What's the Big Idea series

5 hal yang jadi prioritas pembangunan sawit Indonesia

Uni Lubis
5 hal yang jadi prioritas pembangunan sawit Indonesia
Di Paris Dialogue, Indonesia mencari teknologi terbaru untuk mendeteksi dini titik api untuk mencegah kebakaran lahan saat musim kering.


PARIS, Perancis — Indonesia menyadari pentingnya mengantisipasi dampak perubahan iklim secara drastis, termasuk kekeringan panjang yang bisa memicu kebakaran hutan.  

Dalam dua acara terkait promosi minyak kelapa sawit di Eropa pekan ini, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit di Indonesia, Bayu Krisnamurthi, mengatakan pihaknya membuka pintu bagi teknologi yang dapat mendeteksi dini titik panas di kawasan hutan, termasuk yang terletak jauh di bawah permukaan tanah.

Dalam European Palm Oil Conference 2015 di Milan pada 29 Oktober lalu. dan Paris Dialogue mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil hari ini, 2 November, Bayu menyampaikan lima hal yang menjadi prioritas bagi BPDP, sebagai badan layanan umum pemerintah, untuk mengantisipasi kebakaran lahan hutan dan perkebunan.  

Pertama, mencari alternatif kegiatan penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan (slash and burn).  

Kedua, mengadopsi teknologi pengelolaan air untuk lahan gambut agar menjaganya tetap basah dan tidak mudah terbakar saat kekeringan. 

Ketiga, Indonesia melalui BPDP ingin membeli teknokogi yang dapat memonitor dan mendeteksi titik api.  

Keempat, mendapatkan teknologi terbaru dalam pemadaman kebakaran di area yang luas dan sulit dijangkau.  

Kelima, Indonesia membuka diri terhadap penerapan teknologi terkini, penerapan pengalaman praktis terbaik, serta institusi yang bisa diajak bekerjasama baik bagi pelatihan maupun peningkatan kemampuan petani kelapa sawit.

Dalam acara Paris Dialogue mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil dibahas 5 hal yang menjadi prioritas pembangunan sawit di Indonesia, pada 2 November 2015. Foto oleh Uni Lubis/Rappler

“Kami mengundang Anda sekalian yang memiliki informasi yang kami butuhkan agar pelaksanaan kegiatan di hutan di Indonesia berlangsung secara berkelanjutan,” kata Bayu.   

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris yang bermitra dengan BPDP dalam menyelenggarakan dialog di Paris, mengundang 17 wakil dari organisasi terkait lingkungan hidup, seperti Greenpeace dan World Wide Fund for Nature (WWF) yang berbasis di Perancis.

Pemerintah Indonesia tengah mengusut sejumlah perusahaan yang terkait dengan kasus kebakaran hutanDua dari 10 perusahaan terkait dengan produksi kepala sawit. Industri kelapa sawit menggunakan kurang dari empat persen lahan di Indonesia, yaitu sekitar 8-10 juta hektar. 

“Makin banyak perusahaan swasta menerapkan pola produksi kepala sawit secara berkelanjutan,” kata Duta Besar Republik Indonesia Hotmangaradja Panjaitan.   

Hotmangaradja juga menggarisbawahi target penurunan emisi karbondioksida yang telah dinyatakan dalam Intended Nationally Determined Contribution (INDC), proposal Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim di Paris, Desember 2015.  

“Indonesia percaya bahwa pembangunan berkelanjutan sudah diterapkan, termasuk dalam industri perkebunan sawit,” kata Hotmangaradja.

Presiden French Alliance for Sustainable Palm Oil Guillaume Reveilhac menegaskan bahwa aliansinya peduli tentang pelaksanaan pembangunan kelapa sawit secara berkelanjutan.  

“Kami bukannya pembela kelapa sawit. Yang kami bela adalah kepala sawit yang memenuhi standar keberlanjutan lingkungan. Hari ini saya dapat informasi lebih banyak tentang fakta industri kelapa sawit dan juga kebakaran hutan,” kata Reveilhac.  

Ia mengatakan, salah satu kunci memastikan pembangunan berkelanjutan adalah menghentikan deforestasi.  

“Saya melihat Indonesia dalam jalur yang benar,” kata Reveilhac. Ia mengingatkan agar BPDP mengomunikasikan rencana aksi ke publik Perancis.

Juni tahun ini, Menteri Ekonologi Perancis Segolene Royal mengajak publik memboikot konsumsi Nutella, selai coklat yang diproduksi Ferrero, perusahaan Italia, dengan alasan produk dibuat dari bahan baku minyak kelapa sawit.

Publik di Eropa, termasuk Perancis, tergolong paling kritis soal isu kesehatan dan pembakaran lahan terkait produksi minyak sawit.

Jerome Frignet dari Greepeace mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk moratorium lahan gambut. Dia menceritakan kembali kunjungan Jokowi ke Riau pada November 2014, yang secara langsung memerintahkan membangun sekat kanal untuk membasahi lahan gambut agar tidak mudah terbakar.

“Kami saat itu pergi bersama-sama Presiden Jokowi dan melihat efektivitas dari upaya itu,” kata Frignet.

Kartini Nurmala Sjahrir, penasihat Menteri Koordinator Bidang Lemaritiman mengingatkan pentingnya informasi yang faktual mengenai minyak sawit Indonesia.  

“Sedikit sekali informasi bahwa kelapa sawit kita adalah produk penting bagi dunia. Bahwa minyak kelapa sawit itu sehat dikonsumsi, dan selama ini sudah menjadi bagian dari konsumsi masyarakat di berbagai negara,” kata dia.

Data Oktober 2015, yang dikutip dari Roundtable Sustainable Palm Oils, mengenai pencapaian sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan (CSPO), Indonesia sudah mencapai 74,4 persen dari total CSPO yang dicatatkan industri minyak sawit secara global.  

Itu berarti sekitar 2,56 juta hektar. Dari jumlah itu, yang diproduksi petani kecil sawit adalah 166,380 hektar. “Di dunia, hanya Indonesia yang petani kecilnya juga sudah memenuhi CSPO,” kata Bayu.

Bayu menggarisbawahi bahwa memboikot minyak sawit bukanlah jawaban. “Produk minyak dari bahan lain belum tentu lebih sehat, tapi sudah pasti berdampak lebih buruk keberlanjutan  lingkungan hidup,” kata Bayu, merujuk kepada produktivitas per lahan antara kelapa sawit dibandingkan dengan industri minyak kedelai dan minyak biji-bijian lain.

Melvin Korompis dari Pasifik Agro Sentosa mengatakan bahwa baik produser maupun konsumen harus menyepakati standar terkait dengan perkebunan kelapa sawit yang berlanjutan. Ia mengingatkan kebutuhan akan minyak makan yang terus meningkat karena pertumbuhan populasi dunia yang bertumbuh, diperkirakan mencapai 9 miliar orang pada 2030.

Semua pemangku kepentingan juga perlu membangun keseimbangan baru terkait dengan isu perubahan iklim dan lingkungan hidup.  

“Sebagai perusahaan swasta di bidang sawit, kami akan melakukan tindakan nyata untuk mendukung komitmen pemerintah dan dunia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.  Kita sama-sama peduli akan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang,” kata Korompis.

Melvin mengatakan bahwa di lahan yang dikelola Pasifik Agro Sentosa di Kalimantan Barat, 25 persen dari total lahan sudah dialokasikan untuk konservasi.  

Paris Dialogue juga dihadiri sejumlah wakil industri minyak kelapa sawit Indonesia dan asosiasi konsumen pengguna minyak sawit di Perancis. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.