonesia Beragam terkait Rapor Merah 100 Hari Jokowi-JK bidang pemberdayaan perempuan pada Februari 2015, belum ada perkembangan berarti.

Sering saya dengar bahwa untuk memahami politik di Indonesia, paling bagus adalah mempelajari tentang kisah-kisah wayang. Pertikaian politik, intrik, bisikan, dan rayuan adalah bagian yang harus dilalui sebuah kekuasaan. Sebagai orang Jawa, Jokowi pasti memahaminya, sebagaimana kebanyakan presiden sebelumnya.

Masalahnya, tidak semua warga Indonesia adalah orang Jawa. Alih-alih menciptakan situasi bagaikan cerita wayang yang samar-samar dan sulit ditebak, publik Indonesia dan internasional menghendaki kejelasan strategi dan implementasi.  Satunya kata dengan perbuatan. Selamat menjalani setahun kedua, Presiden Jokowi. —Rappler.com

BACA JUGA:

Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!