Pembredelan Majalah Lentera: Empat hari dalam tekanan aparat

JAKARTA, Indonesia —Nada bicara Bima Satria Putra merendah saat Rappler meneleponnya pada Kamis petang, 22 Oktober. “Umur saya 19 tahun,” kata Bima. 

Ia baru menempuh semester lima di Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah. Namun ia sudah menjadi pemimpin redaksi Majalah Lentera yang baru saja dibredel oleh kampusnya sendiri. 

Awal Oktober ini, Lembaga Pers Mahasiswa FISKOM UKSW Salatiga menerbitkan Majalah Lentera edisi Nomor 3/2015.

Majalah Lentera mengangkat tema Gerakan 30 September dengan angle peristiwa di Salatiga dengan judul “Salatiga Kota Merah”.

Namun, pada Minggu,18 Oktober 2015, Polres Salatiga melakukan pemanggilan terhadap staf Lembaga Pers Mahasiswa FISKOM UKSW Salatiga.

Polisi meminta agar Majalah Lentera yang sudah diedarkan ditarik lagi untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

Meski demikian, masyarakat sudah mengunggah majalah tersebut online. Edisi Majalah Lentera yang dibredel bisa diunduh di sini. 

Apa alasan pembredelan?

“Polisi menerima pengaduan dari organisasi masyarakat tertentu, tapi dia tidak menyebutkan siapa,” kata Bima.

“Kata (polisi), penyebaran Majalah Lentera menyebabkan keresahan dan dianggap menyebarkan komunisme.” 

Teror dari kampus, polisi, hingga anggota DPRD  

Presidium Forum Alumni Akitvis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Agung Sedayu mengatakan, teguran pertama kali diterima redaksi justru dari kampus mereka sendiri pada 16 Oktober. 

Pihak kampus meminta redaksi untuk menghentikan peredaran karena dianggap meresahkan. “Awalnya mereka setuju,” kata Agung. 

Namun pada 18 Oktober, redaksi kembali menerima panggilan lisan dari Polres Salatiga. Ada tiga anggota redaksi yang dipanggil, yaitu pemimpin umum, pemimpin redaksi, dan bendahara. 

Mereka diinterogasi tanpa pendampingan pengacara atau pihak kampus. Kata polisi, “Diduga menciptakan semacam kegaduhan di masyarakat.” 

Dalam pertemuan itu, polisi tidak hanya sekadar minta peredaran majalah ditarik, tapi juga dibakar. “Itu intimidasi,” kata Agung. 

Kemudian teror mulai berdatangan, menurut Agung, ada sekelompok masyarakat yang menyatakan akan melawan jika redaksi masih berniat mengedarkan majalah tersebut. 

“Tapi itu belum terjadi, saya harap mereka tidak melakukan,” katanya. 

Wakil Presidium Abdus Shomat membenarkan bahwa polisi menggunakan alasan kelompok masyarakat lain yang merasa terancam dengan peredaran majalah tersebut. 

Tapi ancaman tidak berhenti di situ. Setelah pemanggilan polisi masih ada panggilan dari pihak kampus lagi setelah pembredelan tersebut diangkat oleh media. 

“Ada audiensi dekanat dan redaksi Lentera. Di dalam audiensi tersebut, pihak dekanat mengatakan akan ada mekanisme baru, bahwa mereka harus lapor sebelum terbit. Nanti standard operating procedure-nya akan dibuat,” kata Shomat. 

“Teman-teman Lentera setuju, tapi dengan satu syarat. Mereka ingin mendapat kebebasan berekspreasi dan juga jaminan tak ada sanksi akademis,” kata Shomat lagi. 

Sementara itu, personel kepolisian blusukan. Anggota Polres menyisir peredaran majalah tersebut di agen-agen Lentera, salah satunya di Kafe Gedung Pring.

“Agen Lentera menaruh 20 eksemplar di kafe, tapi sudah terjual 6 eksemplar. Jadi cuma 14 yang diambil polisi,” katanya. 

Ketua Presidium Agung menambahkan, setelah itu ada kabar anggota DPRD Salatiga akan mempermasalahkan hal ini di tingkat dewan.  

Memilih bungkam

Lalu apa rencana redaksi Lentera selanjutnya?

“Teman-teman sudah sepakat tidak akan memberikan pernyataan apapun,” kata Bima. 

“Kami menyesalkan pembredelan tersebut, tapi kami tidak ingin menuntut,” katanya lagi. 

Apakah Majalah Lentera akan diedarkan kembali?

“Tidak. Teman-teman takut sanksi akademis. Walau sebenarnya tidak rela,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA:

• 5 hal yang sungkan kamu tanyakan tentang tragedi 1965
• Joshua Oppenheimer pertanyakan sikap Jokowi terkait tragedi 1965
• Sejarah hubungan partai Islam dan komunis sebelum tragedi 1965