LINI MASA: Sanksi FIFA untuk Indonesia

JAKARTA, Indonesia — Dalam kunjungannya ke Indonesia, delegasi Badan Sepakbola Dunia (FIFA) dan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) menemui sejumlah pihak untuk mengakhiri kisruh persepakbolaan dalam negeri.

FIFA dan AFC mengadakan pertemuan mulai dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo, perwakilan pemain, hingga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dalam rangkaian lawatan selama 1-3 November 2015.

Mereka mendiskusikan tentang sanksi FIFA terhadap Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini.

Sebenarnya, bagaimana awalnya hingga sanksi ini bisa dijatuhkan? Dan bagaimana sejak saat itu, kasus ini telah berkembang? Simak dalam lini masa berikut ini:

17 April 2015 – Kepengurusan PSSI dibekukan oleh Kemenpora 

Langkah tegas akhirnya diambil oleh pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) setelah PSSI tak mengindahkan tiga surat peringatan Kemenpora terkait keterlibatan klub Arema Cronus dan — ketika itu — Persebaya Surabaya dalam kompetisi Indonesia Super League (ISL). 

“Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang pengenaan sanksi administratif berupa kegiatan keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tidak diakui,” demikian bunyi Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ketika itu.

Sebelumnya, Arema dan Persebaya tak lolos verifikasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) sehingga tak memperoleh rekomendasi BOPI untuk tampil di ISL. Salah satu alasannya adalah karena kedua klub memiliki kepemilikan ganda.

“Kedua klub tersebut memiliki kepemilikan ganda dan hingga batas waktu akhir melengkapi persyaratan yang diminta BOPI, baik Arema maupun Persebaya kedua klub sama-sama tidak menyelesaikan dokumen,” kata Ketua BOPI M. Noor Aman.

Namun Arema dan Persebaya belakangan tetap tampil, padahal Kemenpora telah meminta PSSI mematuhi rekomendasi BOPI ini. 

18 April 2015 – KLB PSSI jalan terus, La Nyalla jadi ketua umum

Meski aktivitasnya tak lagi diakui Kemenpora, PSSI tetap menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya. Salah satu hasil dari kongres ini adalah terpilihnya La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019. 

La Nyalla juga belakangan mengesahkan kepengurusan baru PSSI di bawah kepemimpinannya. Daftar lengkapnya bisa kamu baca di sini. 

8 Mei – Kemenpora bentuk tim transisi PSSI

Kemenpora membentuk tim transisi untuk mengelola persepakbolaan nasional setelah pembekuan PSSI. Pembentukan tim transisi ini memang telah tertuang dalam SK Menpora yang terbit pada 17 April dan menjatuhkan sanksi administratif pada PSSI. 

Tim Transisi memiliki empat tugas utama yaitu: 

1. Menjalankan fungsi yang selama ini dijalankan PSSI.
2. Memastikan keikutsertaan Indonesia di ajang sepakbola tingkat internasional.
3. Memastikan agar kompetisi sepakbola nasional tetap bergulir.
4. Merencanakan pembentukan kepengurusan PSSI yang baru. 

Anggota tim transisi versi awal bisa kamu baca di sini. 

30 Mei 2015 – FIFA jatuhkan sanksi untuk Indonesia

FIFA menjatuhkan sanksi untuk Indonesia. FIFA menilai pemerintah Indonesia telah mengintervensi independensi aktivitas sepakbola di Tanah Air setelah membekukan PSSI dan membentuk tim transisi.

Berikut 4 butir sanksi FIFA:

1. PSSI kehilangan hak keanggotaan FIFA.
2. Semua tim dari Indonesia (timnas maupun klub) tidak boleh melakukan interaksi sepak bola apapun di level internasional termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC.
3. PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan FIFA dan AFC sepertitraining dan kursus-kursus selama masa sanksi.
4. PSSI tetap boleh berkompetisi di SEA Games sampai berakhirnya kompetisi tersebut.

Setelah jatuhnya sanksi FIFA, aktivitas kompetisi sepakbola profesional di Indonesia sempat tak jelas masa depannya. Sampai lahirlah Piala Presiden, turnamen independen yang digelar Mahaka Sports and Entertainment. Lalu belakangan, muncul Piala Jenderal Sudirman.

2 November 2015 – Delegasi FIFA dan AFC bertemu Jokowi

Presiden Jokowi bertemu delegasi FIFA dan AFC di Istana Negara. Jokowi berencana membentuk satuan tugas guna menyelesaikan kisruh yang melanda dunia persepakbolaan Indonesia.

“Tadi saya hanya menyampaikan kepada delegasi FIFA dan AFC bahwa kita ingin segera mendapat solusi. Akan segera kita bentuk tim taskforce untuk komunikasi terus menerus dengan FIFA sehingga nanti ketemu solusinya,” kata Jokowi.

Pasca pertemuan, FIFA menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk mereformasi sepak bola Indonesia. Hal itu terungkap dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs mereka.

Dalam pernyataan sepanjang tiga paragraf tersebut, FIFA mengatakan bahwa Indonesia memang harus mereformasi sepak bolanya. Bahkan, FIFA menegaskan bahwa antara mereka dan Jokowi memiliki pemikiran yang sejalan. Tidak bertentangan.

“Sangat jelas bahwa FIFA, AFC, dan PSSI memiliki pandangan umum sama bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi sepak bola yang sangat besar. Karena itu, reformasi sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi tersebut,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

3 November 2015 – FIFA dan AFC temui APPI

Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam tim yang akan dibentuk untuk menyelesaikan kisruh persepakbolaan nasional.

“Kami menyampaikan apa yang selama ini ingin disampaikan, permasalahan yang dihadapi pemain berhubungan dengan situasi sepak bola Indonesia. Mereka mendengar langsung dari perwakilan pemain.

Jalan keluarnya, kemungkinan dibentuk komite untuk menyelesaikan situasi ini. APPI diminta terlibat langsung dan kami menyatakan kesiapan bila nanti dilibatkan,” kata Presiden APPI Ponaryo Astaman. — Rappler.com

BACA JUGA: 

• APPI siap terlibat selesaikan kisruh persepakbolaan nasional
• FIFA, AFC ke Indonesia awal November untuk diskusikan sanksi
• FIFA jatuhkan sanksi untuk Indonesia